Kejaksaan Agung Beri Pendampingan Proyek Senilai Rp 32,6 Triliun

Reporter

Kendaraan melintas di samping proyek pembangunan kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) rute Cibubur-Cawang di Tol Jagorawi, Cibubur, Jakarta, 10 Agustus 2017. Rute Bekasi Timur-Cawang sepanjang 17,1 km telah mencapai 17 persen. ANTARA/Aprillio Akbar

TEMPO.CO, Solo - Kejaksaan Agung menyatakan tengah mendampingi proyek pemerintah dengan nilai total anggaran hingga Rp 32 triliun dan US$ 895,9 juta. Proyek itu tersebar dari berbagai daerah, baik di Jawa maupun pulau-pulau lain.

Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Bambang Setyo Wahyudi menyebut pendampingan itu dilakukan untuk menghindari adanya kesalahan dalam pengambilan keputusan. “Termasuk dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi,” katanya di Surakarta, Sabtu malam 19 Agustus 2017.

Baca juga: Kejaksaan Punya Nama Tersangka Investasi Pertamina di Australia

Menurutnya, pendampingan dilakukan di semua tahap, mulai dari perencanaan, tahap pelaksanaan hingga pengerjaan proyek berakhir. Bambang mengatakan bentuk pendampingan itu berupa pendapat hukum, pendampingan hukum serta audit hukum.

Proyek terbesar yang didampingi Kejaksaan Agung adalah rencana pembangunan Light Rail Transportation di Jabodetabek senilai Rp 23 triliun. Selain itu ada pula proyek-proyek lain seperti pembangunan bandara, jalan tol serta pelabuhan.

Baca juga: Kajari Pamekasan Ditangkap KPK, Jaksa Agung: Saya Tak Akan Bela

Dia berharap pendampingan tersebut bisa meminimalkan peluang penyimpangan dalam proyek-proyek strategis itu. Selain itu, dengan adanya pendampingan ini, pemangku kebijakan tidak perlu ragu untuk membuat keputusan lantaran kejaksaan telah memberi pedoman mengenai aturan yang harus digunakan.

Meski demikian, dia menyebut bahwa pendampingan itu bukan jaminan bahwa sebuah proyek terbebas dari penyimpangan. “Semua kembali ke penggunanya,” katanya. Kejaksaan juga tidak segan-segan menindak semua bentuk penyimpangan pada proyek yang tengah didampingi.

Baca juga: KPK Supervisi Polri Terkait Kasus Korupsi Pencetakan Sawah

Pendampingan yang dilakukan oleh kejaksaan merupakan implementasi dari Instruksi Presiden nomor 1 tahin 2016 tentang Percepatan Pelaksaan Proyek Strategis Nasional. Kejaksaan sebagai pengacara negara diminta memberikan dukungan dalam bentuk pendampingan serta memberikan pendapat hukum yang dibutuhkan.

AHMAD RAFIQ






Dugaan Kriminalisasi Anies Baswedan, Forum Advokat Indonesia Desak Dewas KPK Periksa Firli Bahuri

3 hari lalu

Dugaan Kriminalisasi Anies Baswedan, Forum Advokat Indonesia Desak Dewas KPK Periksa Firli Bahuri

Gaduh dugaan kriminalisasi Anies Baswedan, KPK menyayangkan penanganan kasus korupsi Formula E diseret-seret dalam kepentingan politik.


Mantan Perdana Menteri Boyko Borissov Maju Lagi di Pemilu Bulgaria

3 hari lalu

Mantan Perdana Menteri Boyko Borissov Maju Lagi di Pemilu Bulgaria

Partai GERB milik mantan Perdana Menteri Boyko Borissov maju dalam pemilu hari Minggu kemarin. GERB diprediksi menang tipis


Penahanan Produk Hortikultura, Stranas Pencegahan Korupsi Minta Pemerintah Review Regulasi Importasi

4 hari lalu

Penahanan Produk Hortikultura, Stranas Pencegahan Korupsi Minta Pemerintah Review Regulasi Importasi

Stranas Pencegahan Korupsi merekomendasikan pemerintah untuk melakukan review terhadap regulasi yang abu-abu soal imporasi produk hortikultura.


PM Malaysia Selidiki Mantan Jaksa Agung yang Tangani Kasus Korupsi Petinggi UMNO

5 hari lalu

PM Malaysia Selidiki Mantan Jaksa Agung yang Tangani Kasus Korupsi Petinggi UMNO

PM Malaysia memerintahkan penyelidikan atas kemungkinan pelanggaran oleh mantan jaksa agung yang menangani kasus korupsi beberapa anggota senior UMNO


Saat Firli Bahuri Sandingkan Komunis dan Korupsi

6 hari lalu

Saat Firli Bahuri Sandingkan Komunis dan Korupsi

Menurut Ketua KPK Firli Bahuri, selain komunis, bahaya laten korupsi juga menjadi musuh bersama masyarakat.


Apa Itu Restorative Justice dan Ketentuan Penerapannya?

6 hari lalu

Apa Itu Restorative Justice dan Ketentuan Penerapannya?

Pengertian dari restorative justice tertuang di dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020


Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

7 hari lalu

Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

Paulus Waterpauw meminta Lukas Enembe untuk melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Papua.


3 Fakta tentang Johanis Tanak Pimpinan Baru KPK

7 hari lalu

3 Fakta tentang Johanis Tanak Pimpinan Baru KPK

Komisi III DPR menyetujui Johanis Tanak untuk menggantikan Lili Pintauli Siregar sebagai Wakil Ketua KPK


Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Bakal Jalani Sidang Vonis Hari Ini

8 hari lalu

Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Bakal Jalani Sidang Vonis Hari Ini

Eks Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto dijadwalkan jalani sidang vonis di Pengadilan Tipikor hari ini


Jampidsus Ingatkan Anak Buahnya Tak Gentar Hadapi Upaya Perlawanan Koruptor

8 hari lalu

Jampidsus Ingatkan Anak Buahnya Tak Gentar Hadapi Upaya Perlawanan Koruptor

Jampidsus Febrie Adriansyah mengingatkan jajarannya tak takut hadapi upaya perlawanan para koruptor dengan tetap menjalankan tugas secara profesional