Anggaran Kementerian Sosial Naik Menjadi Rp 34 Triliun pada 2018

Reporter

Ekspresi Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa saat membeberkan rencana Kementerian Sosial di Rakor Program Pemberdayaan Sosial di Bandung, Jawa Barat, 13 April 2016. TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO, Jakarta - Anggaran Kementerian Sosial Tahun 2018 naik menjadi Rp 34 triliun dari semula Rp 17,32 triliun. Ini berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-629/MK.02/2017 Tanggal 8 Agustus 2017 tentang Pemutakhiran Pagu Anggaran K/L dan Penyelesaian Rencana dan Anggaran K/L Tahun 2018.

Sebagian besar anggaran digunakan untuk program pelindungan dan jaminan sosial yang di dalamnya terdapat Program Keluarga Harapan (PKH). Penambahan anggaran itu juga difokuskan untuk penanganan fakir miskin yang di dalamnya terdapat program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Baca: RAPBN 2018, Anggaran Kemensos Ditambah untuk Subsidi Rastra

Direktur Jendral Perlindungan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat mengatakan bahwa Kementerian Sosial mendapatkan tambahan alokasi anggaran PKH sebesar Rp 17,8 trilun untuk perlindungan dan jaminan sosial dan juga mendapatkan tambahan untuk transformasi dari Rastra menjadi bantuan sosial non tunai, BPNT (bantuan pangan non tunai). "Total anggaran kementerian kurang lebih Rp 34 triliun," kata Harry di Jakarta, Jumat, 18 Agustus 2017.

Simak: Kementerian Sosial Targetkan 540 Kampung Siaga Bencana

Dari sisi pagu anggaran, sebanyak 87 persen anggaran teralokasi untuk bantuan sosial. Sisanya, 13 persen, digunakan untuk belanja kebutuhan pegawai, barang, dan modal.

"Banyak untuk bantuan sosial yang disalurkan melalui Kementerian Sosial. Tentu Kementerian ini memiliki fungsi memberikan jaminan bagi kelompok miskin, kurang mampu, dan rentan," kata Harry Hikmat.

MEIDIKA SRI WARDIANA | WAWAN PRIYANTO






Harga Minyak Dunia Melemah ke USD 78,74, Apakah Harga BBM di RI Bisa Segera Turun?

13 jam lalu

Harga Minyak Dunia Melemah ke USD 78,74, Apakah Harga BBM di RI Bisa Segera Turun?

Harga minyak dunia tertekan oleh kekhawatiran terhadap resesi ekonomi global dan lonjakan nilai tukar dolar AS. Bagaimana nasib harga BBM di RI?


Ramai Gunting Pita, Staf Khusus Sri Mulyani: Dari APBN, KPBU, BUMN, dan Swasta

2 hari lalu

Ramai Gunting Pita, Staf Khusus Sri Mulyani: Dari APBN, KPBU, BUMN, dan Swasta

Yustinus Prastowo turut mengomentari ramainya pembicaraan ihwal gunting pita antara politikus Partai Demokrat dengan politikus PDI Perjuangan.


Sri Mulyani Beberkan 3 Prestasi Indonesia: Sangat Baik Tangani Covid-19, PDB, dan APBN

3 hari lalu

Sri Mulyani Beberkan 3 Prestasi Indonesia: Sangat Baik Tangani Covid-19, PDB, dan APBN

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengklaim Indonesia memiliki tiga prestasi dalam mengahadapi pandemi yang berlangsung sejak awal 2020 itu.


Jelaskan Proyek IKN Akan Bermasalah, Jusuf Kalla: Belum Ada Komitmen Investor Luar

3 hari lalu

Jelaskan Proyek IKN Akan Bermasalah, Jusuf Kalla: Belum Ada Komitmen Investor Luar

Jusuf Kalla (JK) menyebut pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ke depan akan bermasalah.


Anggaran Turun, Bahlil: Kalau Target Investasi Tidak Tercapai, Tolong Dimaklumi

4 hari lalu

Anggaran Turun, Bahlil: Kalau Target Investasi Tidak Tercapai, Tolong Dimaklumi

Anggaran Kementerian Investasi tahun depan turun dari Rp 1,3 triliun menjadi Rp 1,09 triliun. Bahlil minta dimaklumi jika target tak bisa diraih.


Paket Kompor Listrik Rp 1,8 Juta Akan Dibagikan Gratis ke 300.000 Orang, Begini Penjelasan ESDM

4 hari lalu

Paket Kompor Listrik Rp 1,8 Juta Akan Dibagikan Gratis ke 300.000 Orang, Begini Penjelasan ESDM

Pada tahun ini pemerintah akan membagikan paket kompor listrik ke 300.000 orang secara gratis. Bagaimana pelaksanaan program tersebut nantinya?


AHY Klaim 70-90 Persen Pembangunan Infrastruktur Kinerja SBY, Ekonom: Tidak Relevan

9 hari lalu

AHY Klaim 70-90 Persen Pembangunan Infrastruktur Kinerja SBY, Ekonom: Tidak Relevan

Bhima Yudhistira merespons pernyataan Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) soal pembangunan infrastruktur.


Viral Foto Kades Lukit Mandi Uang Diduga Dana Desa, Bagaimana Regulasi Alokasi Dana Desa?

11 hari lalu

Viral Foto Kades Lukit Mandi Uang Diduga Dana Desa, Bagaimana Regulasi Alokasi Dana Desa?

Kades Lukit dari Meranti mandi uang, diduga dana desa. Apa sih alikasi dana desa ini, dan bagaimana proses mencairkannya?


Hacker Mengaku Bobol 102 Juta Data dari Kemensos, Bukan Bjorka?

11 hari lalu

Hacker Mengaku Bobol 102 Juta Data dari Kemensos, Bukan Bjorka?

Sebelumnya sudah ada setidaknya 2 pemilik akun di breach.to yang mengaku mengambil data dari institusi Pemerintah Indonesia: Strovian dan Bjorka


Komentar Dirut PLN Soal Rencana Listrik 450 VA Dihapus

11 hari lalu

Komentar Dirut PLN Soal Rencana Listrik 450 VA Dihapus

Bos PLN menegaskan tidak ada rencana spesifik untuk menghapus golongan subsidi listrik pelanggan 450 volt ampere (VA).