Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sudah 72 Sekolah di Bangka Belitung Terapkan Full Day School  

image-gnews
Masyarakat NU Jawa Tengah melakukan aksi demonstrasi menolak kebijakan Full Day School di depan kantor Gubernur Jawa Tengah. TEMPO/Budi Purwanto
Masyarakat NU Jawa Tengah melakukan aksi demonstrasi menolak kebijakan Full Day School di depan kantor Gubernur Jawa Tengah. TEMPO/Budi Purwanto
Iklan

TEMPO.CO, PANGKALPINANG - Penerapan full day school atau lima hari sekolah di Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung mendapat respons positif dari pihak sekolah dan orang tua murid. Bahkan hingga saat ini sudah 72 sekolah yang menerapkan full day school.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung Muhammad Soleh mengatakan penerapan full day school di sekolah di Bangka-Belitung merupakan inisiatif sekolah dan tidak ada pemaksaan dari pemerintah daerah atau pihak lain.

"Total ada 72 sekolah yang menerapkan full day school, yang terdiri atas 16 SMA, 23 SMK, 25 SMP, dan 8 SD. Tidak ada paksaan karena kita melihat kesiapan masing-masing sekolah melaksanakan full day school. Kalau siap, silakan. Kalau belum, jangan memaksakan diri," ujarnya kepada Tempo, Selasa, 15 Agustus 2017.

Soleh mengatakan pihaknya melakukan sejumlah evaluasi sebelum sekolah menerapkan full day school, di antaranya mengecek kesiapan infrastruktur sekolah hingga kesiapan stakeholder sekolah, seperti guru, orang tua siswa, dan siswa.

"Harapan penerapan full day school adalah untuk membangun pendidikan karakter siswa. Jadi bukannya siswa dari pagi sampai sore di dalam ruangan. Selain diterapkan intrakurikuler yang merupakan pelajaran sesuai dengan kurikulum, diterapkan juga kokurikuler, kegiatan yang menunjang keberhasilan intrakurikuler. Selain itu, ada ekstrakurikuler atau kegiatan yang disesuaikan dengan minat dan bakat siswa," ucapnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Soleh, penerapan full day school mendapatkan dukungan orang tua karena memiliki sejumlah efek positif bagi siswa. Efek itu antara lain kegiatan siswa lebih terpantau dan waktu siswa untuk bermain hal yang tidak penting lebih sedikit.

"Ini lebih bermanfaat ketimbang siswa keluyuran ke mana-mana saat di luar jam sekolah, yang justru akan menimbulkan dampak negatif bagi siswa," tuturnya.

Soleh menambahkan, sudah menyiapkan anggaran bantuan langsung ke siswa di Bangka-Belitung melalui sekolah. Bantuan yang diberikan adalah anggaran Rp 2 juta untuk siswa di SMK, Rp 1,8 juta di SMA, Rp 1 juta untuk SMK swasta, dan bantuan Rp 900 ribu untuk siswa SMA dan MA swasta.

"Bantuan itu untuk satu orang siswa setiap tahun. Sekolah yang mengelola dan dipergunakan untuk keperluan siswa. Tidak bisa main-main karena ada pertanggungjawabannya. Kita ingin mutu pendidikan di Bangka-Belitung lebih baik ke depan," katanya.
 
SERVIO MARANDA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Di Bekasi, Ada Siswa SMAN Numpang Sekolah di Gedung SD

4 Oktober 2018

Ilustrasi pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA). TEMPO/Prima Mulia
Di Bekasi, Ada Siswa SMAN Numpang Sekolah di Gedung SD

Selama ini, siswa SMAN 21 Bekasi menggunakan gedung sekolah milik SDN Jatimakmur 3 dan SDN Pondok Gede 4 dengan jumlah kuota siswa 324 siswa.


Yogya Tak Serta Merta Hapus Full Day School  

9 September 2017

Masyarakat NU Jawa Tengah melakukan aksi demonstrasi menolak kebijakan Full Day School di depan kantor Gubernur Jawa Tengah. TEMPO/Budi Purwanto
Yogya Tak Serta Merta Hapus Full Day School  

Perpres Nomor 87 Tahun 2017 itu merupakan pengganti dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Hari Sekolah.



