Soal Yel Bunuh Menteri, Ini Klarifikasi Koordinator Demo Lumajang

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ribuan pelajar di Lumajang tidak sekolah demi mengikuti aksi damai, Senin, 7 Agustus 2017 di Gedung DPRD Lumajang, untuk memperjuangkan penolakan Full Day School dan menuntut pencabutan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. (Tempo/David Priyasidharta)

    Ribuan pelajar di Lumajang tidak sekolah demi mengikuti aksi damai, Senin, 7 Agustus 2017 di Gedung DPRD Lumajang, untuk memperjuangkan penolakan Full Day School dan menuntut pencabutan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. (Tempo/David Priyasidharta)

    TEMPO.CO, Lumajang - Koordinator unjuk rasa menolak full day school Lumajang Nawawi mengklarifikasi beredarnya video ihwal yel-yel 'bunuh menteri' dalam demonstrasi ribuan pelajar, Senin, 7 Agustus 2014.

    Menurut Nawawi yang juga Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan Indonesia (AMPPI), video yang viral di media sosial itu hoax. "Media meliput aksi kami. Kan gak ada itu (yel-yel bunuh menteri). (Video itu) hoax," kata Nawawi kepada Tempo, Senin malam, 14 Agustus 2017. "Kami hanya istighosah."

    Baca: Begini Pengaduan Said Aqil ke Jusuf Kalla Soal Full Day School

    Namun, Nawawi tak memungkiri bahwa sebelum istighosah dimulai ada pengunjuk rasa yang meneriakan yel yel. Nawawi mengaku tidak mendengar jelas yel-yel tersebut lantaran ramai. "Apakah yel-yel itu berbunyi cabut menterinya, kubur menterinya, mundur menterinya atau bunuh menterinya, semua tidak jelas," kata dia.

    Melihat situasi, ujar Nawawi, koordinator aksi unjuk rasa bersama aparat Polres Lumajang berupaya mengarahkan massa ke dalam barisan istighosah. "Jam 10.15 WIB acara do’a bersama yang dipimpin Khatib Syuriah NU Lumajang selesai, peserta aksi membubarkan diri dikawal oleh polsek masing-masing kecamatan," ujarnya.

    Simak: Gaduh Full Day School, Komnas HAM: Hujatan Demonstran Tak Elok

    Nawawi juga menampik unjuk rasa tersebut melibatkan anak-anak seperti tudingan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Menurutnya, anak-anak itu adalah santri yang diajak orang tuanya istighosah. "Kalaupun benar (ada ujaran kekerasan), pasti di luar tempat istighosah. Dan pastinya akan kami ingatkan dan kami bina," tutur Nawawi.

    Pada Senin siang, Komnas HAM menyayangkan yel-yel bernada kasar dari demonstran kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. Video demo itu muncul di YouTube dan viral di media sosial.

    “Ujaran kekerasan yang dilontarkan anak-anak dalam aksi sebagaimana cuplikan video tersebut sangat tidak elok dan mencederai bagi tumbuh kembang anak,” kata komisioner Komnas HAM Maneger Nasution dalam pesan tertulisnya.

    Lihat: Soal Full Day School, Menteri Agama: Biar Sekolah yang Menentukan

    Manager khawatir ujaran kekerasan itu berubah menjadi perilaku kekerasan. Sebab dalam viral video itu para santri mengenakan sarung, kemeja koko, dan kopyah berdemonstrasi di sebuah tempat. Mereka mengibarkan bendera NU dan bendera merah putih. Di bagian depan massa juga terbentang spanduk penolakan wacana full day school yang direncanakan Muhadjir Effendy.

    Video demonstrasi sepanjang 1:03 menit itu diunggah di YouTube oleh sejumlah akun anonim. Belum diketahui di mana lokasi demonstrasi tersebut. Namun beberapa hari terakhir, para santri di sejumlah daerah turun jalan memprotes kebijakan Muhadjir. Dalam video tersebut para santri berjoget sambil meneriakkan yel-yel, “Bunuh, bunuh, bunuh menterinya, bunuh menterinya sekarang juga."

    Baca juga: Alasan Ribuan Alumni Lirboyo Plesetkan FDS Jadi Full Day Sarungan

    Menurut Meneger, ujaran kebencian tersebut tidak sesuai dengan keadaban Indonesia. Selain itu, pelibatan anak dalam demonstrasi juga dianggap melanggar hak asasi anak. Sebab, setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan.

    DAVID PRIYASIDHARTA | AVIT HIDAYAT


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.