Sidang Paripurna MPR, Jokowi Singgung Lagi Soal Kekuasaan Absolut

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo sempat menyinggung masalah kekuasaan absolut dalam pidato pembukaan Sidang Paripurna MPR 2017, Rabu, 16 Agustus 2017. Menurut Jokowi, tidak ada lembaga negara dengan kekuasaan absolut.

    "Tidak ada satu lembaga negara pun yang memiliki kekuasaan absolut, memiliki kekuasaan yang lebih besar dari lembaga negara yang lain," ujar Jokowi di Gedung MPR, Jakarta.

    Baca: Soal Perpu Ormas, Jokowi: Wajah Begini Kok Dibilang Diktator

    Sebelumnya, oleh sejumlah politikus Jokowi dituduh bersikap ototiter terkait kebijakan-kebijakan yang diambil. Salah satunya, saat ia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Ormas yang dianggap mengekang kebebasan organisasi kemasyarakatan tertentu.

    Tuduhan lain muncul usai UU Penyelenggaraan Pemilu selesai dibahas. UU yang mengatur ambang batas presidensial 20 persen tersebut dirasa sejumlah pihak sebagai upaya Jokowi untuk maju sebagai calon tunggal di Pemilu 2019.

    Lihat: Jokowi: Mana yang Bener? Saya Ini Ndeso, Diktator Apa Otoriter...

    Jokowi sebenarnya sudah berkali-kali mengatakan bahwa pemerintah tidak memiliki niatan bersikap absolut ataupun otoriter. Sebab, semua kebijakan yang diambil pemerintah, kata dia, untuk kepentingan publik.

    Presiden kembali menyinggung persoalan itu di Sidang Paripurna MPR. Menurut dia  pemerintah justru mengharapkan kerjasama yang lebih baik dengan pihak manapun. Pemerintah berharap ada upaya saling mengingatkan, saling kontrol, dan saling mengimbangi.

    Simak: Wapres JK: Pemerintah Bukan Diktator atau Otoriter, tapi Tegas

    "Itulah jati diri bangsa kita dalam bernegara. Itulah kekuatan bangsa kita dalam menghadapi segala tantangan. Dan itulah keunggulan kita dalam menghadapi masa depan," ujar Jokowi.

    ISTMAN MP


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.