Kasus E-KTP, Eks Dirut Sucofindo Mengaku Tak Kenal Setya Novanto  

Direktur utama PT Sucofindo, Arief Safari. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

TEMPO.COJakarta - Mantan Direktur Utama PT Sucofindo (Persero), Arief Safari, mengaku tidak pernah mengenal dan bertemu dengan Setya Novanto saat diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus e-KTP, hari ini, Selasa, 15 Agustus 2017. Arief diperiksa KPK sebagai saksi untuk tersangka Setya Novanto.

"Saya cuma ditanya mengenai Pak Setnov (Setya Novanto). Saya tidak pernah ketemu, saya tidak pernah mengenal, itu saja," kata Arief setelah diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 15 Agustus 2017.

Baca juga: Kasus E-KTP, KPK Mendalami Peran Dirut PT Quadra Solution

Arief juga membantah aliran dana proyek e-KTP ke PT Sucofindo seperti yang disebutkan dalam putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta terhadap terdakwa Irman dan Sugiharto. "Tidak ada karena kami kan kerjanya hanya bimbingan teknis, pendampingan teknis," ucapnya. 

Arief pernah bersaksi dalam persidangan dengan terdakwa Irman dan Sugiharto pada Kamis, 4 Mei 2017. Saat ditanya jaksa ihwal keuntungan yang didapat perusahaannya dalam proyek e-KTP, Arief mengungkapkan, pada 2011, PT Sucofindo justru merugi jika hanya mengandalkan pekerjaan terkait dengan konsorsium. Keuntungan sebesar Rp 8 miliar lebih, kata Arief, justru diperoleh saat mengerjakan tugas tambahan. 

PT Sucofindo merupakan salah satu anggota konsorsium Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) yang memenangi tender proyek pengadaan e-KTP di Kementerian Dalam Negeri. Dalam putusan terhadap terdakwa Irman dan Sugiharto, PT Sucofindo disebut menerima Rp 8,231 miliar terkait dengan proyek e-KTP yang menghabiskan anggaran Rp 5,95 triliun itu.

Simak pula: Cara Setya Novanto dan Andi Narogong Atur Duit E-KTP Dibeber di Pengadilan

KPK, pada Senin, 17 Juli 2017, telah menetapkan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan paket penerapan e-KTP secara nasional tahun 2011-2012 pada Kementerian Dalam Negeri. Anggota DPR RI periode 2009-2014 itu diduga menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya atau jabatannya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi sehingga mengakibatkan kerugian negara sekurang-kurangnya Rp 2,3 triliun.

ANTARA | ARKHELAUS W.






KPK Usul MA Rotasi Pegawainya Setiap Dua Tahun agar Suap Hakim Agung Tak Terulang

8 jam lalu

KPK Usul MA Rotasi Pegawainya Setiap Dua Tahun agar Suap Hakim Agung Tak Terulang

Alexander Marwata mengatakan KPK memberikan rekomendasi ke Mahkamah Agung untuk secara rutin merotasi pegawainya


KPK Keluarkan Panggilan Kedua ke Lukas Enembe, Polda Papua Siagakan 1.800 Personel

9 jam lalu

KPK Keluarkan Panggilan Kedua ke Lukas Enembe, Polda Papua Siagakan 1.800 Personel

1.800 personel polisi disiagakan mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat setelah KPK mengeluarkan panggilan kedua ke Lukas Enembe


Lukas Enembe Tak Bisa Hadiri Pemeriksaan karena Sakit, KPK: Harus Ada Dokumen Medis

10 jam lalu

Lukas Enembe Tak Bisa Hadiri Pemeriksaan karena Sakit, KPK: Harus Ada Dokumen Medis

KPK buka suara mengenai kabar Gubernur Papua Lukas Enembe tak bisa menghadiri panggilan lembaganya dengan alasan sakit pada Senin, pekan depan.


Bamsoet Dukung KPK Berantas Mafia Peradilan

10 jam lalu

Bamsoet Dukung KPK Berantas Mafia Peradilan

Seluruh pihak harus segera berbenah. Survei menunjukkan angka ketidakpuasan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia lebih dari 50 persen.


Lukas Enembe Minta Berobat ke Singapura, KPK: Kami Periksa Dulu

11 jam lalu

Lukas Enembe Minta Berobat ke Singapura, KPK: Kami Periksa Dulu

KPK akan mempertimbangkan permintaan Gubernur Papua Lukas Enembe untuk berobat ke Singapura


Inilah Fungsi Mahkamah Agung sebagai Lembaga Peradilan Tertinggi di Indonesia

12 jam lalu

Inilah Fungsi Mahkamah Agung sebagai Lembaga Peradilan Tertinggi di Indonesia

Dari peradilan hingga pengawasan, berikut adalah fungsi-fungsi Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia.


Inilah Syarat Menjadi Hakim Agung Karier dan Nonkarier

12 jam lalu

Inilah Syarat Menjadi Hakim Agung Karier dan Nonkarier

Untuk menjadi hakim agung terdapat dua jalur yang dapat diikuti, yaitu karier dan nonkarier. Berikut adalah persyaratannya.


5 Fakta Kasus Hakim Agung Sudrajad Dimyati yang Terjaring OTT KPK

13 jam lalu

5 Fakta Kasus Hakim Agung Sudrajad Dimyati yang Terjaring OTT KPK

Sempat tidak lolos uji kelayakan hingga memiliki total kekayaan lebih dari Rp 8 miliar, inilah 5 fakta seputar kasus Hakim Agung Sudrajad Dimyati yang terjerat OTT KPK.


Ini Catatan Merah Hakim Agung Sudrajad Dimyati Sebelum Terjaring OTT KPK

13 jam lalu

Ini Catatan Merah Hakim Agung Sudrajad Dimyati Sebelum Terjaring OTT KPK

Hakim Agung Sudrajad Dimyati pernah tidak lolos dalam uji kelayakan dan kepatutan Hakim Agung pada 2013 karena diduga terlibat dalam skandal suap.


Geledah Gedung MA dalam Kasus Suap Sudrajad Dimyati, KPK Sita Dokumen Perkara dan Bukti Elektronik

17 jam lalu

Geledah Gedung MA dalam Kasus Suap Sudrajad Dimyati, KPK Sita Dokumen Perkara dan Bukti Elektronik

KPK menyita sejumlah dokumen perkara dan bukti elektronik dalam kasus Sudrajad Dimyati.