Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menteri Susi: Stop Ribut KTP, Agama Ikan, E-KTP Saja Belum Tuntas

Editor

Dwi Arjanto

image-gnews
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memberi kuliah umum di depan ribuan mahasiswa di Sabuga ITB Bandung, Jawa Barat, 18 Agustus 2017. TEMPO/Prima Mulia
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memberi kuliah umum di depan ribuan mahasiswa di Sabuga ITB Bandung, Jawa Barat, 18 Agustus 2017. TEMPO/Prima Mulia
Iklan

TEMPO.CO, Bandung - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan pencurian ikan di kawasan lautan Indonesia memang masih banyak terjadi. Solusi jitu dan realistis memang sangat perlu dilakukan pemerintah Indonesia untuk segera menyelesaikan masalah illegal fishing.

"Makanya kita perlu bekerja sama tidak hanya di tingkat Kementrian saja tapi juga dengan perguruan tinggi kita harus sama-sama satukan tujuan visi misi kita untuk bisa memanfaatkan kekayaan laut kita," ujar Susi seusai memaparkan materi kuliah umum bertajuk 'Perikanan Untuk Kemandirian Bangsa dan Peningkatan Daya Saing Ekonomi,' di Bale Sawala, Universitas Padjadjaran, Jatinangor, Sumedang, Jumat, 18 Agustus 2017.

Baca : Menteri Susi Justru Senang ketika Garam Langka, Kenapa?

Susi mengatakan cukup prihatin mendengar kabar hoax yang mempermasalahkan ihwal ikan itu tidak beragama dan tidak berkewarganegaraan. "Saya kira itu absurd dan tidak perlu kita pikirkan," ujarnya.

Hal itu, menyinggung pernyataan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan yang mengatakan Susi harus menyusun langkah yang lebih jitu dalam pemberantasan illegal fishing agar ikan-ikan di perairan Indonesia tidak ditangkap nelayan ilegal atau justru kabur dan mati dimakan predator. Soalnya, kata Luhut, ikan tidak punya kewarganegaraan ataupun agama.

"Bahwa ikan itu punya warga negara lain silahkan, tapi mereka tidak berhak mengambil yang ada di wilayah Zone Ekonomi Eklusif (ZEE) kita. Jadi ngapain juga bikin KTP atau  paspor untuk ikan, toh urusan E-KTP saja belum bisa diselesaikan sampai sekarang," ujar Susi.

Simak : Menteri Susi: Natuna Titik Penting Kedaulatan Indonesia di Laut

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Susi menegaskan, sebetulnya tidak perlu ada pekerjaan rumah untuk bisa memagari kawasan perairan Indonesia. Sebab, kata dia, kawasan perairan Indonesia yang sangat luas tidak mungkin bisa dipagari dengan kapal patroli karena hanya akan menghabiskan anggaran dan waktu saja.

"Kita bikin policy yang berkepihakan, policy ini harus dijalankan, bagaimana memberdayakan petani supaya mandiri, jangan pikirin agama ikan, kewarganegaaan ikan, apalagi banyak hal yang absurd tidak perlu kita pikirkan," demikian Susi Pudjiastuti.

AMINUDDIN A.S.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Terpopuler: Sri Mulyani Tanggapi Ramai Barang Bawaan ke Luar Negeri, THR Jokowi dan Ma'ruf Amin

24 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya bersiap memulai konferensi pers APBN Kita edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin 25 Maret 2024. Sri Mulyani mengatakan, realisasi anggaran Pemilu 2024 hingga 29 Februari 2024 sebesar Rp 23,1 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Terpopuler: Sri Mulyani Tanggapi Ramai Barang Bawaan ke Luar Negeri, THR Jokowi dan Ma'ruf Amin

Berita terpopuler bisnis pada Senin, 25 Maret 2024, dimulai dari respons Sri Mulyani Indrawati soal ramai pembahasan barang bawaan ke luar negeri.


Terkini: Nilai THR Jokowi dan Ma'ruf Amin, Kisah Sri Mulyani Dirayu Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia

24 hari lalu

Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Maaruf Amin memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa 9 Januari 2024. Sidang kabinet membahas Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara Melalui Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah. TEMPO/Subekti.
Terkini: Nilai THR Jokowi dan Ma'ruf Amin, Kisah Sri Mulyani Dirayu Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia

Berita terkini: Berapa nilai THR yang diterima Jokowi dan Ma'ruf Amin? Kisah Sri Mulyani saat dirayu Susi Pudjiastuti untuk pulang ke Indonesia.


