Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Soal Yel Bunuh Menteri, Ini Klarifikasi Koordinator Demo Lumajang

image-gnews
Ribuan pelajar di Lumajang tidak sekolah demi mengikuti aksi damai, Senin, 7 Agustus 2017 di Gedung DPRD Lumajang, untuk memperjuangkan penolakan Full Day School dan menuntut pencabutan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. (Tempo/David Priyasidharta)
Ribuan pelajar di Lumajang tidak sekolah demi mengikuti aksi damai, Senin, 7 Agustus 2017 di Gedung DPRD Lumajang, untuk memperjuangkan penolakan Full Day School dan menuntut pencabutan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. (Tempo/David Priyasidharta)
Iklan

TEMPO.CO, Lumajang - Koordinator unjuk rasa menolak full day school Lumajang Nawawi mengklarifikasi beredarnya video ihwal yel-yel 'bunuh menteri' dalam demonstrasi ribuan pelajar, Senin, 7 Agustus 2014.

Menurut Nawawi yang juga Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan Indonesia (AMPPI), video yang viral di media sosial itu hoax. "Media meliput aksi kami. Kan gak ada itu (yel-yel bunuh menteri). (Video itu) hoax," kata Nawawi kepada Tempo, Senin malam, 14 Agustus 2017. "Kami hanya istighosah."

Baca: Begini Pengaduan Said Aqil ke Jusuf Kalla Soal Full Day School

Namun, Nawawi tak memungkiri bahwa sebelum istighosah dimulai ada pengunjuk rasa yang meneriakan yel yel. Nawawi mengaku tidak mendengar jelas yel-yel tersebut lantaran ramai. "Apakah yel-yel itu berbunyi cabut menterinya, kubur menterinya, mundur menterinya atau bunuh menterinya, semua tidak jelas," kata dia.

Melihat situasi, ujar Nawawi, koordinator aksi unjuk rasa bersama aparat Polres Lumajang berupaya mengarahkan massa ke dalam barisan istighosah. "Jam 10.15 WIB acara do’a bersama yang dipimpin Khatib Syuriah NU Lumajang selesai, peserta aksi membubarkan diri dikawal oleh polsek masing-masing kecamatan," ujarnya.

Simak: Gaduh Full Day School, Komnas HAM: Hujatan Demonstran Tak Elok

Nawawi juga menampik unjuk rasa tersebut melibatkan anak-anak seperti tudingan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Menurutnya, anak-anak itu adalah santri yang diajak orang tuanya istighosah. "Kalaupun benar (ada ujaran kekerasan), pasti di luar tempat istighosah. Dan pastinya akan kami ingatkan dan kami bina," tutur Nawawi.

Pada Senin siang, Komnas HAM menyayangkan yel-yel bernada kasar dari demonstran kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. Video demo itu muncul di YouTube dan viral di media sosial.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Ujaran kekerasan yang dilontarkan anak-anak dalam aksi sebagaimana cuplikan video tersebut sangat tidak elok dan mencederai bagi tumbuh kembang anak,” kata komisioner Komnas HAM Maneger Nasution dalam pesan tertulisnya.

Lihat: Soal Full Day School, Menteri Agama: Biar Sekolah yang Menentukan

Manager khawatir ujaran kekerasan itu berubah menjadi perilaku kekerasan. Sebab dalam viral video itu para santri mengenakan sarung, kemeja koko, dan kopyah berdemonstrasi di sebuah tempat. Mereka mengibarkan bendera NU dan bendera merah putih. Di bagian depan massa juga terbentang spanduk penolakan wacana full day school yang direncanakan Muhadjir Effendy.

Video demonstrasi sepanjang 1:03 menit itu diunggah di YouTube oleh sejumlah akun anonim. Belum diketahui di mana lokasi demonstrasi tersebut. Namun beberapa hari terakhir, para santri di sejumlah daerah turun jalan memprotes kebijakan Muhadjir. Dalam video tersebut para santri berjoget sambil meneriakkan yel-yel, “Bunuh, bunuh, bunuh menterinya, bunuh menterinya sekarang juga."

Baca juga: Alasan Ribuan Alumni Lirboyo Plesetkan FDS Jadi Full Day Sarungan

Menurut Meneger, ujaran kebencian tersebut tidak sesuai dengan keadaban Indonesia. Selain itu, pelibatan anak dalam demonstrasi juga dianggap melanggar hak asasi anak. Sebab, setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan.

DAVID PRIYASIDHARTA | AVIT HIDAYAT

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Sungai Meluap Akibat Lahar Dingin Gunung Semeru, 32 Keluarga di Lumajang Mengungsi

1 hari lalu

Tangkapan layar - Sejumlah dump truck terjebak banjir lahar dingin Gunung Semeru di DAS Regoyo, Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro, Minggu 3 Maret 2024. (ANTARA/HO-BPBD Lumajang)
Sungai Meluap Akibat Lahar Dingin Gunung Semeru, 32 Keluarga di Lumajang Mengungsi

Lahar dingin dari Gunung Semeru meningkatkan debot air daerah Sungai Regoyo di Lumajang. Warga sekitar mengungsi mandiri.


Letusan dan Awan Panas Gunung Semeru Terus Meningkat Sejak 2021, Ini Penjelasan Badan Geologi

4 hari lalu

Asap vulkanis yang keluar dari kawah Gunung Semeru terlihat dari Desa Supiturang, Lumajang, Jawa Timur, Jumat 16 Februari 2024. Bedasarkan data Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) pada periode pengamatan Jumat (16/2) pukul 06.00-12.00 WIB Gunung Semeru mengeluarkan material vulkanik dengan 19 kali gempa letusan atau erupsi amplitudo 10-22mm selama 83-130 detik, 7 kali gempa Awan Panas Guguran (APG) amplitudo 3-8mm selama 39-51detik. ANTARA FOTO/Irfan Sumanjaya
Letusan dan Awan Panas Gunung Semeru Terus Meningkat Sejak 2021, Ini Penjelasan Badan Geologi

Aktivitas vulkanik Gunung Semeru terus meningkat selama empat tahun terakhir. Badan Geologi menjelaskan sejumlah gejalanya.


