Sekjen Partai Komunis Vietnam ke Jakarta, Menlu: Urusan Bilateral

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menlu Retno Marsudi menghadiri pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN untuk membahas Rohingya di Yangon, Myanmar, 19 Desember 2016. REUTERS/Soe Zeya Tun

    Menlu Retno Marsudi menghadiri pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN untuk membahas Rohingya di Yangon, Myanmar, 19 Desember 2016. REUTERS/Soe Zeya Tun

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekjen Partai Komunis Vietnam Nguyen Phu Trong dijadwalkan akan ke Indonesia pekan ini dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan itu adalah kunjungan resmi kenegaraan.

    "Kunjungan ini digunakan untuk merekatkan hubungan bilateral kita dengan Vietnam," kata Retno pada, di Jakarta, Ahad, 20 Agustus 2017.

    Kunjungan Nguyen Phu Trong ke Indonesia dijadwalkan untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Selain itu, ia juga akan dijadwalkan akan menemui para pimpinan DPR RI, MPR dan juga DPD RI.

    Baca :

    Status Kewarganegaraan Johannes Marliem Masih Simpang Siur

    Insiden Bendera SEA Games, Jokowi Tunggu Permintaan Maaf Resmi Malaysia

    Retno menegaskan bahwa kunjungan Sekjen Partai Komunis Vietnam ke Indonesia adalah urusan resmi kenegaraan. Tidak ada hubungannya dengan ideologi negara Vietnam.

    "Sekali lagi dealing kita dengan vietnam adalah urusan kenegaraan. Tidak ada urusannya dengan ideologi," ucap Retno.

    Kunjungan Nguyen ke Indonesia merupakan kunjungan setelah sebelumnya Wakil Presiden Jusuf Kalla bertemu dengan Wakil Perdana Menteri Vietnam, Vuong Dinh Hue pada Juli 2017 lalu.

    Kunjungan inj juga merupakan bentuk apresiasi dari Pemerintah Vietnam atas kesedian Pemerintah Indonesia untuk menghadiri acara KTT APEC 2017 yang rencananya akan diadakan pada 11-12 November 2017 di, Da Nang, Vietnam.

    DIAS PRASONGKO | DWI A


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.