Cerita Sri Mulyani Dibujuk Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia Menjadi Menkeu

24 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Foto/dok TEMPO/Fakhri Hermansyah TEMPO/Tony Hartawan
Cerita Sri Mulyani Dibujuk Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia Menjadi Menkeu

Sri Mulyani bercerita pertemuan dia dengan Susi Pudjiastuti yang membujuknya pulang ke Indonesia menjadi Menteri Keuangan.


Penjelasan BMKG terkait Petir yang Menewaskan Mahasiswa Unpad

53 hari lalu

Sambaran petir yang terlihat di langit  di London selatan, Inggris 26 Mei 2018. Pemadam Kebakaran London mengatakan telah mendapat lebih dari 500 panggilan terkait cuaca tersebut. REUTERS/Dylan Martinez
Penjelasan BMKG terkait Petir yang Menewaskan Mahasiswa Unpad

BMKG temukan sejumlah citra radar sambaran petir di saat dua Mahasiswa Teknik Geologi Unpad tersambar petir. BMKG bagikan tips menghindari petir.


AHY Dapat Misi Berantas Mafia Tanah, Pakar Unpad Berikan Tips Menghindari Kejahatan Agraria

55 hari lalu

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Kombes Pol Hengki Haryadi (kanan) memberikan keterangan pers terkait kasus mafia tanah di Gedung Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Senin, 18 Juli 2022. Kasus mafia tanah yang melibatkan oknum pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah diungkap jajaran Polda Metro Jaya dalam sepekan terakhir. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
AHY Dapat Misi Berantas Mafia Tanah, Pakar Unpad Berikan Tips Menghindari Kejahatan Agraria

AHY ditugasi 'gebuk' Mafia tanah, pakar dari Unpad bagikan tips untuk hindari modus kejahatan perampasan tanah.


Terkini: Wanti-wanti Susi Pudjiastuti soal Makan Siang Gratis Prabowo, Investor Pertanyakan Kelanjutan IKN

18 Februari 2024

Susi Pudjiastuti. ANTARA
Terkini: Wanti-wanti Susi Pudjiastuti soal Makan Siang Gratis Prabowo, Investor Pertanyakan Kelanjutan IKN

Berita terkini bisnis pada siang ini dimulai dari Susi Pudjiastuti yang mengingatkan soal program makan siang gratis Prabowo-Gibran.


Susi Pudjiastuti Setuju Subsidi BBM Dialihkan untuk Makan Siang Gratis: Asalkan Anggarannya Tidak Disunat

18 Februari 2024

Susi Pudjiastuti. ANTARA
Susi Pudjiastuti Setuju Subsidi BBM Dialihkan untuk Makan Siang Gratis: Asalkan Anggarannya Tidak Disunat

Melalui kicauannya di media sosial X, Susi Pudjiastuti mengaku lebih setuju subsidi BBM dialihkan untuk makan siang gratis anak-anak di sekolah.


Susi Pudjiastuti Tolak Keras Rencana Ekspor Benih Lobster: Ini Program Hulurisasi

8 Februari 2024

Susi Pudjiastuti. ANTARA
Susi Pudjiastuti Tolak Keras Rencana Ekspor Benih Lobster: Ini Program Hulurisasi

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menolak keras rencana pemerintah membuka kembali keran ekspor benih lobster atau benur.


Setahun Pilot Susi Air Disandera TPNPB-OPM, Begini Kondisinya Saat Ini

6 Februari 2024

TPNPB-OPM merilis foto pilot Susi Air asal Selandia Baru, Selasa 14 Februari 2023.
Setahun Pilot Susi Air Disandera TPNPB-OPM, Begini Kondisinya Saat Ini

TPNPB-OPM menyatakan belum melepaskan pilot Susi Air lantaran pemerintah Indonesia dan pemerintah Selandia Baru belum mau berbicara dengan mereka.


TPNPB-OPM Bantah akan Bebaskan Pilot Susi Air Besok

6 Februari 2024

TNI-Polri menyiapkan operasi penyelamatan Pilot Susi Air yang disandera TPN Papua Barat sejak 7 Februari lalu.
TPNPB-OPM Bantah akan Bebaskan Pilot Susi Air Besok

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) membantah akan membebaskan pilot Susi Air besok