Pimpinan KPK Dengarkan Curhat Pejabat Desa Teladan Kemendagri

Reporter

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (kiri) dan Alexander Marwata memberikan keterangan pers mengenai OTT di Bengkulu, di gedung KPK, Jakarta, 21 Juni 2017. KPK menetapkan empat orang tersangka OTT Bengkulu terkait kasus suap yakni Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti, istri Gubernur Bengkulu Lily Mardani, Direktur Utama PT Mitra Statika Mitra Sarana (SMS) Jhoni Wijaya dan Direktur Utama PT Rico Putra Selatan (RPS) Rico Dian Sari. ANTARA FOTO

TEMPO.CO, Jakarta - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan komitmen untuk memperhatikan pemerintahan desa terutama terkait pengelolaan dana desa yang tahun depan disinyalir mencapai Rp 120 triliun.

KPK perhatikan betul (persoalan desa). Deputi Pencegahan banyak memperhatikan, apalagi kalau menuju angka yang besar,” ujar Wakil Ketua KPK Saut Situmorang kepada wartawan di Ruang Serbaguna komplek Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu, 16 Agustus 2017.

Bersama dua pimpinan KPK lainnya, yaitu Laode M Syarif dan Alexander Marwata, Saut menerima 365 aparat desa teladan dari seluruh Indonesia. Pertemuan tersebut diatur oleh Kementerian Dalam Negeri dalam rangka pembinaan pemerintahan desa yang merupakan acara rutin selama tiga tahun terakhir.

Ada 66 kepala desa dan lurah teladan tingkat provinsi, 66 Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) desa dan kelurahan provinsi yang menjadi pendamping, 66 camat lokasi desa dan kelurahan juara provinsi, ketua BPD sebanyak 33 orang, pendamping dari provinsi sebanyak 34 orang, dan 66 pendamping dari kabupaten/kota, serta sejumlah panitia dari Kemendagri.

Dalam kesempatan tersebut, para peserta pertemuan melontarkan berbagai pertanyaan kepada para pimpinan KPK. Mereka di antaranya bertanya perihal gratifikasi, kesepakatan pemerintah desa dengan korporasi, penerimaan corporate social responsibility, dan sebagainya.

“Kalau kami dibangunkan jembatan oleh perusahaan dan suatu saat terjadi masalah di perusahaan itu, apakah kami juga termasuk hal-hal yang dilarang oleh Undang-undang (bersalah)? Jika termasuk, kami tidak akan melakukan lagi,” tanya Zainal Arifin, kepala desa Sumber Baru, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, pada kesempatan tersebut.

Menjawab pertanyaan tersebut, Laode mengatakan penerimaan CSR, juga kesepakatan-kesepakatan lain yang melibatkan pemerintah, diperbolehkan asal sesuai dengan aturan yang ada. “CSR itu boleh, tapi kalau sebagian dari CSR itu diambil pribadi oleh bapak ibu, tidak boleh. Misalnya dalam CSR itu ada komponen untuk aparat desa yang resmi, itu bisa. Harus tertulis, ada pencatatan yang nyata,” kata Laode.

Pertemuan dengan pimpinan KPK, disampaikan Saut, merupakan penguatan terhadap para pejabat desa yang mendapat predikat teladan dari Kemendagri. Ia berharap orang-orang terkait dapat membangun desa yang rapi, bersih, dan sejahtera secara berkelanjutan.

BUDIARTI UTAMI PUTRI






Hakim Agung Kena OTT KPK, Adanya Mafia Peradilan Tak Lagi Samar-samar?

6 jam lalu

Hakim Agung Kena OTT KPK, Adanya Mafia Peradilan Tak Lagi Samar-samar?

Hakim Agung Dimyati ditetapkan sebagai tersangka bersama 9 orang lainnya dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara KSP Intidana.


Tokoh Agama Papua Yakin KPK Profesional Tangani Kasus Lukas Enembe

8 jam lalu

Tokoh Agama Papua Yakin KPK Profesional Tangani Kasus Lukas Enembe

Tokoh Gereja Kristen Indonesia di Tanah Papua itu meminta masyarakat tidak melakukan provokasi dalam bentuk apa pun dalam kasus Lukas Enembe.


Firli Bahuri Sebut KPK Akan Kejar dan Tangkap Perampok Anggaran Petani

9 jam lalu

Firli Bahuri Sebut KPK Akan Kejar dan Tangkap Perampok Anggaran Petani

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan bakal menjerat siapa pun yang melakukan korupsi program kesejahteraan petani jika memiliki kecukupan alat bukti.


4 Kasus Suap Jual-Beli Putusan yang Mengguncang Mahkamah Agung

11 jam lalu

4 Kasus Suap Jual-Beli Putusan yang Mengguncang Mahkamah Agung

Sebelum Sudrajad Dimyati, Mahkamah Agung pernah juga tercoreng oleh kasus-kasus suap lainnya yang ditangani KPK.


Dana Otsus Papua, Stafsus Sri Mulyani: Dukungan Fiskal Rp 1.092 T untuk Tingkatkan Kesejahteraan

12 jam lalu

Dana Otsus Papua, Stafsus Sri Mulyani: Dukungan Fiskal Rp 1.092 T untuk Tingkatkan Kesejahteraan

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menjelaskan Dana Otsus Papua yang sebelumnya disinggung oleh Mahfud MD.


MAKI Sebut Lukas Enembe Terlacak Main Judi di 3 Negara Ini

13 jam lalu

MAKI Sebut Lukas Enembe Terlacak Main Judi di 3 Negara Ini

PPATK menemukan dugaan aliran dana jumbo dari Lukas Enembe ke kasino-kasino judi di luar negeri.


MAKI Punya Bukti Lukas Enembe Cukup Sehat untuk Bisa Diperiksa KPK

14 jam lalu

MAKI Punya Bukti Lukas Enembe Cukup Sehat untuk Bisa Diperiksa KPK

Menurut MAKI, perjalanan yang kerap dilakukan Lukas Enembe itu menunjukkan bahwa Lukas seharusnya bisa memenuhi panggilan KPK pada Senin besok.


KPK Diminta Usut Dugaan Suap Rekrutmen Hakim Agung

16 jam lalu

KPK Diminta Usut Dugaan Suap Rekrutmen Hakim Agung

Boyamin mengapresiasi kinerja KPK yang mampu mencetak rekor dengan menetapkan seorang hakim agung sebagai tersangka, yaitu Sudrajad Dimyati.


Gonjang ganjing Mahfud MD Soroti Dana Otsus Papua Rp 1.000 Triliun, Apa Masalahnya?

17 jam lalu

Gonjang ganjing Mahfud MD Soroti Dana Otsus Papua Rp 1.000 Triliun, Apa Masalahnya?

Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan dana Otsus Papua sejak 2001 yang dikeluarkan pemerintah mencapai angka Rp 1.000 triliun. Apa masalahnya?


KPK Usul MA Rotasi Pegawainya Setiap Dua Tahun agar Suap Hakim Agung Tak Terulang

1 hari lalu

KPK Usul MA Rotasi Pegawainya Setiap Dua Tahun agar Suap Hakim Agung Tak Terulang

Alexander Marwata mengatakan KPK memberikan rekomendasi ke Mahkamah Agung untuk secara rutin merotasi pegawainya