Menteri Eko Imbau Para Kades Tak Takut Gunakan Dana Desa

Reporter

Editor

Elik Susanto

Menteri Pedesaan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo, saat berkunjung ke kantor redaksi TEMPO, Jumat, 2 Juni 2017. TEMPO/Ryan Maulana

TEMPO.CO, Jakarta -  Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengimbau kepala desa (Kades) tidak takut menggunakan dana desa. Begitu pula dengan intimidasi terkait dengan maraknya kasus korupsi dana desa akhir-akhir ini, selama para kepala desa bersih tidak menyalahgunakan anggaran program pembangunan harus jalan terus.

"Kepala desa yang sebenarnya bersih jangan malah jadi takut dengan adanya kasus-kasus korupsi penggunaan dana desa," ujar Menteri  Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, Sabtu, 19 Agustus 2017.

Baca: Menteri Eko Tunjukkan Begini Cara Mengawasi Dana Desa


Menurut Eko, banyak kepala desa yang bersih dari korupsi. Karena takut, kata Eko, malah mudah jadi sasaran intimidasi dan ancaman oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. "Karena diancam dan diintimidasi itulah akhirnya mereka para kepala desa melakukan suap."

Menteri Eko melanjutkan, selama satu tahun terakhir sekitar 900 kasus yang ditangani Satgas Dana Desa dari 74.954 desa. Kasus itu, tak kurang dari 234 kasus dana desa diserahkan ke KPK dan 167 diserahkan ke Kepolisian. Sudah 67 kasus dana desa yang divonis pengadilan.


"Jangan sampai dengan adanya 67 kasus ini membuat kepala desa yang benar dan yang bersih jadi takut," ujar Eko di Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta Pusat. Eko menambahkan para kepala desa justru berani melapor apabila ada upaya kriminalisasi.

Eko mendapat informasi banyak kepala desa yang diintimidasi, dijebak, dan akhirnya melakukan suap.  Jika ada upaya kriminalisasi kepala desa tolong segera lapor ke Satgas Dana Desa., pada nomor 1500040. "Kepala desa berhak melapor jika ada tindakan yang tidak sesuai aturan. Pemerintah nantinya akan mengirimkan pendampingan dalam waktu 2 x 24 jam atas laporan yang diberikan."


ALFAN_HILMI






Puteri Komarudin Ingatkan Kades Transparan Kelola Dana Desa

26 hari lalu

Puteri Komarudin Ingatkan Kades Transparan Kelola Dana Desa

Alokasi Dana Desa pada 2022 melonjak hingga Rp70 triliun.


Viral Foto Kades Lukit Mandi Uang Diduga Dana Desa, Bagaimana Regulasi Alokasi Dana Desa?

14 September 2022

Viral Foto Kades Lukit Mandi Uang Diduga Dana Desa, Bagaimana Regulasi Alokasi Dana Desa?

Kades Lukit dari Meranti mandi uang, diduga dana desa. Apa sih alikasi dana desa ini, dan bagaimana proses mencairkannya?


Menteri Desa : Jangan Buat Desa Wisata Hanya Demi Cuan, Dasarnya Harus Pelestarian Alam

11 September 2022

Menteri Desa : Jangan Buat Desa Wisata Hanya Demi Cuan, Dasarnya Harus Pelestarian Alam

Menteri Desa mengatakan, desa wisata yang didahului upaya pelestarian alam, maka jalan menuju desa wisata akan lebih mudah terbentuk.


Kemenkeu Usulkan Pembentukan Tim Pengawas Pencairan dan Pengelolaan Dana Desa

21 Agustus 2022

Kemenkeu Usulkan Pembentukan Tim Pengawas Pencairan dan Pengelolaan Dana Desa

Kementerian Keuangan mendorong kepada kepala daerah untuk membentuk tim pengawas pencairan dan pengelolaan dana desa.


Ketua MPR Dorong Optimalisasi Dana Desa

3 Agustus 2022

Ketua MPR Dorong Optimalisasi Dana Desa

Pengelolaan dana desa secara tepat sasaran melalui Bumdes, bisa mendorong percepatan Indonesia keluar dari garis kemiskinan ekstrem


Kejagung dan Kemendes PDTT Membentuk Tim Pengawasan Penggunaan Dana Desa

14 Juni 2022

Kejagung dan Kemendes PDTT Membentuk Tim Pengawasan Penggunaan Dana Desa

Kejaksaan Agung dan Kementerian Desa membentuk tim asistensi gabungan untuk mengawasi penggunaan dana desa.


Alasan Nurhayati Tak Gugat Perdata Penegak Hukum yang Tetapkan Dirinya Tersangka

3 Maret 2022

Alasan Nurhayati Tak Gugat Perdata Penegak Hukum yang Tetapkan Dirinya Tersangka

Nurhayati juga belum ada rencana meminta pihak berwajib memulihkan nama baiknya


Polri dan Kejagung akan Cabut Status Tersangka Nurhayati Malam Ini

1 Maret 2022

Polri dan Kejagung akan Cabut Status Tersangka Nurhayati Malam Ini

Mabes Polri dan Kejaksaan Agung RI akan resmi menghentikan proses hukum terhadap Nurhayati malam ini.


Nurhayati Berharap Kasusnya Tak Membuat Masyarakat Takut Ungkap Korupsi

1 Maret 2022

Nurhayati Berharap Kasusnya Tak Membuat Masyarakat Takut Ungkap Korupsi

Nurhayati mengharapkan kejadian yang menimpanya tidak menjadi momok bagi pegawai lain ingin melaporkan korupsi di tempat kerjanya


Kejagung Segera Keluarkan SKP2 dalam Kasus Nurhayati

1 Maret 2022

Kejagung Segera Keluarkan SKP2 dalam Kasus Nurhayati

Febrie Adriansyah menyebut jaksa penuntut umum tidak mengetahui bahwa Nurhayati adalah pelapor.