Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

INDEF: Cukur Dana Dinas, Tunjangan dan Uang Pensiun PNS!

Editor

Budi Riza

image-gnews
Ilustrasi mata uang rupiah. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
Ilustrasi mata uang rupiah. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -- Direktur Eksekutif Institute for Development of Ekonomics and Finance, Enny Sri Hartati, mengatakan pemerintahan Presiden Joko Widodo mesti melakukan efisiensi anggaran jika ingin mencapai target 5,4 persen pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018.

"Efisiensikan anggaran seperti belanja pegawai dan item perjalanan dinas," kata Enny, Sabtu, 19 Agustus 2017.

Baca: INDEF: RAPBN 2018 Tiket Presiden Jokowi di 2019

Menurut Enny, banyak anggaran dinas yang disisipkan di belanja barang, pegawai sampai belanja operasional. Padahal, jika diefisiensikan di sistem anggaran, ini dapat menghemat pengeluaran.

"Tapi, ini kan semuanya disisip-sisipkan. Semuanya ada perjalanan dinas," kata Enny.

Baca: Gubernur BI Sambut Baik Asumsi Ekonomi 2018

Selain itu, tahun depan gaji pegawai dikeluarkan per jenis, bukan per fungsi. Hal itu, kata dia, dilakukan pemerintah agar tidak terus dikritisi. Sehingga, pemerintah menyamarkan anggaran tersebut.

Selain itu, Enny memegang data anggaran 2016, yang menurutnya tidak realistis. Pada anggaran 2016, anggaran belanja langsung pengawai gaji PNS Rp 37 triliun, tunjangan PNS Rp 23 triliun dan tunjangan umum dan provesi Rp 37 triliun.

Menurutnya, tunjangan dan gaji itu bisa mendongkrak daya beli masyarakat karena ada ribuan PNS. Namun, kata dia, bandingkan dengan tunjangan khusus dan beban PNS yang mencapai Rp 51 triliun.

"Padahal, tunjangan khusus hanya diberikan kepada beberapa pejabat, yang tidak mungkin eselon 3 dan 4. Tapi, (tunjangan itu) untuk eselon 1," kata Enny. "Yang menikmati jumlah tunjangan khusus itu sedikit, tapi angkanya melebihi gaji PNS.”

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain itu, Enny juga menyoroti besaran uang pensiun yang mencapai Rp 93 triliun. Jika uang sebesar itu untuk investasi, menurutnya, seharusnya tidak setiap tahun pemerintah menambah beban Anggaran Pendapat dan Belanja Negara.

"Sebab, dana pensiun belum jelas. Dikeluarkan sekarang, tapi pensiunya masih lama. Itu kan (waktunya) masih panjang," kata Enny.

Menurut Enny, "Kalau dana pensiun itu diinvestasikan ke sektor produktif pasti tata keuangan akan lebih efisien." Menurutnya lagi, untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi, pemerintah mesti merestrukturisasi anggaran dengan baik. "Salah satnya perjalanan dinas yang perlu diefisiensi."

Dia menambahkan efisiensi merupakan cara terbaik dari pada menambah utang untuk membangun infrastruktur. "Untuk apa meminta menambah pengeluaran pemerintah, tapi dibayar dengan hutang, bukan dengan pajak," ujarnya.

"Ini akan membenani fiskal yang akan bertambah bukan hanya periode berikutnya, tapi sekarang."

Selain itu, Enny mencatat pada 2017 beban bunga dan cicilan hutang Indonesia telah mencapai 16,81 persen. Sementara belanja modal yang didalamnya untuk pembangunan infrastruktur baru 15,25 persen

"Artinya bahwa selama ini utang untuk infrastruktur lebih besar. Efisiensi menjadi cara untuk meningkatkan stimulus ekonomi tahun depan," kata Enny.

IMAM HAMDI

 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ekonom Ungkap Kriteria Ideal Menkeu Pengganti Sri Mulyani: Tidak Yes Man

11 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat memberikan keterangan kepada media hasil Kinerja dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa 2 Januari 2024. Sri Mulyani menyebutkan realisasi APBN 2023 defisit sebesar Rp347,6 triliun atau 1,65 persen dari produk domestik bruto (PDB), sementara penerimaan negara ditutup pada angka Rp2.774,3 triliun atau 105,2 persen dari target, yang terdiri dari perpajakan Rp2.155,4 triliun dan PNBP Rp605,9 triliun dan hibah Rp13 triliun. Tempo/Tony Hartawan
Ekonom Ungkap Kriteria Ideal Menkeu Pengganti Sri Mulyani: Tidak Yes Man

Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti mengungkapkan kriteria ideal Menkeu seperti apa yang dibutuhkan oleh Indonesia di masa mendatang.


