DPR Menolak Pengiriman Pasukan TNI ke Marawi, kecuali...  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kontingen Garuda Bhayangkara II Formed Police Unit (FPU) 9 yang akan berangkat ke Darfur, Sudan, Afrika pada Jumat, 20 Januari 2017. Anggota misi perdamaian ini terdiri dari 100 personel pasukan taktis dan 40 personel pendukung. Tempo/Rezki A.

    Kontingen Garuda Bhayangkara II Formed Police Unit (FPU) 9 yang akan berangkat ke Darfur, Sudan, Afrika pada Jumat, 20 Januari 2017. Anggota misi perdamaian ini terdiri dari 100 personel pasukan taktis dan 40 personel pendukung. Tempo/Rezki A.

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan belum ada koordinasi lanjutan dengan Kementerian Pertahanan mengenai rencana pengiriman pasukan TNI ke Marawi, Filipina Selatan.

    "Belum ada lagi pembicaraan lebih lanjut terkait dengan hal itu," kata Wakil Ketua Komisi Pertahanan DPR Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tubagus Hasanuddin di Gedung DPR, Jakarta, Jumat, 18 Agustus 2017.

    Tubagus menambahkan, sikap Komisi Pertahanan tetap sama, bahwa pengiriman pasukan TNI ke Marawi melanggar undang-undang. "Tidak diperbolehkan oleh undang-undang kita, kecuali sebagai peace keeping force (pasukan penjaga perdamaian)," ujarnya.

    Baca : Cerita Gatot Nurmantyo Soal ISIS di Marawi

    Sebelumnya, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengklaim Filipina sudah mengizinkan TNI terlibat dalam perang melawan milisi Maute di Marawi, Filipina Selatan.

    Pada pertengahan Juli lalu, Ryamizard mengatakan kementeriannya siap melakukan koordinasi dengan DPR.

    "Kalau pun targetnya untuk mencegah, ya, cukup di perbatasan saja," ucap Tubagus. Dia membantah bahwa penolakan pengiriman pasukan TNI akibat bertentangan dengan prinsip pertahanan Indonesia, yaitu defensif aktif. "Bukan, itu cuma strategi pertahanan, utamanya karena pengiriman ini melanggar undang-undang," tuturnya.

    Simak pula: Wiranto Bertemu Wakil PM Singapura Bahas Jaringan Teroris Marawi

    Adapun anggota Komisi Pertahanan DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Abdul Kharis Almasyhari, menyampaikan hal yang sama. "Selain harus mempertimbangkan undang-undang, pengiriman pasukan TNI harus melihat ketersediaan anggaran, ada enggak anggarannya? Kalau enggak ada, ya, ngapain?" ujarnya.

    Rencana pengiriman pasukan TNI ke Marawi, kata Abdul, akan dibahas dulu di internal Komisi Pertahanan pada Senin, 21 Agustus 2017.

    FAJAR PEBRIANTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Imam Nahrawi Diduga Terjerat Dana Hibah

    Perkara dugaan korupsi Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi bermula dari operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada 18 Desembe