Anggota DPR Ini Sebut Full Day School Matikan Pendidikan Lokal

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Masyarakat NU Jawa Tengah melakukan aksi demonstrasi menolak kebijakan Full Day School di depan kantor Gubernur Jawa Tengah. TEMPO/Budi Purwanto

    Masyarakat NU Jawa Tengah melakukan aksi demonstrasi menolak kebijakan Full Day School di depan kantor Gubernur Jawa Tengah. TEMPO/Budi Purwanto

    TEMPO.CO, Tasikmalaya - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PPP, Asep Maoshul mengatakan program full day school yang diwacanakan pemerintah terlalu dipaksakan. Seharusnya pemerintah mempersiapkan terlebih dahulu secara matang program tersebut.

    "Kalau full day school dinyatakan bagus, sudah sejauhmana persiapan pemerintah menyiapkan itu. Itu kan 8 jam, bisa dibayangkan anak SD makan siangnya di mana? Siapa yang mau beri makan? Jelas-jelas merepotkan," kata Asep saat ditemui di Pondok Pesantren Miftahul Huda, Manonjaya, Tasikmalaya, Selasa 15 Agustus 2017.

    Baca : Gaduh Full Day School, Komnas HAM: Hujatan Demonstran Tak Elok

    Bagi Nahdlatul Ulama atau insan pesantren, kata Asep, full day school sudah terbiasa di usia Sekolah Dasar. Hanya saja beda nama. "Kalau pagi sekolah SD, siang madrasah diniyah. Jika semua itu ditarik ke sekolah sama saja membunuh karakter pendidikan lokal, pendidikan madrasah diniyah," dia menegaskan.

    Asep menambahkan, pelaksanaan full day school tidak logis. Pelaksanaan program ini di Indonesia perlu beberapa persiapan.

    "Di sekolah perlu ada ruang makan, siapa pemberi makannya, guru siap beri ransum anak-anak?" ujarnya. Presiden Jokowi, kata Asep sudah menyatakan full day school tidak perlu dipaksakan.

    Simak : Alasan Ribuan Alumni Ponpes Lirboyo Plesetkan FDS Jadi Full Day Sarungan

    Yang jadi masalah, katanya, sekolah di Indonesia latah. "Barang belum jadi, baru rencana, sudah ramai duluan. Sudah pelaksanaan malah," jelas dia.

    Ihwal wacana sekolah hanya lima hari, Asep mengatakan, justru tidak baik. Hal itu berarti anak akan libur dua hari.

    "Apalagi kalau sampai 5 hari, berarti ada 2 hari kosong. Mereka ke mana? Kalau di sekolah sudah jelas pendidikan, kalau luar sekolah? Musim sekolah saja tantangannya banyaknya minta ampun. Jadi ini benar-benar menurut saya tidak logis. Memaksakan kehendak. Enggak jelas juga tujuannya," kata dia.

    Baca juga : Soal Full Day School, NU Ancam Tak Dukung Jokowi di Pilpres 2019

    Menurut Asep, Indonesia belum benar-benar memiliki sistem pendidikan. Setiap ganti menteri, ganti pula program dan rencananya. "Lalu kapan pinternya," tegasnya.

    Bagi Asep, program full day school belum menjadi sebuah pendidikan yang benar-benar memintarkan dan membuat rakyat mandiri. "Dulu butuh cobekan, membikin, ada ilmunya. Dulu ada prakarya yang medidik kemandirian. Sekarang harus beli," katanya.

    CANDRA NUGRAHA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Korban Konflik Lahan Era SBY dan 4 Tahun Jokowi Versi KPA

    Konsorsium Pembaruan Agraria menyebutkan kasus konflik agraria dalam empat tahun era Jokowi jauh lebih banyak ketimbang sepuluh tahun era SBY.