Auditor BPK Diduga Berinisiatif Minta Suap ke Kemendes

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tersangka dugaan suap dan juga sebagai Irjen Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Sugito berjalan sebelum menjalani pemeriksaan di gedung seusai menjalani pemeriksaan perdana di gedung KPK, Jakarta, 31 Mei 2017. Sugito diperiksa KPK terkait kasus dugaan suap pemberian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) BPK terhadap laporan keuangan Kemendes PDTT tahun 2016. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Tersangka dugaan suap dan juga sebagai Irjen Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Sugito berjalan sebelum menjalani pemeriksaan di gedung seusai menjalani pemeriksaan perdana di gedung KPK, Jakarta, 31 Mei 2017. Sugito diperiksa KPK terkait kasus dugaan suap pemberian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) BPK terhadap laporan keuangan Kemendes PDTT tahun 2016. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Kementerian Desa tahun anggaran 2016 diduga sebagai pihak yang berinisiatif meminta uang kepada pejabat Kementerian Desa. Uang itu diminta sebagai bentuk perhatian atas opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diberikan oleh BPK untuk laporan keuangan Kemendes tahun 2016.

    Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi Ali Fikri mengatakan permintaan sejumlah uang itu disampaikan oleh Ketua Sub Tim 1 Choirul Anam kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Desa Anwar Sanusi. Peristiwa itu terjadi pada akhir April 2017 setelah Tim Pemeriksa BPK memaparkan hasil temuan untuk laporan keuangan Kementerian Desa 2016 pada 27 April 2017.

    Baca: Suap Auditor BPK, Ini Dakwaan Jaksa KPK ke Dua Pejabat Kemendes

    "Dalam pertemuan tersebut Choirul menginformasikan bahwa pemeriksaan laporan keuangan Kemendes 2016 akan memperoleh opini WTP," kata Ali saat membacakan surat dakwaan mantan Inspektur Jenderal Kementerian Desa Sugito dan Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan Inspektorat Jenderal Kementerian Desa Jarot Budi Prabowo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu, 16 Agustus 2017.

    Ali melanjutkan, saat itu Choirul menyarankan agar Rochmadi Saptogiri dan Ali Sadli, selaku penanggung jawab tim, diberi sejumlah uang dengan mengatakan, "Itu Pak Ali dan Pak Rochmadi tolong atensinya."

    Anwar lantas menanyakan berapa nominal yang harus diberikan. Choirul menjawab uang yang harus diberikan sekitar Rp 250 juta.

    Selanjutnya Anwar meminta Sugito untuk memenuhi permintaan Choirul. Sugito pun menyanggupinya dengan berkoordinasi dengan Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Badan, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Karo Keuangan dan BMN di lingkungan Kementerian Desa.

    Pada Mei 2017, Sugito menemui Rochmadi untuk menanyakan sejumlah uang yang diminta Choirul. Rochmadi, kata Ali, membenarkan adanya permintaan uang itu dan mengatakan, "Iya, ntar. Tapi lewat Ali aja ya, jangan yang lain."

    Setelah pertemuan itu, Sugito melapor kepada Anwar Sanusi. Pada awal Mei, Sugito mengumpulkan para Sesditjen, Sesbadan, Sesitjen, serta Karo Keuangan dan BMN di ruang rapat Irjen Kemendes. Pada kesempatan itu Sugito meminta adanya atensi atau perhatian dari seluruh unit kerja Eselon 1 kepada tim pemeriksa BPK berupa pemberian uang sebesar Rp 200 juta sampai dengan Rp 300 juta. Pengumpulan uang diserahkan kepada Jarot.

    Pada perkara ini, Sugito dan Jarot didakwa menyuap Auditor Utama Keuangan Negara III Badan Pemeriksa Keuangan Rochmadi Saptogiri sebesar Rp 240 juta. Suap diberikan agar Rochmadi menentukan opini wajar tanpa pengecualian terhadap laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Kementerian Desa tahun anggaran 2016.

    MAYA AYU PUSPITASARI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.