Penolakan Full Day School, Kiai Hasyim Asyari Dibesarkan di Madrasah

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ribuan pelajar di Lumajang tidak sekolah demi mengikuti aksi damai, Senin, 7 Agustus 2017 di Gedung DPRD Lumajang, untuk memperjuangkan penolakan Full Day School dan menuntut pencabutan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. (Tempo/David Priyasidharta)

    Ribuan pelajar di Lumajang tidak sekolah demi mengikuti aksi damai, Senin, 7 Agustus 2017 di Gedung DPRD Lumajang, untuk memperjuangkan penolakan Full Day School dan menuntut pencabutan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. (Tempo/David Priyasidharta)

    TEMPO.CO, SLEMAN --Ada yang  menarik dari aksi demo para Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Sleman yang tergabung dalam  Koalisi Masyarakat Peduli Madrasah. Beramai-ramai, mereka mengelar aksi damai, berorasi menolak kebijakan Full Day School  di Pendapa Kantor Bupati Sleman, Selasa, 15 Agustus 2017. Para aktivis itu menilai kebijakan yang ditaur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomer 23 Tahun 2017 itu berpotensi mematikan peran Madrasah Diniyah.

     “Mbah Hasyim Asy’ari dan Mbah Ahmad Dahlan juga dibesarkan oleh madrasah sehingga menjadi pemimpin bangsa,” kata Koordinator Umum KMPM PCNU Sleman Abdul Muiz menyebut tokoh NU dan Muhammadiyah itu di sela aksi damai tersebut.

    BACA: NU Sleman Tetap Tolak Full Day School Walaupun Sifatnya Opsional

    Selama ini, menurut Abdul Muiz, madrasah diniyah dinilai berperan memberikan pendidikan agama dan akhlak bagi siswa sepulang mengikuti pendidikan di sekolah formal. Pendidikan Madrasah Diniyah biasa dimulai siang atau sore hari. Sedangkan kebijakan Full Day School yang menerapkan pendidikan selama lima hari dan delapan jam saban harinya dikhawatirkan memberangus peran Madrasah Diniyah.

    Sedangkan mematikan Madrasah Diniyah dinilai juga menghapus mata pelajaran Agama Islam yang bertentangan dengan penguatan pendidikan karakter. Artinya, kebijakan itu bertentangan dengan UU Nomer 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan pelestarian pendidikan keagamaan, salah satunya pendidikan diniyah.

    BACA: Soal Full Day School, NU Ancam Tak Dukung Jokowi

     “Guru-guru diniyah mulai izin keluar. Terus anak cucu kami akan belajar agama, mengaji, mengenal Tuhan dari mana kalau madrasah diniyah diberangus?” kata Abdul Muiz.

     KMPM mendesak Bupati Sleman Sri Purnomo untuk menyampaikan penolakan Full Day School kepada Presiden Joko Widodo agar mencabut permendikbud itu. KMPM juga mendesak Jokowi untuk membentuk Direktorat Jenderal Madrasah Diniyah. “Agar madrasah diniyah diakomodir, dapat kesempatan yang sama. Selama ini tidak diopeni,” kata Abdul Muiz.

    Pelaksana Tugas Kepala Kantor Kementerian Agama Sleman Abdul Haris Nufika menyebutkan jumlah Madrasah Diniyah di Sleman ada 135 buah. Sedangkan di tingkat nasional ada 58.623 madrasah diniyah/pesantren dengan 7.376. 182 orang santri.

     "Kami pasang badan kalau madrasah diniyah diberangus. Itu tanggung jawab kami,” kata Abdul Haris.

    BACA: Jokowi: Sekolah Tidak Wajib Terapkan Full Day School

     Dia juga memastikan kabar yang menyebutkan kebijakan Full Day School akan meniadakan pelajaran agama adalah tidak benar. “Itu hanya selentingan saja,” kata Abdul Haris.

    Aksi tersebut diikuti lebih dari 100 orang dari berbagai elemen NU, antara lain Lembaga Pesantren Maarif, Lapeksdam NU, Fatayat NU, PMII, GP Anshor, Banser, juga sejumlah siswa madrasah diniyah di Sleman.

     Mereka meriakkan yel-yel menolak Full Day School. Sejumlah poster beraneka tulisan dibentangkan. Antara lain bertuliskan “Menolak Full Day School  Selamatkan Santri Madin (Madrasah Diniyah)”, “Selamatkan Madrasah Diniyah Kami Pak”, “Ngaji Sinambi (sambil) Sekolah Bukan Sekolah Sinambi Ngaji”. Mereka duduk lesehan di lantai pendapa.

     PITO AGUSTIN RUDIANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Palapa Ring Akan Rampung Setelah 14 Tahun

    Dicetuskan pada 2005, pembangunan serat optik Palapa Ring baru dimulai pada 2016.