Jabar Miliki Kemandirian Keuangan Tinggi

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Jabar Miliki Kemandirian Keuangan Tinggi

    Jabar Miliki Kemandirian Keuangan Tinggi

    INFO JABAR - Provinsi Jawa Barat  memiliki kemandirian keuangan yang cukup tinggi. Hal ini terlihat dari rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah pada tahun 2016 mencapai 61,54 persen atau senilai Rp 17.042 triliun.

    "Dari empat komponen PAD, harus diakui bahwa pajak daerah memberikan kontribusi terbesar yaitu mencapai 92,28 persen terhadap PAD. Ini setara dengan 56,79 persen dari total pendapatan daerah Provinsi Jabar," kata Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar  usai membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Optimalisasi Pajak Daerah di Bandung, Selasa, 15 Agustus 2017.

    Untuk tiga komponen PAD lainnya yaitu retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, masing-masing memberikan kontribusi sebesar 0,43 persen, 1,89 persen dan 5,40 persen terhadap PAD.

    Deddy menjelaskan, ada lima jenis pajak dan retribusi daerah yang memberikan kontribusi besar yang dikelola oleh Jabar, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan kontribusi sebesar 39,33 persen terhadap pajak daerah atau 36,29 persen terhadap pendapatan asli daerah atau 22,33 persen terhadap pendapatan daerah.

    Kedua,  pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dengan kontribusi sebesar  31,69 persen terhadap pajak daerah atau 29,24 persen terhadap pendapatan asli daerah atau 18 persen terhadap pendapatan daerah. Ketiga  Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang berkontribusi sebesar 13,9 persen terhadap pajak daerah atau 12,82 persen terhadap pendapatan asli daerah atau 7,89 persen terhadap pendapatan daerah.

    Dan, keempat, Pajak Air Permukaan (PAP) dengan kontribusi sebesar 0,41 persen terhadap pajak daerah atau 0,38 persen terhadap pendapatan asli daerah atau 0,23 persen terhadap pendapatan daerah. Kelima adalah melalui Pajak Rokok yang berkontribusi sebesar 14,67 persen terhadap pajak daerah atau 13,54 persen terhadap pendapatan asli daerah atau 8,33 persen terhadap pendapatan daerah.

    "Pencapaian tersebut tentu tidak terlepas dari kerja keras dan inovasi cerdas, terutama untuk PKB dan BBNKB di 172 titik layanan ditambah dengan hadirnya inovasi layanan e-samsat dan Sipolin," ujar Deddy.

    Untuk tahun anggaran 2017 target murni PAD Jabar telah ditetapkan sebesar Rp 16,524 triliun atau meningkat sekitar Rp 258 miliar dari target tahun 2016. Target PAD itu meliputi pajak daerah sebesar Rp 15,238 triliun atau 92,22% dari PAD yang terdiri dari PKB sebesar Rp 6,140 triliun, BBNKB Rp 4,478 triliun, PBBKB Rp 2,144 triliun, PAP Rp 55 miliar dan pajak rokok sebesar Rp 2,420 triliun.

    "Pelayanan publik saat ini juga menuntut inovasi dan kreativitas dari kita, makanya maksimalkan pertemuan ini demi meningkatnya PAD," ucap Deddy pada acara yang dihadiri oleh seluruh kepala Bapenda dari 33 provinsi ini. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.