Pidato Jokowi di DPR Soal Hutan Adat Diragukan Abdon Nababan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) di Istana Merdeka, Jakarta, 25 Juni 2015. Sekjen AMAN, Abdon Nababan menjelaskan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo membahas Nawacita.  Tempo/Aditia Noviansyah

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) di Istana Merdeka, Jakarta, 25 Juni 2015. Sekjen AMAN, Abdon Nababan menjelaskan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo membahas Nawacita. Tempo/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Abdon Nababan mengaku kaget saat mendengarkan pidato Presiden Joko Widodo alias Jokowi di gedung DPR/MPR, Rabu 16 Agustus 2017.

    Pada pidato tahunan tersebut, Jokowi menyatakan ada 707 ribu hektare kawasan  hutan sudah diserahkan pemerintah ke masyarakat adat. 

    “Kaget saja kalau itu benar. Berarti ada proses percepatan yang saya tidak tahu. Kalau pidato Presiden ini menyatakan 707 ribu hektare sudah diserahkan kembali ke masyarakat adat, itu luar biasa. Luar biasanya itu bukan angkanya, tapi kan selama ini kami tahu, prosesnya lambat sekali,”  kata Abdon Nababan saat dihubungi Tempo, Rabu 16 Agustus 2017.

    Menurut Abdon, terakhir penyerahan hutan adat dilakukan pada akhir tahun lalu sebanyak 13 ribu hektare. Itu pun sebagian tanahnya, sekitar 5 ribuan hektare di wilayah Pandumaan-Sipituhuta (Sumatera Utara) belum diserahkan sepenuhnya. Karena baru dikeluarkan dari area PT TPL dan masih harus ditindaklanjuti dengan peraturan daerah (perda) dan SK Bupati.

    Abdon yang menerima Ramon Magsaysay Award 2017, menjelaskan penyerahan hutan adat kepada masyarakat baru sekali dilakukan pada akhir 2016.  Hal itu menyusul diberlakukannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa hutan adat tidak lagi dikategorikan sebagai hutan negara, melainkan hutan milik masyarakat adat.

    Untuk mengembalikan hutan kepada masyarakat adat, hak tersebut harus diakui terlebih dahulu melalui perda atau surat keputusan (SK) Bupati.

    “Baru kemudian oleh Menteri Kehutanan, melalui Peraturan Menteri Nomor 32 tahun 2014, mengeluarkan hutan adat itu dari hutan negara menjadi hutan adat. Jadi prosesnya begitu,” ucap Abdon, mantan Sekjen AMAN.

    Warga masyarakat adat, kata Abdon, senang dengan pidato Presiden Jokowi. Namun mereka ingin mengetahui lebih lanjut dimana saja hutan-hutan yang telah dibebaskan dan kepada komunitas mana konsesi hutan itu diberikan.

    Abdon menganggap dari angka 13 ribu hektare yang diserahkan pada akhir 2016, kemudian tujuh bulan berikutnya, angka itu telah melonjak drastis menjadi ratusan ribu hektare, tanpa diketahui prosesnya. Padahal penyerahan itu baru dilakukan pertama kali tahun lalu.

    “Kami senang aja, tapi enggak percaya. Kami akan tanya datanya. Karena menurut saya ini berita luar biasa, diam-diam tahu-tahu muncul angka ini, luar biasa. Tapi belum tahu lokasinya di mana, dan komunitas mana yang udah diserahkan, di luar yang 13 ribu,” kata dia. Pada Pemilihan Presiden 2014, AMAN mendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla.  

    DESTRIANITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.