Soal Pengakuan Miryam S. Haryani, KPK Siapkan Pemeriksaan Internal

Reporter

Juru Bicara KPK Febri Diansyah dan Politisi PAN Drajad Wibowo yang mewakili Amien Rais memberikan keterangan kepada wartawan pasca pertemuan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, 5 Juni 2017. Tempo/Aghniadi

TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah, mengatakan lembaganya siap melakukan pemeriksaan internal terkait dengan dugaan pertemuan tujuh penyidik KPK dengan anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat. Dugaan pertemuan tersebut terungkap dalam rekaman pemeriksaan Miryam S. Haryani oleh penyidik, Novel Baswedan dan Ambarita Damanik, yang diputar dalam sidang perkara keterangan palsu di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Senin kemarin.

“Karena itu terkait dengan internal KPK, meskipun itu bisa jadi tidak benar atau bisa jadi benar, maka proses pemeriksaan internal akan kita lakukan untuk memastikan dan mengklarifikasi sejauh mana validitas info tersebut,” ujar Febri soal pengakuan Miryam di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa, 15 Agustus 2017.

Baca juga: Namanya Muncul di Rekaman Miryam, Masinton: Itu Trik Penyidik

Pada sidang tindak pidana korupsi kemarin, kata Febri, KPK membuka rekaman apa adanya meski di dalamnya terdapat pernyataan Miryam yang mendapat informasi terkait dengan kunjungan penyidik KPK ke Senayan.

Febri menambahkan, KPK meyakini dan menyadari pentingnya proses pemeriksaan internal tersebut demi tetap bisa menerapkan prinsip-prinsip independensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK.

Dalam rekaman pemeriksaan yang diputar di pengadilan, Miryam mengatakan ada tujuh penyidik KPK yang membocorkan jadwal pemeriksaannya ke anggota Komisi Hukum DPR.

“Kalau memang ada informasi atau temuan-temuan perkara lain dan itu perlu dilakukan pemeriksaan internal, tentu saja kita harus berkomitmen untuk menegakkan aturan internal tersebut. Kami sering mengatakan bahwa pengawasan dilakukan terhadap KPK itu dari berbagai unsur, baik dari unsur publik itu sendiri, dari internal, ataupun dari institusi-institusi yang diberikan kewenangan pengawasan seperti DPR atau BPK,” kata Febri.

Sementara itu, anggota Komisi Hukum DPR, Masinton Pasaribu, membantah adanya pertemuan tersebut. Ia bersikukuh dugaan pertemuan tersebut dinyatakan oleh Novel Baswedan, bukan Miryam. “Bohong. Iya, itu halusinasi aja itu. Halusinasi orang yang menyebut. Novel,” kata Masinton saat berkunjung ke gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa, 15 Agustus.

Masinton meminta rekaman penyidikan Miryam diputar secara utuh. Alih-alih, ia akan meminta pimpinan Komisi Hukum DPR melapor ke kepolisian agar melakukan audit digital forensik terhadap rekaman penyidikan KPK tersebut.

BUDIARTI UTAMI PUTRI






KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

10 jam lalu

KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK menahan tersangka kedelapan dalam kasus suap pengurusan perkara yang menyeret hakim agung nonaktif Sudrajad Dimyati.


KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

17 jam lalu

KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

KPK belum berhasil memeriksa Lukas Enembe. Lukas beralasan sakit.


Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

17 jam lalu

Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

KPK memeriksa seorang pramugari RDG Airlines Tamara Anggraeny di kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe pada Senin, 3 Oktober 2022


Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

18 jam lalu

Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

"Saat ini posisi Gubernur Anies masih dalam proses pemeriksaan di KPK," kata politikus PDIP Gilbert Simanjuntak


Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

20 jam lalu

Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

Tokoh Adat minta MRP dan DPR Papua melakukan pendekatan dengan tetua adat dari gunung agar pemeriksaan Lukas Enembe bisa segera dilakukan oleh KPK.


KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

21 jam lalu

KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

NasDem meyakini Anies Baswedan tak melakukan penyimpangan dalam kasus Formula E. Hal ini terbukti dari 5 kali opini WTP yang diberikan BPK ke DKI.


Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

22 jam lalu

Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

KPK membuka penyidikan baru kasus suap pengadaan armada pesawat Airbus di PT Garuda Indonesia tahun 2010-2015.


Top Nasional: Panglima TNI Akan Hukum Anak Buahnya jika Salah di Tragedi Kanjuruhan, Deklarasi Anies

1 hari lalu

Top Nasional: Panglima TNI Akan Hukum Anak Buahnya jika Salah di Tragedi Kanjuruhan, Deklarasi Anies

Panglima TNI Jendral Andika Perkasa mengatakan tak segan menghukum anak buahnya yang terbukti melakukan penganiayaan dalam tragedi Kanjuruhan


Kasus Formula E, KPK Sebut Sudah Berkoordinasi dengan BPK

1 hari lalu

Kasus Formula E, KPK Sebut Sudah Berkoordinasi dengan BPK

KPK menyebut sudah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam proses penanganan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E


Pemanggilan Lukas Enembe, KPK Hindari Upaya Penjemputan Paksa

1 hari lalu

Pemanggilan Lukas Enembe, KPK Hindari Upaya Penjemputan Paksa

KPK berupaya menghindari upaya penjemputan paksa terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe dalam kasus dugaan gratifikasi dan lebih mengutamakan persuasif