Faisal Basri Blak-blakan Kritik 3 Menteri Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres: Mereka Hanya Baca Pidato Kenegaraan

6 hari lalu

Ekonom Faisal Basri dalam diskusi Ngobrol @Tempo bertajuk
Faisal Basri Blak-blakan Kritik 3 Menteri Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres: Mereka Hanya Baca Pidato Kenegaraan

Faisal Basri menanggapi kesaksian empat menteri Presiden Jokowi dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Tiga di antaranya disebut hanya membaca pidato.


Diskon Tarif Tol Trans Jawa Arus Mudik dan Arus Balik Sampai Kapan? Catat Tanggal dan Ruas Jalan Tolnya

7 hari lalu

Sejumlah kendaraan pemudik antre memasuki Gerbang Tol Cikampek Utama menuju arah Tol Cipali di Karawang, Jawa Barat, Jumat, 5 April 2024. PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) lakukan contraflow dari KM 55 hingga KM 70 arah Cikampek ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek untuk mengurai peningkatan volume lalu lintas pada periode arus mudik Hari Raya Idul Fitri 1445 H. ANTARA /Aprillio Akbar
Diskon Tarif Tol Trans Jawa Arus Mudik dan Arus Balik Sampai Kapan? Catat Tanggal dan Ruas Jalan Tolnya

Batas waktu diskon tarif Tol Trans Jawa untuka rus mudik dan arus balik, sampai kapan dan di ruas jalan tol mana saja?


Riwayat Pendidikan 4 Menteri Jokowi yang Beri Keterangan Saat Sidang Sengketa Pilpres di MK

13 hari lalu

(ki-ka) Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini hadir dalam sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat 5 April 2024. Agenda hari ini ialah mendengarkan kesaksian empat menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. TEMPO/Subekti.
Riwayat Pendidikan 4 Menteri Jokowi yang Beri Keterangan Saat Sidang Sengketa Pilpres di MK

Ini pendidikan terakhir 4 menteri Jokowi yang dipanggil MK pada sidang sengketa pilpres: Sri Mulyani, Risma, Muhadjir Effendy, Airlangga Hartarto.


Ketua MK Tegur Muhadjir karena Bela Jokowi soal Bagi-bagi Bansos

14 hari lalu

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Suhartoyo memimpin sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 dengan pemohon capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dan pemohon capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin Rabu 3 April 2024. Sidang tersebut beragenda mendengarkan keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan oleh termohon yakni KPU membawa satu ahli dan dua saksi fakta, sedangkan Bawaslu membawa satu ahli dan tujuh saksi. TEMPO/Subekti.
Ketua MK Tegur Muhadjir karena Bela Jokowi soal Bagi-bagi Bansos

Menko PMK Muhadjir sempat kena tegur Hakim MK karena dianggap memberikan pembelaan untuk program bansos yang dilakukan Jokowi.


Jadi Saksi Sengketa Pilpres di MK, Muhadjir Sebut Tak Ada Pejabat 100 Persen Netral

14 hari lalu

Menko PMK Muhadjir Effendy hadir dalam sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat 5 April 2024. Agenda hari ini ialah mendengarkan kesaksian empat menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. TEMPO/Subekti.
Jadi Saksi Sengketa Pilpres di MK, Muhadjir Sebut Tak Ada Pejabat 100 Persen Netral

Muhadjir Effendy menyatakan tidak ada pejabat yang netral karena setiap orang memiliki preferensi dan tendensi politik.


Sidang Sengketa Pilpres: Apa Kata 4 Menteri tentang Bansos Jokowi?

15 hari lalu

Foto kolase:  Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat 5 April 2024. TEMPO/Subekti.
Sidang Sengketa Pilpres: Apa Kata 4 Menteri tentang Bansos Jokowi?

Empat menteri tampil di sidang sengketa pilpres menjelaskan tentang bansos Jokowi, yang dianggap tim hukum Anies dan Ganjar menguntungkan Prabowo


Begini Kata Sri Mulyani, Airlangga Hartarto, Risma, Muhadjir Effendy Saat Sidang Sengketa Pilpres atau PHPU di MK

15 hari lalu

(ki-ka) Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini hadir dalam sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat 5 April 2024. Agenda hari ini ialah mendengarkan kesaksian empat menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. TEMPO/Subekti.
Begini Kata Sri Mulyani, Airlangga Hartarto, Risma, Muhadjir Effendy Saat Sidang Sengketa Pilpres atau PHPU di MK

Keempat Menteri Jokowi bicara di sidang sengketa Pilpres atau PHPU di MK. Apa kata Sri Mulyani, Airlangga Hartarto, Risma, Muhadjir Effendy?


Muhadjir Effendy Sebut Anggaran Rp 496,8 Triliun untuk Perlinsos Sudah Disetujui DPR

15 hari lalu

Menko PMK Muhadjir Effendy hadir dalam sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat 5 April 2024. Agenda hari ini ialah mendengarkan kesaksian empat menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. TEMPO/Subekti.
Muhadjir Effendy Sebut Anggaran Rp 496,8 Triliun untuk Perlinsos Sudah Disetujui DPR

Muhadjir Effendy menyebut program perlinsos ditujukan untuk menurunkan tingkat kemiskinan masyarakat Indonesia.