10 Napi Koruptor di Yogyakarta dapat Remisi Kemerdekaan

Reporter

TEMPO/Nita Dian

TEMPO.CO, Yogyakarta - Sebanyak sepuluh orang narapidana pelaku korupsi akan memperoleh remisi saat peringatan hari kemerdekaan 17 Agustus 2017.

“Mereka (napi koruptor) itu mendapatakan pengurangan hukuman penjara antara satu sampai enam bulan,” ujar Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) DIY, Gunarso, seusai penyerahan surat keputusan pemberian remisi kepada Gubernur DIY di kompleks Kepatihan Yogyakarta, Senin 14 Agustus 2017.

Baca juga:

Idul Fitri, 865 Penghuni Lapas Salemba Terima Remisi

Meski mendapatkan remisi, Gunarso menuturkan, para napi korupsi ini tahun ini tidak ada yang bisa langsung bebas menghirup udara segar di luar lembaga pemsyarakatan. “Tidak ada napi kasus korupsi yang langsung bebas," ujarnya.

Gunarso sendiri tak merinci siapa saja napi koruptor di DIY yang akan memperoleh remisi kemerdekaan itu. Namun ia menuturkan, para napi koruptor yang selama ini mendekam di Lembaga Permasyarakatan kelas II A Wirogunan Yogya itu mendapatkan remisi sesuai ketentuan yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah Nomor 99/2012 terutama tentang napi pidana khusus.

Baca pula:

6 Napi Terima Remisi Karena Selamatkan Nyawa Sipir Penjara

"Napi pidana korupsi bisa dapat remisi jika memenuhi syarat seperti telah menjalani masa pidana sepertiga dari vonis hakim, membayar pidana denda, dan berkelakuan baik selama di tahanan,” ujarnya.  

Pada peringatan kemerdekaan kali ini, total ada 674 napi pidana khusus dan pidana umum mendapatkan remisi. Sedangkan jumlah napi yangtersebar di sembilan lembaga pemasyarakatan DIY sendiri total ada 1.646 orang.

Dari jumlah napi yang dapat remisi itu, sebanyak 654 napi memperoleh potongan masa penjara namun  belum bebas. Sedangkan sisanya yakni 20 napi langsung bisa bebas. Yang langsung bebas ini sebagian besar kasus narkotika.

Gunarso menambahkan napi yang paling banyak menerima remisi berasal dari Lapas Kelas IIA Kota Yogya yakni 213 orang, disusul Lapas Kelas IIB Sleman sebanyak 128 orang, dan Lapas Narkotika Kelas IIA sebanyak 114 orang.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam kesempatan itu meminta jajaran birokrasi dan para pegawai negeri sipil hendaknya makin kuat memegang teguh sumpah jabatannya sebagai abdi masyarakat yang jujur. “Sehingga kasus korupsi juga makin berkurang dan pelayanan jadi lebih baik,” ujar Sultan Hamengkubuwono X.

PRIBADI WICAKSONO






Mahfud MD Sedang Rumuskan Formula untuk Reformasi di Peradilan

16 jam lalu

Mahfud MD Sedang Rumuskan Formula untuk Reformasi di Peradilan

Mahfud MD sedang menyiapkan formula untuk mereformasi bidang hukum peradilan menyusul operasi tangkap tangan (OTT) hakim Sudrajat Dimyati


Royal Kencana Mansion, Studio Alam di Pusat Kota Yogya yang Kantongi 2 Rekor MURI

5 hari lalu

Royal Kencana Mansion, Studio Alam di Pusat Kota Yogya yang Kantongi 2 Rekor MURI

Royal Kencana Mansion dilengkapi dengan berbagai spot destinasi alam yang menakjubkan seperti danau, padang pasir, bunga ilalang, dan taman bunga.


Hasto Kristiyanto Pertanyakan Prestasi Kota Depok, Jubir PKS: Kepala Daerah PDIP Banyak Korupsi

8 hari lalu

Hasto Kristiyanto Pertanyakan Prestasi Kota Depok, Jubir PKS: Kepala Daerah PDIP Banyak Korupsi

Juru Bicara PKS Muhammad Kholid membalas pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang mempertanyakan prestasi kader PKS selama memimpin Depok.


Bolehkah Mantan Napi Koruptor Ikut Pileg 2024? Begini Aturannya

15 hari lalu

Bolehkah Mantan Napi Koruptor Ikut Pileg 2024? Begini Aturannya

Pendaftaran Caleg bakal dibuka 1 - 14 Mei 2023. Bolehkah eks napi koruptor mendaftar sebagai Caleg di Pileg 2024?


Komplit, Begini Syarat-syarat Bebas Bersyarat

15 hari lalu

Komplit, Begini Syarat-syarat Bebas Bersyarat

Bebas bersyarat napi setelah menjalani minimal dua pertiga masa pidananya. Dengan ketentuan dua pertiga masa pidana tersebut minimal sembilan bulan.


5 Napi Korupsi Ini dapat Pembebasan Bersyarat, Ini Profil dan Kasusnya

17 hari lalu

5 Napi Korupsi Ini dapat Pembebasan Bersyarat, Ini Profil dan Kasusnya

Eks Jaksa Pinangki, Patrialis Akbar, Zumi Zola, Suryadharma Ali, Ratu Atut napi korupsi yang mendapat pembebasan bersyarat. Ini profilnya.


Para Koruptor Ini Bebas Bersyarat secara Bersamaan

18 hari lalu

Para Koruptor Ini Bebas Bersyarat secara Bersamaan

Para koruptor itu bekas jaksa, kepala daerah, juga menteri


Makin Tercekik Setelah Tarif Ojek Online Naik

19 hari lalu

Makin Tercekik Setelah Tarif Ojek Online Naik

Pengemudi ojek online khawatir jumlah penumpang akan semakin berkurang setelah pemerintah menetapkan tarif ojek online baru pasca-kenaikan harga BBM.


Jenis dan Tujuan Pemberian Remisi

20 hari lalu

Jenis dan Tujuan Pemberian Remisi

Ratu Atut menjadi salah satu koruptor yang mendapat remisi


KPK Siapkan Strategi agar Koruptor Tidak Gampang Bebas Bersyarat

21 hari lalu

KPK Siapkan Strategi agar Koruptor Tidak Gampang Bebas Bersyarat

KPK akan mengajukan tuntutan agar hakim mencabut hak para koruptor, seperti menerima remisi atau bebas bersyarat.