INDEF: Cukur Dana Dinas, Tunjangan dan Uang Pensiun PNS!

Reporter

Editor

Budi Riza

Ilustrasi mata uang rupiah. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

TEMPO.CO, Jakarta -- Direktur Eksekutif Institute for Development of Ekonomics and Finance, Enny Sri Hartati, mengatakan pemerintahan Presiden Joko Widodo mesti melakukan efisiensi anggaran jika ingin mencapai target 5,4 persen pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018.

"Efisiensikan anggaran seperti belanja pegawai dan item perjalanan dinas," kata Enny, Sabtu, 19 Agustus 2017.

Baca: INDEF: RAPBN 2018 Tiket Presiden Jokowi di 2019

Menurut Enny, banyak anggaran dinas yang disisipkan di belanja barang, pegawai sampai belanja operasional. Padahal, jika diefisiensikan di sistem anggaran, ini dapat menghemat pengeluaran.

"Tapi, ini kan semuanya disisip-sisipkan. Semuanya ada perjalanan dinas," kata Enny.

Baca: Gubernur BI Sambut Baik Asumsi Ekonomi 2018

Selain itu, tahun depan gaji pegawai dikeluarkan per jenis, bukan per fungsi. Hal itu, kata dia, dilakukan pemerintah agar tidak terus dikritisi. Sehingga, pemerintah menyamarkan anggaran tersebut.

Selain itu, Enny memegang data anggaran 2016, yang menurutnya tidak realistis. Pada anggaran 2016, anggaran belanja langsung pengawai gaji PNS Rp 37 triliun, tunjangan PNS Rp 23 triliun dan tunjangan umum dan provesi Rp 37 triliun.

Menurutnya, tunjangan dan gaji itu bisa mendongkrak daya beli masyarakat karena ada ribuan PNS. Namun, kata dia, bandingkan dengan tunjangan khusus dan beban PNS yang mencapai Rp 51 triliun.

"Padahal, tunjangan khusus hanya diberikan kepada beberapa pejabat, yang tidak mungkin eselon 3 dan 4. Tapi, (tunjangan itu) untuk eselon 1," kata Enny. "Yang menikmati jumlah tunjangan khusus itu sedikit, tapi angkanya melebihi gaji PNS.”

Selain itu, Enny juga menyoroti besaran uang pensiun yang mencapai Rp 93 triliun. Jika uang sebesar itu untuk investasi, menurutnya, seharusnya tidak setiap tahun pemerintah menambah beban Anggaran Pendapat dan Belanja Negara.

"Sebab, dana pensiun belum jelas. Dikeluarkan sekarang, tapi pensiunya masih lama. Itu kan (waktunya) masih panjang," kata Enny.

Menurut Enny, "Kalau dana pensiun itu diinvestasikan ke sektor produktif pasti tata keuangan akan lebih efisien." Menurutnya lagi, untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi, pemerintah mesti merestrukturisasi anggaran dengan baik. "Salah satnya perjalanan dinas yang perlu diefisiensi."

Dia menambahkan efisiensi merupakan cara terbaik dari pada menambah utang untuk membangun infrastruktur. "Untuk apa meminta menambah pengeluaran pemerintah, tapi dibayar dengan hutang, bukan dengan pajak," ujarnya.

"Ini akan membenani fiskal yang akan bertambah bukan hanya periode berikutnya, tapi sekarang."

Selain itu, Enny mencatat pada 2017 beban bunga dan cicilan hutang Indonesia telah mencapai 16,81 persen. Sementara belanja modal yang didalamnya untuk pembangunan infrastruktur baru 15,25 persen

"Artinya bahwa selama ini utang untuk infrastruktur lebih besar. Efisiensi menjadi cara untuk meningkatkan stimulus ekonomi tahun depan," kata Enny.

IMAM HAMDI

 






Inflasi Tinggi, Bank Mandiri Optimistis Ekonomi Kuartal III 5,44 Persen Lebih

11 jam lalu

Inflasi Tinggi, Bank Mandiri Optimistis Ekonomi Kuartal III 5,44 Persen Lebih

PT Bank Mandiri (Persero) optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal III - 2022 akan melampaui pertumbuhan ekonomi kuartal II - 2022.


Ekonomi Sebut Inflasi di Kuartal IV 2022 Tembus 7 Persen, Tak Hanya BBM yang Jadi Pendorong

5 hari lalu

Ekonomi Sebut Inflasi di Kuartal IV 2022 Tembus 7 Persen, Tak Hanya BBM yang Jadi Pendorong

PT Bank UOB Indonesia memperkirakan bahwa inflasi akan meningkat pada kuartal IV/2022 atau pada Desember 2022 bisa mencapai 7 persen.


Ancaman Resesi 2023, Indef Soroti Kebijakan Subdisi BBM

7 hari lalu

Ancaman Resesi 2023, Indef Soroti Kebijakan Subdisi BBM

Kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh bank sentral negara-negara di dunia berpotensi menimbulkan resesi global.


Ancaman Resesi Global 2023, Ekonom: Perekonomian Indonesia Masih Cukup Sehat

7 hari lalu

Ancaman Resesi Global 2023, Ekonom: Perekonomian Indonesia Masih Cukup Sehat

Kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh bank sentral negara-negara di dunia berpotensi menimbulkan resesi global.


Ancaman Resesi Global 2023, Indef: Sektor Keuangan Terpuruk Pertama

7 hari lalu

Ancaman Resesi Global 2023, Indef: Sektor Keuangan Terpuruk Pertama

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid menjelaskan ancaman resesi global tahun depan akan berdampak terhadap sektor keuangan.


Paylater Meningkatkan Belanja Konsumen hingga Tiga Kali Lipat, Simak Tips dari Ekonom

14 hari lalu

Paylater Meningkatkan Belanja Konsumen hingga Tiga Kali Lipat, Simak Tips dari Ekonom

Di tengah kemudahan belanja dengan Paylater, ekonom mengingatkan konsumen antara kebutuhan dan keinginan.


AHY Klaim 70-90 Persen Pembangunan Infrastruktur Kinerja SBY, Ekonom: Tidak Relevan

18 hari lalu

AHY Klaim 70-90 Persen Pembangunan Infrastruktur Kinerja SBY, Ekonom: Tidak Relevan

Bhima Yudhistira merespons pernyataan Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) soal pembangunan infrastruktur.


IKK Agustus Naik Jadi 124,7, BI: Konsumen Optimistis dengan Kondisi Ekonomi

26 hari lalu

IKK Agustus Naik Jadi 124,7, BI: Konsumen Optimistis dengan Kondisi Ekonomi

BI mencatat kenaikan indeks tersebut didorong oleh keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi Indonesia.


Jokowi Minta Ekonom Berpikir Bak Kancil yang Melompat-lompat

27 hari lalu

Jokowi Minta Ekonom Berpikir Bak Kancil yang Melompat-lompat

"Karena keadaan tidak normal, dibutuhkan pemikiran yang Abunawas, yang kancil-kancil gitu, agak melompat-lompat," kata Jokowi kepada para ekonom.


Dampak Harga BBM Naik, Pengamat: Inflasi Pangan Bisa Lebih dari 8 Persen

30 hari lalu

Dampak Harga BBM Naik, Pengamat: Inflasi Pangan Bisa Lebih dari 8 Persen

Harga kebutuhan pokok terpantau belum melonjak setelah kenaikan harga BBM.