Dahnil Anzar Cerita di Balik Terbitnya Perpres PPK  

7 September 2017

Dahnil Anzar Simanjuntak, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. facebook.com
Dahnil Anzar Cerita di Balik Terbitnya Perpres PPK  

Ketua Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak bercerita tentang di balik terbitnya Perpres Penguatan Pendidikan Karakter yang diteken Jokowi.


KPAI Dukung Perpres Pendidikan Karakter Ketimbang Full Day School

7 September 2017

Ilustrasi anak siap masuk sekolah dasar. shutterstock.com
KPAI Dukung Perpres Pendidikan Karakter Ketimbang Full Day School

Retno mengatakan Perpres tentang Penguatan Pendidikan Karakter menghapus kewajiban sekolah 8 jam per hari atau 40 jam per minggu.


Perpres PPK Berlaku, PBNU Minta Debat Full Day School Diakhiri

6 September 2017

Presiden Jokowi (tengah) bersama Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani (kiri), Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj (kedua kiri), Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas (kedua kanan) dan para pimpinan ormas Islam lainnya memberi keterangan pers usai pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, 6 September 2017. ANTARA
Perpres PPK Berlaku, PBNU Minta Debat Full Day School Diakhiri

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj mengajak kepada seluruh pihak untuk mengakhiri perdebatan tentang full day school.


Presiden Teken Perpres, Mendikbud: Full Day School Opsional

6 September 2017

Masyarakat NU Jawa Tengah melakukan aksi demonstrasi menolak kebijakan Full Day School di depan kantor Gubernur Jawa Tengah. TEMPO/Budi Purwanto
Presiden Teken Perpres, Mendikbud: Full Day School Opsional

Ketua PB NU Said Aqil Siradj mengusulkan pemerintah mengalokasikan anggaran kepada madrasah atau pesantren yang melaksanakan pendidikan karakter.


ICMI Minta Pemerintah, NU, Muhammadiyah Dialogkan Full Day School

24 Agustus 2017

Ketua umum ICMI, Jimly Asshidddiqie, memberikan keterangan kepada awak media, di kantor Ikatan Cendiakawan Muslim Indonesia, Jakarta, 9 Agustus 2017. TEMPO/Imam Sukamto
ICMI Minta Pemerintah, NU, Muhammadiyah Dialogkan Full Day School

Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Jimly Asshiddiqie mnilai liarnya polemik full day school akibat pemerintah gagal menjalin komunikasi.


Ratusan Siswa Madrasah di Ambon Protes Penerapan Full Day School

21 Agustus 2017

Ratusan siswa madrasah se-Kota Ambon mendatangi Gedung DPRD Provinsi Maluku, 21 Agustus 2017. Kedatangan mereka untuk memprotes kebijakan Pemerintah terkait penerapan full day school. Foto: Rere Khairiyah
Ratusan Siswa Madrasah di Ambon Protes Penerapan Full Day School

Siswa madrasah meminta DPRD Maluku meninjau ulang peraturan menteri tentang full day school.


Kemendikbud Tegaskan Tidak Ada Istilah Full Day School  

19 Agustus 2017

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy berfoto bersama Sekjen Kemdikbud Didik Suhardi di kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 28 Juli 2016. TEMPO/Danang Firmanto
Kemendikbud Tegaskan Tidak Ada Istilah Full Day School  

Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Didik Suhardi mengatakan, tidak ada keharusan sekolah menerapkan 5 hari belajar.


Menteri Muhadjir Akui Menjelaskan Permendikbud 100 Kali, Lalu...

18 Agustus 2017

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menjelaskan hasil pelaksanaan Ujian Nasional 2017 di Gedung Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Senayan, Jakarta Pusat, 12 Mei 2017. TEMPO/DWI FEBRINA FAJRIN
Menteri Muhadjir Akui Menjelaskan Permendikbud 100 Kali, Lalu...

Muhadjir Effendy mengatakan kegiatan ekstrakulikuler yang ada di dalam Permendikbud bertujuan untuk penguatan karakter bersifat pilihan atau opsional.