Sidang Tahunan dengan Presiden Jokowi, Ketua DPD Bicara Dana Desa  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua DPD, Oesman Sapta Odang (tengah) bersama Wakil Ketua DPD Nono Sampono (kiri) dan Darmayanti Lubis (kanan) saat memimpin Rapat Paripurna DPD RI di Gedung Nusantara V, Jakarta, 11 April 2017. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Ketua DPD, Oesman Sapta Odang (tengah) bersama Wakil Ketua DPD Nono Sampono (kiri) dan Darmayanti Lubis (kanan) saat memimpin Rapat Paripurna DPD RI di Gedung Nusantara V, Jakarta, 11 April 2017. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.COJakarta - Ketua Dewan Perwakilan Daerah Oesman Sapta Odang memimpin sidang bersama DPR dan DPD dalam menyambut HUT Kemerdekaan RI ke-72, Rabu, 16 Agustus 2017. Dalam pidatonya di sidang yang dihadiri Presiden Joko Widodo dan para menterinya itu, Oesman sempat menyinggung tata kelola dana desa.

    Menurut Oso, sapaan akrab Oesman, penyaluran dana desa dalam tiga tahun terakhir mencapai Rp 127 triliun. 

    "Ini jumlah yang sangat besar. Karena itu, pemerintah harus memastikan tata kelola dana desa sekaligus pengawasannya," kata Oesman di Ruang Rapat Paripurna I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
    Baca: Atasi Kesenjangan, Pemerinta Diminta Perluas Basis Pajak 

    Dalam sidang bersama ini, Oso juga menyinggung sektor-sektor yang perlu diperhatikan pemerintah. Salah satunya sektor pangan. Menurut dia, masalah pangan belum tuntas. "Kami menyadari betapa kompleksnya persoalan ini. Namun kami mengajak kita semua mewujudkan kedaulatan pangan," tuturnya.

    Di sektor energi, Oesman ingin pemerintah dan daerah meningkatkan pelaksanaan program listrik perdesaan berbasis energi baru terbarukan (EBT). 

    "Kami pun mendukung terobosan Presiden Jokowi dalam pengelolaan sektor kehutanan dengan menjaga kelestarian sekaligus memberi manfaat bagi rakyat," katanya.
    Simak juga: Kebijakan Fiskal Desa Belum Efektif Bikin Sejahtera

    Di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), menurut Oesman, para pelaku usaha kerap mengeluhkan kompetisi dengan pasar modern yang semakin berat. 

    "Kami berharap pemerintah menata ulang tata kelola dan sistem perizinan UMKM. Kami meminta pemerintah membatasi retail modern hanya di ibu kota provinsi," ujarnya.

    Oesman menambahkan, untuk memecahkan masalah kesenjangan ekonomi, dia meminta RUU Perkoperasian segera diselesaikan. "Kelanjutan pembahasan RUU ini seharusnya dibahas dengan melibatkan tripartit sebagaimana yang diamanatkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi," kata politikus Partai Hanura yang menjadi Ketua DPD beberapa waktu lalu itu.

    ANGELINA ANJAR SAWITRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.