TEMPO.CO, Jakarta – Pemerintah menargetkan sertifikasi 5 juta lahan tanah pada 2017. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional Sofyan Djalil mengaku optimistis target itu bisa terkejar.
"Tahun ini 5 juta realistis, 7 juta untuk tahun depan akan kami usahakan," kata Sofyan di Jakarta, Ahad, 20 Agustus 2017. Agar target itu tercapai pemerintah telah menambah petugas juru ukur. Sofyan mengatakan kementerian bekerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia dengan menggandeng petugas topografi Angkatan Darat.
Baca: Terancam Dicopot Jokowi, Menteri Agraria Kebut Sertifikasi Tanah
Sebanyak 4.400 personel juru ukur baru sudah dilantik. Mereka terdiri atas petugas berstatus kontrak (outsourcing) dan personel TNI AD. "Kami memanfaatkan mereka," ucap Menteri Sofyan.
Baca: Presiden Jokowi Sebar Ribuan Sertifikat Tanah di Banyumas
Presiden Jokowi di berbagai kesempatan menginginkan target lahan tanah yang bisa disertifikasi bertambah setiap tahunnya. Pada 2017, pemerintah menargetkan 5 juta lahan dapat sertifikat. Tahun berikutnya naik menjadi 7 juta lahan dan pada 2019 menargetkan 9 juta lahan.
Presiden Joko Widodo menambahkan, salah satu kendala lambatnya proses sertifikasi ialah karena terbatasnya juru ukur. Sebelumnya, petugas juru ukur hanya 2.200 orang. Kini ada tambahan personel baru, yaitu 4.400 orang.
Jokowi mengatakan jumlah petugas belum ideal dengan target yang ingin dikejar. Namun ke depan, pemerintah akan berupaya menambahnya. "Kalau dulu 400-500 ribu lahan yang bisa bersertifikat dalam setahun. Sekarang sudah bisa 5 juta lahan," kata Jokowi.
Secara nasional, lanjut Jokowi, ada 126 juta lahan yang mestinya sudah tersertifikasi. Namun kenyataannya baru 46 juta lahan yang bersertifikat. Oleh sebab itu, pemerintah terus mengejar agar lahan yang belum tersertifikat bisa segera tercatat. Salah satu tujuannya ialah untuk menekan konflik agraria yang kerap terjadi.
ADITYA BUDIMAN