Terkini: Ramai-ramai tentang Dana Bos untuk Program Makan Siang Gratis, Harga Bitcoin Tembus Rekor Rp 1 Miliar

13 hari lalu

Dua siswa membawa tempat berisi makan saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis itu. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin
Terkini: Ramai-ramai tentang Dana Bos untuk Program Makan Siang Gratis, Harga Bitcoin Tembus Rekor Rp 1 Miliar

Ekonom senior UI Faisal Basri menentang rencana penggunaan dana BOS untuk program makan siang gratis Prabowo-Gibran.


Ekonom Indef Beberkan Penyebab Harga Pangan Naik, Mulai dari Pemilu hingga Ramadan

13 hari lalu

Aviliani. TEMPO/ Arnold Simanjuntak
Ekonom Indef Beberkan Penyebab Harga Pangan Naik, Mulai dari Pemilu hingga Ramadan

Ekonom senior Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Aviliani membeberkan sejumlah faktor penyebab naiknya harga kebutuhan pokok,


Makan Siang Gratis Akan Gunakan Dana BOS, Pengamat Ekonomi Sebut Bisa Begini Dampaknya

15 hari lalu

Sejumlah siswa menunjukkan makanan gratis saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis itu. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin
Makan Siang Gratis Akan Gunakan Dana BOS, Pengamat Ekonomi Sebut Bisa Begini Dampaknya

Para ekonom mengkritisi penggunaan dana BOS untuk program makan siang gratis Prabowo-Gibran. Jika dipaksa menggunakan, apa dampaknya?


Sebut Ekonomi Indonesia Kokoh di Tengah Ketidakpastian Global, Jokowi: Alhamdulillah

20 hari lalu

Presiden Jokowi memberi keterangan usai Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri pada Rabu 28 Februari 2024 di Gedung Ahmad Yani Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur. TEMPO/Daniel A. Fajri
Sebut Ekonomi Indonesia Kokoh di Tengah Ketidakpastian Global, Jokowi: Alhamdulillah

Presiden Jokowi mengatakan bahwa perekonomian Indonesia cukup kokoh di tengah ketidakpastian global.


Anggota Timses Prabowo-Gibran Diangkat Jadi Komisaris BUMN Menuai Kritikan

22 hari lalu

Sejumlah tamu beraktivitas di dekat logo baru Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis 2 Juli 2020. Kementerian BUMN meluncurkan logo baru pada Rabu (1/7) yang menjadi simbolisasi dari visi dan misi kementerian maupun seluruh BUMN dalam menatap era kekinian yang penuh tantangan sekaligus kesempatan. ANATAR FOTO/Aprillio Akbar
Anggota Timses Prabowo-Gibran Diangkat Jadi Komisaris BUMN Menuai Kritikan

Anggota TKN Prabowo-Gibran diberi jabatan komisaris BUMN menuai sejumlah kritikan. Apa saja kritikannya?


Indef Kritik Penunjukan Anggota Timses Prabowo-Gibran Menjadi Komisaris BUMN: Kompetensinya Apa?

22 hari lalu

Prabu Revolusi. Foto/Instagram
Indef Kritik Penunjukan Anggota Timses Prabowo-Gibran Menjadi Komisaris BUMN: Kompetensinya Apa?

Direktur Eksekutif Indef Ester Sri Astuti mempertanyakan kelayakan sejumlah tim sukses Prabowo-Gibran yang diberi jabatan komisaris BUMN.


Terpopuler: Pengganti Sri Mulyani dan Basuki Hadimuljono yang Dikabarkan Tak Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Strategi Menteri ATR AHY Berantas Mafia Tanah

26 hari lalu

Aksi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menabuh drum saat mengiringi Menteri Keuangan Sri Mulyani bernyanyi di Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu, 7 Desember 2022. Momen tersebut terjadi usai serah terima hibah barang milik negara (BMN) di Kementerian PUPR. TEMPO/Tony Hartawan
Terpopuler: Pengganti Sri Mulyani dan Basuki Hadimuljono yang Dikabarkan Tak Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Strategi Menteri ATR AHY Berantas Mafia Tanah

Menkeu Sri Mulyani Indrawati dikabarkan tidak masuk dalam kabinet pemerintahan berikutnya. Lalu siapa yang berpotensi menjadi Menkeu berikutnya?


Indef: Prabowo Jadi Capres Terpopuler di Media Sosial setelah Debat, tapi Paling Panen Kritik

42 hari lalu

Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto memberikan salam hormat kepada Capres nomor urut 2 Ganjar pranowo disaksikan Capres dan Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar usai Debat Kelima Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Minggu, 4 Februari 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Indef: Prabowo Jadi Capres Terpopuler di Media Sosial setelah Debat, tapi Paling Panen Kritik

Debat Capres kelima dinilai warganet sebagai debat paling adem karena semua capres mendapat pujian di atas 50 persen.


Pegadaian Raih Penghargaan Indonesia Living Legend Companies Awards 2024

46 hari lalu

Pegadaian Raih Penghargaan Indonesia Living Legend Companies Awards 2024

PT Pegadaian dinobatkan sebagai Diamond Living Legend Company in Realizing Society Welfare Through Innovative and Inclusive Products and Services