INFO NASIONAL - Semakin kental rebranding yang disematkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam penganugerahan Adipura Kencana. Rebranding tersebut menginjak tahun ketiga dalam penganugerahan kota/kabupaten se-Indonesia.
“Di era Ibu Menteri Siti Nurbaya Adipura ini di-rebranding, artinya banyak hal-hal yang harus dilakukan dengan berbagai macam pertimbangan dan penilaian tambahan,” ucap Direktur Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Sudirman.
Sudirman menjelaskan, wilayah kota/ kabupaten dinilai seluruhnya. Tapi tak hanya wilayah tersebut yang dijadikan pertimbangan dan penilaian, wilayah kabupaten sebagai wilayah urbannya dan wilayah kecamatan yang menjadi wilayah rural-nya, di sekitar wilayah itu juga dinilai dan menjadi pertimbangan, apakah wilayah kota/kabupaten yang menjadi kandidat Adipura Kencana itu memang layak menerima atau menjadi pemenang Adipura Kencana. Kedua, sambung Sudirman, kawasan pertambangan dan kehutanan yang ada di sekitar wilayah kandidat pemenang.
Rebranding yang muncul tak berhenti di situ, dalam mekanisme penilaian kepala daerah baik bupati atau wali kota dan kepala dinas terkait diundang untuk mempresentasikan daerah mereka masing-masing. Sebab, Program Adipura diharapkan sudah harus mampu mendorong secara sistematis kepedulian sekaligus upaya pemerintah kabupaten/kota dalam pengendalian dampak perubahan iklim.
Aspek lain yang juga perlu ditingkatkan adalah terkait peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau, pengelolaan sampah di kawasan pesisir, serta pengelolaan TPA Regional yang harus lebih bertanggung jawab. “Jadi, kalau dulu hanya ada pemantauan satu hingga dua dan verifikasi serta validasi, sekarang tim pimpinan daerah itu diundang dan diajak bicara, kalau bupati atau wali kota tidak sigap, maka kepala dinasnya boleh menjawab,” katanya.
Tim pimpinan kota/kabupaten yang memiliki standar berdasarkan permen KLHK tentang penganugerahan Adipura tersebut diundang dan mempresentasikan daerahnya, untuk mengetahui sejauh mana para pimpinan daerah tersebut memahami, memiliki kemampuan dan self of belonging (rasa memiliki) daerah atau wilayah mereka sendiri. “Karena Adipura yang sekarang ini tidak hanya diraih karena kota/ kabupatennya bersih, keberlanjutannya, tapi bagaimana peran masyarakatnya dan apa saja yang telah dilakukan pimpinan daerah,” tutur Sudirman.
Terkait pelibatan atau keterlibatan masyarakat dalam ajang penganugerahan belakangan ini, lanjutnya, kota/kabupaten yang berhasil masuk menjadi nominasi, dimasukkan ke dalam website resmi dan dibuka secara umum agar mendapat masukan dari masyarakat. Masyarakat dapat memberi pendapat maupun laporan selama 10 hari kerja mulai dari 5 Juni 2017 sampai dengan 16 Juni 2017 melalui website, e-mail, Facebook, dan WhatsApp, sesuai mekanisme yang telah ditentukan. Mekanisme ini telah disampaikan melalui media briefing pada kegiatan Ramadhan Green pada 2 Juni 2017 di Gedung Manggala Wanabakti, KLHK.
Hal lain yang perlu ditekankan adalah inovasi-inovasi dari pemerintah kabupaten/kota dalam mencari solusi berbagai permasalahan lingkungan perkotaan yang dihadapi. Sementara dari sisi kualitas teknis dalam periode ini dimulai proses meminta masukan/ pendapat sekaligus laporan masyarakat terhadap kabupaten/kota yang dinominasikan meraih penghargaan Adipura dan Adipura Kencana. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat terlibat dalam menilai layak atau tidaknya kota yang dinominasikan memperoleh penghargaan Adipura 2016/2017 sekaligus meningkatkan kualitas dan kredibilitas Program Adipura. “Jadi kalau ada kritik, maka sebaiknya dilontarkan pada saat suatu daerah baik kota atau kabupaten belum ditetapkan sebagai peraih Adipura Kencana, baik melalui website itu maupun saluran komunikasi lainnya. Jangan setelah diumumkan baru diprotes,” kata Sudirman
Dia menekankan bahwa kota/kabupaten kandidat peraih Adipura Kencana, tak sekadar bersih dan lestari tapi juga harus memiliki keunggulan dalam mitigasi perubahan iklim, khususnya dalam pengelolaan dan penyelesaian masalah sampah di wilayahnya. “Bagi kota/kabupaten Adipura yang tidak bisa melakukan pengurangan maupun pengelolaan sampah dari sumbernya minimal seperti yang ditentukan dalam target nasional, maka sistem pengelolaannya rendah. Dengan demikian, nilai Adipura-nya pun menjadi rendah,” ujarnya. (*)
