Tukar Baju Daerah Jokowi-JK Tanda Kekompakan Indonesia

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla hadir dalam acara sidang tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI - DPD RI dan Pidato Presiden dalam rangka penyampaian RAPBN 2018 dimulai. Senayan, 16 Agustus 2017. TEMPO/Maria Fransisca

    Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla hadir dalam acara sidang tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI - DPD RI dan Pidato Presiden dalam rangka penyampaian RAPBN 2018 dimulai. Senayan, 16 Agustus 2017. TEMPO/Maria Fransisca

    TEMPO.CO, Jakarta - Peristiwa "tukar" baju daerah antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Gedung MPR pada hari ini bukan hal spontan. Kepala Staf Kepresidenan, Teten Masduki, mengatakan ini memang telah dipersiapkan.

    "Itu untuk menunjukkan kekompakan Pak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Itu sudah dirancang sebelumnya," ujar Teten saat dicegat di Gedung MPR RI, Rabu, 16 Agustus 2017.

    Baca: Di Sidang Paripurna MPR, Jokowi Pamerkan Capaian Pemerintah

    Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengenakan pakaian adat daerah asal yang ditukar.  Jokowi mengenakan pakaian jas tutup asal Makassar sedangkan Kalla mengenakan baju adat Jawa Tengah lengkap dengan blangkonnya.

    Baca: Dana Pemda Terpakir di Bank Rp 220 triliun, Ini Harapan Jokowi

    Teten melanjutkan bahwa ide "tukar" baju itu sendiri berasal dari kedua pemimpin ini. Saat berdiskusi di Istana Kepresidenan, keduanya bersepakat untuk mengenakan pakaian adat daerah asal yang ditukar.

    Ditanyai pesan apa yang hendak disampaikan dari "tukar" baju adat itu, Teten mengatakan ini sebagai pesan kepada bangsa Indonesia agar tidak terkotak-kotak berdasarkan daerah asal.  

    "Artinya kita sekarang sudah mencair. Semua sebagai bangsa Indonesia," kata Teten mengenai keteladanan yang ditunjukkan Jokowi dan Kalla.

    ISTMAN MP


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.