INFO JABAR - Pada momentum peringatan HUT ke-72 RI, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menjelaskan pentingnya makna demokrasi. Menurut dia, demokrasi bukan semata-mata sebagai wahana mencapai kekuasaan, melainkan sebagai cara mewujudkan harmoni kebangsaan dan memuliakan rakyat.
"Terkait pemilihan kepala daerah serentak, tugas semua masyarakat adalah melaksanakan dan mengawal seluruh proses serta tahapan peristiwa demokrasi agar berjalan dengan aman, tertib dan lancar," kata Gubernur yang akrab disapa Aher ini, dalam sambutannya pada Upacara Peringatan HUT ke-72 RI tahun 2017 Tingkat Provinsi Jawa Barat, di Lapangan Gasibu Bandung, Kamis, 17 Agustus 2017.
Baca Juga:
Untuk itulah, lanjut dia, sosialisasi dan diseminasi informasi secara menyeluruh harus dilakukan, sehingga praktik demokrasi di Jawa Barat berlangsung secara berkualitas. Tolak ukurnya adalah meningkatnya partisipasi masyarakat pemilih dibandingkan dengan pemilihan kepala daerah sebelumnya.
Demokrasi ini, kata Aher, dapat menjadi jalan untuk mewujudkan Jawa Barat yang lebih maju dan sejahtera. Terwujudnya komitmen tersebut juga sekaligus menunjukkan kontribusi nyata antara perangkat daerah dengan masyarakatnya dalam ikhtiar mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.
Di Jawa Barat sendiri, bukti nyata hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat Jabar dengan pemerintah telah direpresentasikan melalui bermacam capaian dan keberhasilan, seperti indeks pembangunan manusia (IPM) yang meningkat dari 68,25 poin pada tahun 2013 menjadi 70,05 poin di tahun 2016.
Baca Juga:
Indeks pendidikan naik dari 58,08 poin menjadi 60,67 poin, indeks kesehatan naik dari 80,14 poin menjadi 80,68 poin, serta indeks pengeluaran melonjak dari 67,31 menjadi 70,24 poin.
Jabar juga berhasil mempertahankan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) pada kisaran 5 persen dalam kurun waktu 2013 sampai dengan triwulan 2 tahun 2017, dengan besaran angka Produk Domestik Regional Bruto sebesar Rp 1.070 triliun pada 2013 menjadi Rp 1.652 triliun pada tahun 2016. LPE hingga triwulan kedua tahun 2017 mencapai 5,08 persen, lebih tinggi dari LPE nasional yang mencapai 5,01 persen.
Jabar juga berhasil menurunkan tingkat pengangguran terbuka, dari 12,08 persen pada tahun 2008 menjadi 8,89 persen pada tahun 2016. Sedangkan angka kemiskinan berhasil diturunkan dari 13,01 persen pada 2008 menjadi 8,77 persen pada 2016. Angka ini lebih rendah dari angka kemiskinan nasional yang mencapai 10,70 persen pada 2016.
"Hal ini berarti, kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan yang miskin semakon rendah," ucap Aher.
Keseluruh capaian Jabar tersebut berbuah 232 penghargaan tingkat nasional yang terhimpun sejak 2008 sampai bulan Juli 2017, belum termasuk raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI selama 6 tahun berturut-turut, dalam hal penyelenggaraan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Demikian pula dengan pemerintah Kabupaten/Kota di Jabar, 24 dari 27 Kabupaten/Kota pun mendapat opini WTP dari BPK RI.
"Untuk mempertahankan dan meningkatkannya diperlukan komitmen kolektif dan kerja bersama yang kuat dari seluruh perangkat daerahp Provinsi, kabupaten dan kota, termasuk masyarakatnya," kata Aher. (*)
