Miryam Sebut Tertekan Saat Diperiksa, Jubir KPK: Itu Mengada-ada  

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Rekaman percakapan penyidik dan Miryam. istimewa

TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyebutkan pernyataan Miryam S. Haryani dalam kasus pemberian keterangan palsu akibat adanya tekanan itu mengada-ada.

"Fokus KPK saat ini adalah bagaimana membuktikan perbuatan2 yang didakwakan pada Miryam tersebut terbukti dan publik bisa melihat untuk menegaskan apa yang kami sampaikan dulu bahwa rekaman itu ada,” kata Febri di Gedung KPK, Jakarta, Senin, 14 Agustus 2017.

Baca : Ada Apa Dalam Rekaman Pemeriksaan Miryam S. Haryani?

“Dan Miryam diperiksa tidak dalam keadaan tertekan, sehingga kalau kemudian alasan pencabutan BAP pada saat itu adalah karena tertekan, maka tentu alasan itu mengada-ada, itu yang sedang buktikan juga saat ini.”

Senin kemarin, Jaksa Penuntut Umum KPK membuka rekaman pemeriksaan Miryam saat bersaksi untuk perkara korupsi KTP elektronik pada 1 Desember 2016.

"Menurut saya, beliau (Miryam) tanpa ditanya pun sudah ngomong, jadinya mengalir dan apa adanya,” kata penyidik KPK Ambarita Damanik di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin 14 Agustus 2017.

Dalam rekaman ini, Miryam mengaku pernah diberitahu oleh seorang anggota Komisi III DPR RI bahwa ada tujuh orang penyidik dari KPK yang mendatangi anggota Komisi III DPR.

Menurut Febri, nama-nama tertentu yang terlontarkan di pengadilan sudah terkonfirmasi dengan dibukanya rekaman itu.
Simak juga : KPK Segera Buka Rekaman Miryam S Haryani di Persidangan

"Kalau masih dipertanyakan apakah benar Miryam mengatakan sesuatu atau nama nama tertentu, itu sudah terkonfirmasi dari rekaman yang diperdengarkan hari ini,” kata Febri lagi. “Namun tentu proses persidangan ini belum selesai, ini adalah agenda persidangan yang pertama untuk pembuktian setelah putusan sela dibacakan beberapa waktu yang lalu.”

Miryam S. Haryani bisa dijerat dengan Pasal 22 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada 7 Agustus 2017, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menolak seluruh keberatan yang dilayangkan mantan anggota DPR Komisi II ini.

STANLEY WIDIANTO | DWI A








Hakim PN Surabaya Itong Isnaeni Dituntut Tujuh Tahun Penjara Dalam Kasus Suap

1 jam lalu

Hakim PN Surabaya Itong Isnaeni Dituntut Tujuh Tahun Penjara Dalam Kasus Suap

Jaksa KPK menilai Itong Isnaeni terbukti menerima suap dalam perkara pembubaran PT Soyu Giri Primedika (SGP).


Lukas Enembe Tak Hadiri Pemeriksaan KPK, KSP: Ironi

7 jam lalu

Lukas Enembe Tak Hadiri Pemeriksaan KPK, KSP: Ironi

Jaleswari menyebut absennya Lukas Enembe dalam panggilan KPK itu sebagai ironi. Sebab, seharusnya pejabat sekelas dia dapat memberikan contoh.


Mahkamah Agung Terlibat Kasus Suap? Sudrajat Dimyati Bukan Orang Pertama

13 jam lalu

Mahkamah Agung Terlibat Kasus Suap? Sudrajat Dimyati Bukan Orang Pertama

Mahkamah Agung penegak keadilan tertinggi di Indonesia. Kinerja MA dipertanyakan usai OTT KPK Hakim Agung Sudrajad Dimyati. Bukan kasus pertama.


Ini Langkah Preventif KPK agar Modus Suap dalam Pengurusan Perkara di MA Tak Terulang

13 jam lalu

Ini Langkah Preventif KPK agar Modus Suap dalam Pengurusan Perkara di MA Tak Terulang

KPK menyiapkan langkah preventif dan edukatif agar modus korupsi dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) tidak terulang


ICW Desak KPK Ultimatum Jemput Paksa Lukas Enembe, Bagaimana Mekanisme Berdasarkan KUHAP?

14 jam lalu

ICW Desak KPK Ultimatum Jemput Paksa Lukas Enembe, Bagaimana Mekanisme Berdasarkan KUHAP?

Gubernur Papua Lukas Enembe ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus suap Rp 1 miliar. Mangkir dua kali pemanggilan, haruskah dengan jemput paksa?


Gubernur Papua Lukas Enembe Sebut Punya Tambang Emas, Bolehkah Perorangan Memiliki Tambang Emas?

14 jam lalu

Gubernur Papua Lukas Enembe Sebut Punya Tambang Emas, Bolehkah Perorangan Memiliki Tambang Emas?

Gubernur Papua Lukas Enembe melalui pengacaranya menyebut memiliki tambang emas dalam proses perizinan. Bolehkah perorangan punya tambang emas?


KPK Panggil Eks Gubernur Zumi Zola Jadi Saksi di Kasus RAPBD Jambi

15 jam lalu

KPK Panggil Eks Gubernur Zumi Zola Jadi Saksi di Kasus RAPBD Jambi

KPK memanggil mantan Gubernur Jambi Zumi Zola sebagai saksi dalam pengembangan kasus dugaan suap terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi


Wakil Ketua KPK Sebut Tambang Emas, Lukas Enembe Kemudian Mengaku Punya Tambang Emas

15 jam lalu

Wakil Ketua KPK Sebut Tambang Emas, Lukas Enembe Kemudian Mengaku Punya Tambang Emas

Wakil Ketua KPK mengatakan kalau Lukas Enembe mampu buktikan uang miliaran rupiah miliknya, misalkan dari tambang emas, "Pasti akan kami hentikan".


Sudrajad Dimyati Tersangka KPK, Ketua MA dan Jajarannya Baca Kembali Pakta Integritas

15 jam lalu

Sudrajad Dimyati Tersangka KPK, Ketua MA dan Jajarannya Baca Kembali Pakta Integritas

Ketua Mahkamah Agung M. Syarifuddin mengumpulkan jajarannya untuk membaca kembali pakta integritas setelah Hakim Agung Sudrajad Dimyati jadi tersangka


Eks Kepala Divisi I PT Waskita Karya Adi Wibowo Dituntut 4 Tahun 6 Bulan Penjara

21 jam lalu

Eks Kepala Divisi I PT Waskita Karya Adi Wibowo Dituntut 4 Tahun 6 Bulan Penjara

Eks pejabat Waskita Karya Adi Wibowo dituntut pidana 4 tahun 6 bulanpenjara dalam perkara korupsi pengadaan pembangunan Gedung Kampus IPDN Gowa