Mabes Polri Dirikan Posko Pengaduan Korban First Travel  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Komisaris Besar Martinus Sitompul memberikan keterangan pers terkait persiapan kepolisian menjelang eksekusi mati jilid III, di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, 28 Juli 2016. Tempo/Rezki Alvionitasari.

    Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Komisaris Besar Martinus Sitompul memberikan keterangan pers terkait persiapan kepolisian menjelang eksekusi mati jilid III, di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, 28 Juli 2016. Tempo/Rezki Alvionitasari.

    TEMPO.CO, Jakarta - Polri telah menyepakati pembentukan posko pengaduan atau crisis center demi mengakomodasi setiap calon jemaah yang menjadi korban PT First Anugerah Karyawisata atau First Travel. Nantinya, mereka yang mengadu bisa segera langsung ditindaklanjuti penyidik.

    Mulai hari ini, Rabu, 16 Agustus 2017, posko pengaduan korban First Travel sudah bisa diakses melalui e-mail di korban.ft@gmail.com atau menghubungi hotline ke 081218150098. Jam operasionalnya mulai pukul 09.00 hingga 18.00. "Kita siapkan posko dan petugasnya," ujar Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul.

    Baca juga:
    Bareskrim Buka Layanan Pengaduan Korban First Travel Mulai Besok

    Tim yang hadir sebagai petugas tidak hanya dari Bareskrim, tapi juga Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Agama. Posko ini dibangun agar calon jemaah, yang selama ini masih bingung harus melapor ke mana, bisa bertanya tentang berbagai hal melalui bantuan ini. "Kalau ada info, bisa disampaikan di sini. Sudah kita salurkan untuk enggak tanya ke mana-mana yang tidak jelas," ujarnya.

    Baca pula:
    Kementerian Agama Minta First Travel Tanggung Jawab pada Jemaah

    Setelah mengadukan laporan, korban akan didata, kemudian diproses Bareskrim. Sedangkan untuk paspor bisa diakomodasi sekaligus menjadi barang bukti. Petugas akan memfotokopi dan menyisihkan, tapi sebagian ada yang disita untuk dijadikan barang bukti selama proses penegakan hukum. "Namun hal yang penting juga bagi kami adalah bagaimana informasi dari korban ada yang bisa kita tindaklanjuti," ucapnya.

    Nantinya, saat proses penegakan hukum sudah selesai, paspor korban First Travel akan dikembalikan ke setiap jemaah. Tentu sebelumnya pihak Polri sudah mengkopi dan melegalisasi. Catatan ini menjadi sebuah berita acara yang bisa dipakai sebagai bagian dari dokumen penyidikan.

    ANDITA RAHMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.