Ketua DPD Dukung Pemerintah Beri Nama Laut Natuna Utara

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (kanan) bersama Menko Polhukam Luhut Panjaitan di atas kapal perang KRI Imam Bonjol 383 di perairan Natuna, Kepulauan Riau, 23 Juni 2016. Berikut sejumlah penampilan Jokowi menggunakan jaket. Setpres

    Presiden Joko Widodo (kanan) bersama Menko Polhukam Luhut Panjaitan di atas kapal perang KRI Imam Bonjol 383 di perairan Natuna, Kepulauan Riau, 23 Juni 2016. Berikut sejumlah penampilan Jokowi menggunakan jaket. Setpres

    TEMPO.CO, Jakarta -Ketua DPD Oesman Sapta menyatakan mendukung langkah Pemerintah Indonesia yang memberikan nama Laut Natuna Utara sebagai pengganti nama Laut China Selatan yang masuk dalam wilayah zona ekonomi ekslusif (ZEE).

    "Perubahan nama ini merupakan satu langkah maju dari Pemerintah Indonesia," kata Oesman Sapta saat menyampaikan pidato pada Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Komplek Gedung MPR/DPR/DPD Jakarta, Rabu 16 Agustus 2017.

    Hadir pada Sidang Bersama DPR dan DPD RI antara lain, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana, Wakil Presiden Jusuf Kala dan Ibu Mufidah, Presiden kelima Megawati Soekarnoputri, mantan Wakil Presiden Try Sutrisno dan Budiono, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Ketua DPR RI Setya Novanto, para pimpinan lembaga tinggi negara, para menteri kabinet, Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung.

    Hadir juga sejumlah duta besar dan perwakilan dari negara sahabat, para ketua umum partai politik, serta para anggota DPR dan DPD. .

    Menurut Oesman, penggantian nama tersebut meskipun baik untuk Indonesia, tapi Pemerintah hendaknya tetap menghormati Konvensi PBB tentang Hukum Laut Internasional.

    Pada kesempatan tersebut, Oesman Sapta juga menyatakan, dalam menyikapi perkembangan politik kawasan, baik di Timur Tengah maupun Semenanjung Korea, DPD RI mendorong Pemerintah Indonesia untuk meneguhkan kembali kebijakan politik luar negeri, yakni politik bebas aktif. "Kebijakan politik bebas aktif ini sesuai amanat UUD 1945," katanya.

    Menurut Oesman, DPD juga menghargai kebijakan Pemerintah Indonewsia yang tetap konsisten mendukung kemerdekaan Palestina.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.