Pidato Gubernur DKI di Acara Napak Tilas Proklamasi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat memberikan sambutan saat Napak Tilas Proklamasi di Museum Joang 45, Jakarta, 16 Agustus 2017. ANTARA FOTO

    Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat memberikan sambutan saat Napak Tilas Proklamasi di Museum Joang 45, Jakarta, 16 Agustus 2017. ANTARA FOTO

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat bersama Wakil Presiden RI era Soeharto, Try Sutrisno, menghadiri pembukaan acara napak tilas proklamasi di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta Pusat.

    Napak tilas dimulai dari Gedung Joang 45, dengan rute melewati Masjid Cut Meutia, Museum Jenderal Besar AH. Nasution, Taman Suropati, Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Rumah Bung Hatta, Metropole, dan Tugu Proklamasi.

    Baca: Cerita Teks Proklamasi Tulisan Bung Karno yang Sempat Dibuang

    Dalam sambutannya, Djarot mengingatkan bahwa kemerdekaan Indonesia tidak diperoleh secara gratis dan turun dari langit. "Tapi prosesnya panjang, butuh perjuangan, semangat, dan tetesan air mata," kata Djarot di Gedung Joang 45, Rabu, 16 Desember 2017.

    Djarot mengatakan, pahlawan tidak melakukan hitung-hitungan nyawa dan harta benda dengan jabatan yang didapat setelah Indonesia merdeka. Sebabnya, kata Djarot, ada tiga nilai yang terpatri di dada bangsa Indonesia.

    "Ketika diberikan rahmat kemerdekaan dengan perjuangan luar biasa tentu kita punya 3 nilai itu," ujarnya. Ketiga nilai yang dimaksud Djarot yaitu kehendak, semangat, dan kerja nyata. Djarot menantang masyarakat untuk menerapkan ketiga nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

    Djarot berharap rakyat Indonesia terus bersyukur dan memberikan sumbangsih berupa integritas dan idealisme, atas perjuangan pahlawan. "Saya tidak mungkin jadi Gubernur DKI tanpa Indonesia merdeka. Pak Try juga tidak mungkin jadi wakil presiden kalau Indonesia belum merdeka," ujar Djarot di acara napak tilas proklamasi itu.

    FRISKI RIANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.