Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

DPR Minta Anggaran Rp 7,25 Triliun, Roy Salam: Tidak Rasional

image-gnews
Aktivis Indonesian Budget Center, Roy Salam. TEMPO/Seto Wardhana
Aktivis Indonesian Budget Center, Roy Salam. TEMPO/Seto Wardhana
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti politik anggaran dari Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam menyayangkan tren kenaikan penganggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 2018 yang timpang dibanding dengan jumlah legislasi yang mereka capai setiap tahunnya.

Pengajuan anggaran DPR pada Tahun Anggaran 2018, menurut ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR Anton Sihombing, mencapai Rp 5,72 triliun, dengan Rp 4,02 triliun diperuntukkan kepada anggota Dewan dan Rp 1,703 triliun untuk Sekretariat DPR.

Baca:
DPR Minta Rp 7,25 Triliun untuk Tahun Anggaran 2018

“Tolong dong bikin anggaran yang logis, yang rasional. Jangan hanya kritik pemerintah ngutang, tapi juga bikin anggaran yang rasional, sehingga APBN nggak melebar defisitnya,” kata Roy di D Hotel Jakarta, Senin, 14 Agustus 2017.

Menurut Roy tren kenaikan anggaran menyebabkan deviasi APBN, yang kemudian menimbulkan defisit. Roy menyebut bahwa pangkal dari tren ini adalah meningkatnya utang negara.

Tren kenaikan anggaran Dewan, kata Roy, diulas IBC dalam laporan berjudul Pola Penganggaran Tahunan DPR Yang Kerap Minta Porsi Jumbo, Miskin Prestasi dan Minim Transparansi. Sebelumnya, usulan anggaran BURT pada April adalah Rp 7,2 triliun, naik secara signifikan dari anggaran RUU APBN-P yang senilai Rp 4,72 triliun. Sedangkan Rp 5,72 triliun adalah dana berdasarkan Surat Edaran Bersama antara Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan.

Simak:
Alasan PUSaKO Minta Pemerintah Menolak Anggaran 7,25 Triliun

Selain itu, Roy juga menunjukkan angka realisasi anggaran dari tahun ke tahun. Ia menyoroti adanya penurunan dari DPR periode 2015-2019. Pasalnya, realisasi anggaran pada 2015 mencapai 69.3 persen, menurun dari 2014 yang mencapai 88.6 persen. Kemudian pada 2016, realisasi membaik dengan capaian 78.3 persen.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurutnya hal itu tidak sepadan dengan jumlah legislasi yang tembus di DPR, yakni pada 2014 dengan tiga Undang-Undang, 2015 dengan tiga Undang-Undang dan 2016 dengan 10 Undang-Undang dari 50 RUU diprioritaskan.

Yang jarang menjadi pusat perhatian, menurut Roy, adalah anggaran Dewan. Anggaran bagi Dewan pada 2017, menurut APBN, mencapai Rp 3,181 triliun, sedangkan usulan dari BURT pada 2018 mencapai Rp 4,871 triliun. Ia juga mencurigai mengapa penambahan anggaran yang signifikan ini diusulkan menjelang pemilihan umum 2019.

Lihat:
Alasan DPR Ngotot Bangun Apartemen

“Minta jumbo tapi  kemampuan sebenarnya kecil. Minta anggaran legislasi yang besar tapi hasilnya kecil. Minta anggaran fungsi pengawasan justru digunakan untuk mengawasi lembaga-lembaga yang kinerjanya bagus. Pansus KPK, misalnya,” katanya, merujuk ke pembentukan Panitia Khusus Hak Angket bagi Komisi Pemberantasan Korupsi.

Usulan tersebut akan kembali dibahas seusai Presiden Jokowi menyampaikan nota keuangan dan RAPBN 2018 pada 16 Agustus 2017. “Dugaan saya, DPR ini akan tetap mempertahankan angka 7,24 triliun,” kata Roy.

STANLEY

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Penyusunan DIM RUU TNI: Tak Ada Usulan Penghapusan Larangan Berbisnis Prajurit

9 jam lalu

Prajurit TNI dari tiga matra mengikuti Geladi Bersih Upacara Hari Ulang Tahun Ke-74 Tentara Nasional Indonesia di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Oktober 2019. Tempo/Imam Sukamto
Penyusunan DIM RUU TNI: Tak Ada Usulan Penghapusan Larangan Berbisnis Prajurit

Dalam penyusunan DIM RUU TNI, tidak ada usulan perubahan pasal 39 huruf C UU TNI. Beleid itu menyatakan bahwa prajurit TNI dilarang untuk berbisnis.


