Menteri Tjahjo Imbau Warga yang Belum Rekam E-KTP ke Kecamatan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mendagri Tjahjo Kumolo (kanan), Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI diruang KK III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 15 Januari 2015. Rapat tersebut membahas rencana strategis Kemendagri 2014-2019, evaluasi pelaksanaan E-KTP serta membahas perkembangan desain besar penataan daerah (desertada). TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Mendagri Tjahjo Kumolo (kanan), Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI diruang KK III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 15 Januari 2015. Rapat tersebut membahas rencana strategis Kemendagri 2014-2019, evaluasi pelaksanaan E-KTP serta membahas perkembangan desain besar penataan daerah (desertada). TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menghimbau kepada warga yang belum merekam kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) mendatangi kantor-kantor kecamatan untuk didata ulang.

    "Bagi yang belum merekam, untuk di data ulang karena data ini terintegrasi dengan seluruh lembaga pemerintah, instansi, maupun swasta, khususnya lembaga-lembaga keuangan," ujar Tjahjo Kumolo saat ditemui wartawan pada  acara jalan sehat Kemendagri di Lapangan Banteng,  Rabu pagi, 16 Agustus 2016.

    Sebelumnya, banyak warga yang  mengeluhkan lamanya distribusi e-KTP padahal mereka telah melakukan perekaman di kantor kecamatan.

    Menteri Tjahjo Kumolo menambahkan bahwa distribusi ini akan rampung sesuai target, yakni pada akhir tahun ini.

    "Mudah-mudahan akhir tahun selesai sehingga dapat digunakan datanya," tambah dia.

    Tjahjo Kumolo menyebutkan sampai hari ini target pemerintah telah mencapai 95 persen dari 184 juta penduduk Indonesia yang harus mempunyai e-KTP.

    Tjahjo Kumolo juga menyebutkan bagi masyarakat yang sebelumnya baru mendapatkan surat keterangan sudah bisa mendapatkan e-KTP pada distribusi akhir tahun nanti.

    SYAFIUL HADI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Kantor dan Tempat Kerja

    BPOM melansir panduan penerapan new normal alias tatanan baru. Ada sembilan rekomendasi agar pandemi tak merebak di kantor dan tempat kerja.