Mahasiswa Ditahan di Mesir, Irwan Prayitno Minta Tak Dideportasi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Irwan Prayitno. dok kelembagaan.pnri.go.id

    Irwan Prayitno. dok kelembagaan.pnri.go.id

    TEMPO.COPadang - Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno meminta Kementerian Luar Negeri membantu diplomasi agar kedua mahasiswa asal daerahnya yang ditahan di Mesir tidak dideportasi. Irwan berharap mereka bisa melanjutkan kuliah di Universitas Al Azhar.

    "Kami mendorong untuk tetap melanjutkan perkuliahan. Sedang diusahakan," ujar Irwan, Jumat, 18 Agustus 2017.

    Baca juga: PPMI: Mesir Tahan 2 Mahasiswa Asal Sumatera Barat

    Sebelumnya, Duta Besar Indonesia untuk Mesir, Helmy Fauzi, mengatakan KBRI sudah bisa bertemu dengan dua mahasiswa yang ditahan polisi Mesir. Dua mahasiswa asal Sumatera Barat, Muhammad Hadi dan Nurul Islami, ditahan di Markas Kepolisian Kota Aga, sekitar 15 kilometer dari Kota Samanud.

    "Staf KBRI dan lawyer sudah bertemu dengan kedua mahasiswa yang ditahan. Saya juga sudah bicara via telepon dengan mereka," kata Helmy kepada Tempo, Senin pekan lalu.

    Menurut dia, berdasarkan pembicaraan KBRI dengan aparat keamanan, sulit bagi kedua mahasiswa itu bisa tetap melanjutkan kuliah di Universitas Al Azhar, Mesir. Dinas Keamanan Nasional Mesir memutuskan segera mendeportasi mereka. Namun KBRI mengupayakan melalui jalur hukum dan diplomasi, juga pendekatan kepada otoritas Mesir.

    Saat ini, kata Irwan, negosiasi diplomatik masih tetap berjalan. KBRI di Mesir juga sedang berusaha mencari jalan terbaik untuk kedua mahasiswa tersebut.

    Irwan mengimbau mahasiswa yang berada di Mesir dan negara yang sedang berkonflik tidak mendatangi daerah konflik. Apalagi terlibat dalam konflik tersebut.

    "Yang belajar, ya belajar saja. Begitu juga yang bekerja, harus fokus dengan pekerjaannya. Jangan terlibat dalam konflik," ujar Irwan Prayitno.

    ANDRI EL FARUQI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.