Penolakan Full Day School, Kiai Hasyim Asyari Dibesarkan di Madrasah

Reporter

Ribuan pelajar di Lumajang tidak sekolah demi mengikuti aksi damai, Senin, 7 Agustus 2017 di Gedung DPRD Lumajang, untuk memperjuangkan penolakan Full Day School dan menuntut pencabutan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. (Tempo/David Priyasidharta)

TEMPO.CO, SLEMAN --Ada yang  menarik dari aksi demo para Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Sleman yang tergabung dalam  Koalisi Masyarakat Peduli Madrasah. Beramai-ramai, mereka mengelar aksi damai, berorasi menolak kebijakan Full Day School  di Pendapa Kantor Bupati Sleman, Selasa, 15 Agustus 2017. Para aktivis itu menilai kebijakan yang ditaur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomer 23 Tahun 2017 itu berpotensi mematikan peran Madrasah Diniyah.

 “Mbah Hasyim Asy’ari dan Mbah Ahmad Dahlan juga dibesarkan oleh madrasah sehingga menjadi pemimpin bangsa,” kata Koordinator Umum KMPM PCNU Sleman Abdul Muiz menyebut tokoh NU dan Muhammadiyah itu di sela aksi damai tersebut.

BACA: NU Sleman Tetap Tolak Full Day School Walaupun Sifatnya Opsional

Selama ini, menurut Abdul Muiz, madrasah diniyah dinilai berperan memberikan pendidikan agama dan akhlak bagi siswa sepulang mengikuti pendidikan di sekolah formal. Pendidikan Madrasah Diniyah biasa dimulai siang atau sore hari. Sedangkan kebijakan Full Day School yang menerapkan pendidikan selama lima hari dan delapan jam saban harinya dikhawatirkan memberangus peran Madrasah Diniyah.

Sedangkan mematikan Madrasah Diniyah dinilai juga menghapus mata pelajaran Agama Islam yang bertentangan dengan penguatan pendidikan karakter. Artinya, kebijakan itu bertentangan dengan UU Nomer 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan pelestarian pendidikan keagamaan, salah satunya pendidikan diniyah.

BACA: Soal Full Day School, NU Ancam Tak Dukung Jokowi

 “Guru-guru diniyah mulai izin keluar. Terus anak cucu kami akan belajar agama, mengaji, mengenal Tuhan dari mana kalau madrasah diniyah diberangus?” kata Abdul Muiz.

 KMPM mendesak Bupati Sleman Sri Purnomo untuk menyampaikan penolakan Full Day School kepada Presiden Joko Widodo agar mencabut permendikbud itu. KMPM juga mendesak Jokowi untuk membentuk Direktorat Jenderal Madrasah Diniyah. “Agar madrasah diniyah diakomodir, dapat kesempatan yang sama. Selama ini tidak diopeni,” kata Abdul Muiz.

Pelaksana Tugas Kepala Kantor Kementerian Agama Sleman Abdul Haris Nufika menyebutkan jumlah Madrasah Diniyah di Sleman ada 135 buah. Sedangkan di tingkat nasional ada 58.623 madrasah diniyah/pesantren dengan 7.376. 182 orang santri.

 "Kami pasang badan kalau madrasah diniyah diberangus. Itu tanggung jawab kami,” kata Abdul Haris.

BACA: Jokowi: Sekolah Tidak Wajib Terapkan Full Day School

 Dia juga memastikan kabar yang menyebutkan kebijakan Full Day School akan meniadakan pelajaran agama adalah tidak benar. “Itu hanya selentingan saja,” kata Abdul Haris.

Aksi tersebut diikuti lebih dari 100 orang dari berbagai elemen NU, antara lain Lembaga Pesantren Maarif, Lapeksdam NU, Fatayat NU, PMII, GP Anshor, Banser, juga sejumlah siswa madrasah diniyah di Sleman.

 Mereka meriakkan yel-yel menolak Full Day School. Sejumlah poster beraneka tulisan dibentangkan. Antara lain bertuliskan “Menolak Full Day School  Selamatkan Santri Madin (Madrasah Diniyah)”, “Selamatkan Madrasah Diniyah Kami Pak”, “Ngaji Sinambi (sambil) Sekolah Bukan Sekolah Sinambi Ngaji”. Mereka duduk lesehan di lantai pendapa.

 PITO AGUSTIN RUDIANA






Di Bekasi, Ada Siswa SMAN Numpang Sekolah di Gedung SD

4 Oktober 2018

Di Bekasi, Ada Siswa SMAN Numpang Sekolah di Gedung SD

Selama ini, siswa SMAN 21 Bekasi menggunakan gedung sekolah milik SDN Jatimakmur 3 dan SDN Pondok Gede 4 dengan jumlah kuota siswa 324 siswa.


Yogya Tak Serta Merta Hapus Full Day School  

9 September 2017

Yogya Tak Serta Merta Hapus Full Day School  

Perpres Nomor 87 Tahun 2017 itu merupakan pengganti dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Hari Sekolah.



Dahnil Anzar Cerita di Balik Terbitnya Perpres PPK  

7 September 2017

Dahnil Anzar Cerita di Balik Terbitnya Perpres PPK  

Ketua Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak bercerita tentang di balik terbitnya Perpres Penguatan Pendidikan Karakter yang diteken Jokowi.


KPAI Dukung Perpres Pendidikan Karakter Ketimbang Full Day School

7 September 2017

KPAI Dukung Perpres Pendidikan Karakter Ketimbang Full Day School

Retno mengatakan Perpres tentang Penguatan Pendidikan Karakter menghapus kewajiban sekolah 8 jam per hari atau 40 jam per minggu.


Perpres PPK Berlaku, PBNU Minta Debat Full Day School Diakhiri

6 September 2017

Perpres PPK Berlaku, PBNU Minta Debat Full Day School Diakhiri

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj mengajak kepada seluruh pihak untuk mengakhiri perdebatan tentang full day school.


Presiden Teken Perpres, Mendikbud: Full Day School Opsional

6 September 2017

Presiden Teken Perpres, Mendikbud: Full Day School Opsional

Ketua PB NU Said Aqil Siradj mengusulkan pemerintah mengalokasikan anggaran kepada madrasah atau pesantren yang melaksanakan pendidikan karakter.


ICMI Minta Pemerintah, NU, Muhammadiyah Dialogkan Full Day School

24 Agustus 2017

ICMI Minta Pemerintah, NU, Muhammadiyah Dialogkan Full Day School

Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Jimly Asshiddiqie mnilai liarnya polemik full day school akibat pemerintah gagal menjalin komunikasi.


Ratusan Siswa Madrasah di Ambon Protes Penerapan Full Day School

21 Agustus 2017

Ratusan Siswa Madrasah di Ambon Protes Penerapan Full Day School

Siswa madrasah meminta DPRD Maluku meninjau ulang peraturan menteri tentang full day school.


Kemendikbud Tegaskan Tidak Ada Istilah Full Day School  

19 Agustus 2017

Kemendikbud Tegaskan Tidak Ada Istilah Full Day School  

Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Didik Suhardi mengatakan, tidak ada keharusan sekolah menerapkan 5 hari belajar.


Menteri Muhadjir Akui Menjelaskan Permendikbud 100 Kali, Lalu...

18 Agustus 2017

Menteri Muhadjir Akui Menjelaskan Permendikbud 100 Kali, Lalu...

Muhadjir Effendy mengatakan kegiatan ekstrakulikuler yang ada di dalam Permendikbud bertujuan untuk penguatan karakter bersifat pilihan atau opsional.