Kemenkopolhukam Susun Daftar Inventarisasi Masalah RUU TNI, Ini Pasal-pasal yang Berubah

9 jam lalu

Dokumen terbaru dari Cilangkap kembali memantik kontroversi RUU TNI. Usulan revisi sarat agenda perluasan wewenang militer.
Kemenkopolhukam Susun Daftar Inventarisasi Masalah RUU TNI, Ini Pasal-pasal yang Berubah

Dalam rapat penyusunan DIM RUU TNI terdapat dua pasal yang dibahas.


Mulyanto Beri Syarat Dukung Peluncuran BBM Jenis Baru

1 hari lalu

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto. Foto : Dok/Andri
Mulyanto Beri Syarat Dukung Peluncuran BBM Jenis Baru

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyambut baik rencana Pemerintah yang akan meluncurkan BBM jenis baru yang rendah sulfur pada bulan Agustus 2024 mendatang.


Roti Aoka dan Okko Diduga Mengandung Pengawet Kosmetik, DPR Minta BPOM Beri Penjelasan Publik

1 hari lalu

Salah satu produk roti Aoka. (Dok. ptindonesiabakeryfamily.com)
Roti Aoka dan Okko Diduga Mengandung Pengawet Kosmetik, DPR Minta BPOM Beri Penjelasan Publik

Anggota DPR Edy Wuryanto mendesak BPOM segera memberi penjelasan publik terkait dugaan penggunaan pengawet kosmetik di roti Okko dan Aoka.


Cak Imin Sebut Sudah Teken Izin Rapat Pansus Haji DPR

1 hari lalu

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar. Foto: Dok/vel
Cak Imin Sebut Sudah Teken Izin Rapat Pansus Haji DPR

Cak Imin mengatakan Pansus Haji akan berfokus pada visa yang tidak sesuai dengan undang-undang.


Peran Penting IPPP dalam Mendukung First-Track Diplomacy di Kawasan Pasifik

2 hari lalu

Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana. Foto: Eka | od
Peran Penting IPPP dalam Mendukung First-Track Diplomacy di Kawasan Pasifik

DPR RI akan menjadi tuan rumah (host) penyelenggaraan Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) ke-2 yang akan digelar di Indonesia pada 24-26 Juli 2024 mendatang di Jakarta.


Jazuli Juwaini Apresiasi Putusan Mahkamah Internasional tentang Palestina

2 hari lalu

Anggota Komisi I DPR RI Jazuli Juwaini. Foto : Dok/Andri
Jazuli Juwaini Apresiasi Putusan Mahkamah Internasional tentang Palestina

Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) mengeluarkan keputusan yang menegaskan bahwa pendudukan Israel di tanah Palestina selama puluhan tahun adalah ilegal dan harus diakhiri sesegera mungkin.


Rapat Perdana Pansus Haji Kemungkinan Digelar Setelah Semua Jemaah Kembali ke Tanah Air

2 hari lalu

Anggota Komisi VIII DPR Wisnu Wijaya. ANTARA/HO-Humas DPR
Rapat Perdana Pansus Haji Kemungkinan Digelar Setelah Semua Jemaah Kembali ke Tanah Air

Anggota Pansus Haji, Wisnu Wijaya, mengatakan rapat perdana pansus haji kemungkinan digelar setelah semua jemaah haji Indonesia kembali ke tanah air.


DPR Belum Terima Surat Presiden soal Pengganti Komisioner KPU Hasyim Asy'ari

3 hari lalu

DPR Belum Terima Surat Presiden soal Pengganti Komisioner KPU Hasyim Asy'ari

Jokowi telah menandatangani Kepres Nomor 73P tertanggal 9 Juli 2024 tentang pemberhentian dengan tidak hormat Hasyim Asy'ari sebagai anggota KPU RI.


Presiden Jokowi Belum Terbitkan Surpres Pergantian Komisioner KPU, Para Anggota DPR Ingatkan Ini

5 hari lalu

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Ketua KPU Hasyim Asy'ari (ketiga kiri), Ketua Bawaslu Rahmat Bagja (ketiga kanan), Menko Polhukam Mahfud MD (kedua kanan), dan Mendagri Tito Karnavian (kiri) menghadiri rapat konsolidasi nasional kesiapan Pemilu 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu 30 Desember 2023. Jelang 45 hari penyelenggaran Pemilu 2024 KPU menggelar konsolidasi nasional yang diikuti anggota dan ketua KPU daerah se-Indonesia dalam rangka kesiapan penyelenggaraan Pemilu. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Presiden Jokowi Belum Terbitkan Surpres Pergantian Komisioner KPU, Para Anggota DPR Ingatkan Ini

Para Anggota DPR ini meminta agar Presiden Jokowi segera menerbitkan surpres pergantian komisioner KPU. Apa alasannya?