Penasehat Hukum Patrialis Akbar Minta Putusan Bareng 3 Terdakwa

Reporter

Mantan Hakim MK, Patrialis Akbar memasuki gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan di Jakarta, 6 April 2017. KPK memeriksa Patrialis Akbar sebagai saksi kasus dugaan suap terkait permohonan uji materi Undang Undang. ANTARA/Hafidz Mubarak A

TEMPO.CO, Jakarta - Tim penasehat hukum mantan hakim Mahkamah Konstitusi atau MK, Patrialis Akbar meminta pada majelis hakim agar pembacaan sidang putusan untuk klien mereka dilakukan bersamaan dengan tiga terdakwa lainnya, yaitu Basuki Hariman, Ng Fenny, dan Kamaludin.

"Jikalau Yang Mulia berkenan agar putusan yang sedianya dibacakan terhadap Basuki dan Ng Fenny agar disamakan waktunya dengan Patrialis Akbar dan Kamaludin," ujar Waldus Situmorang, salah satu penasehat hukum Patrialis Akbar, dalam penutupan sidang tuntutan pada Senin, 14 Agustus 2017 di Pengadilan Tipikor, Jakarta.

Baca juga:

Patrialis Akbar Dituntut 12,5 Tahun Penjara

Menanggapi permintaan tersebut, hakim ketua Nawawi Pomolango mengatakan bahwa majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu. "Persidangan akan tetap berlaku selama majelis mempertimbangkan," jawab Nawawi.

Waldus menjelaskan alasan tim penasihat hukum melontarkan permintaan itu. Perkara yang menjerat Basuki Hariman, Ng Fenny, Kamaludin, dan kliennya, Patrialis Akbar adalah satu peristiwa pidana yang dipisah menjadi empat register perkara.

Baca pula:

Patrialis Akbar Sebut Banyak Fiksi dalam Sidang Tuntutan

"Agar mejelis mendengarkan pembelaan penasehat hukum terlebih dahulu sebelum menjatuhkan putusan sehingga pertimbangannya lebih komprehensif," ujar Waldus melalui pesan singkat pada Tempo.

Patrialis Akbar menjadi terdakwa kasus suap uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) menuntutnya 12 tahun 6 bulan penjara beserta denda Rp 500 juta dengan subsider kurungan selama 6 bulan. Kamaludin yang menjadi penghubung antara Patrialis dengan Hariman dan Ng Fenny dituntut 8 tahun penjara beserta denda Rp 250 juta dengan subsider 3 bulan kurungan. Sementara Hariman dan Ng Fenny telah lebih dulu dikenai tuntutan, masing-masing 11 tahun penjara dengan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan dan 10 tahun 6 bulan penjara dengan denda Rp 250 juta subsider 3 bulan kurungan.

Menanggapi tuntutan JPU terhadap Patrialis Akbar, Waldus mengatakan bahwa jika merujuk pasal 12 huruf C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, lama dan besar tuntutan masih dalam batas dimensi pasal.

BUDIARTI UTAMI PUTRI






Aktivis Nilai Putusan MK soal UU Minerba Perkokoh Kepentingan Oligarki Tambang

8 jam lalu

Aktivis Nilai Putusan MK soal UU Minerba Perkokoh Kepentingan Oligarki Tambang

Tim Advokasi UU Minerba menilai, hakim MK hanya menjadi corong pemerintah dan mengabaikan hak konstitusi rakyat.


MAKI akan Gugat Ke MK Supaya RUU Perampasan Aset Segera Disahkan

12 hari lalu

MAKI akan Gugat Ke MK Supaya RUU Perampasan Aset Segera Disahkan

Boyamin mengatakan RUU Perampasan Aset telah disusun sejak 2019. Namun DPR terkesan menolak mengesahkan RUU tersebut.


MK Klarifikasi Pernyataan Jubirnya soal Presiden 2 Periode Bisa Maju sebagai Cawapres

14 hari lalu

MK Klarifikasi Pernyataan Jubirnya soal Presiden 2 Periode Bisa Maju sebagai Cawapres

MK mengklarifikasi bahwa pernyataan tersebut merupakan jawaban dalam diskusi informal pada saat menjawab wartawan yang bertanya lewat chat WA.


Din Syamsuddin Minta MK Copot Jubirnya Usai Pernyataan Presiden 2 Periode Jadi Cawapres

14 hari lalu

Din Syamsuddin Minta MK Copot Jubirnya Usai Pernyataan Presiden 2 Periode Jadi Cawapres

Din Syamsuddin meminta MK mencopot juru bicaranya karena telah bicara soal kemungkinan presiden 2 periode bisa jadi calon wakil presiden.


5 Napi Korupsi Ini dapat Pembebasan Bersyarat, Ini Profil dan Kasusnya

20 hari lalu

5 Napi Korupsi Ini dapat Pembebasan Bersyarat, Ini Profil dan Kasusnya

Eks Jaksa Pinangki, Patrialis Akbar, Zumi Zola, Suryadharma Ali, Ratu Atut napi korupsi yang mendapat pembebasan bersyarat. Ini profilnya.


Zumi Zola, Patrialis Akbar, dan Suryadharma Ali Bebas Bersyarat

23 hari lalu

Zumi Zola, Patrialis Akbar, dan Suryadharma Ali Bebas Bersyarat

Zumi Zola, Patrialis dan Suryadharma Ali mendekam di penjara khusus koruptor dengan vonis yang beragam.


Dewan Pers Apresiasi Putusan MK Tolak Gugatan Uji Materi UU Pers

29 hari lalu

Dewan Pers Apresiasi Putusan MK Tolak Gugatan Uji Materi UU Pers

Adanya tuduhan bahwa Pasal 15 ayat 2 UU Pers membuat Dewan Pers memonopoli pembuatan peraturan tentang pers juga dibantah MK.


PKS Gugat Presidential Threshold ke MK, Muzammil: Kami Beda dengan Belasan Gugatan Sebelumnya

27 Juli 2022

PKS Gugat Presidential Threshold ke MK, Muzammil: Kami Beda dengan Belasan Gugatan Sebelumnya

PKS buka suara soal dasar gugatan Presidential Threshold (PT) 20 persen ke Mahkamah Konstitusi (MK).


Respons Putusan MK, Wamenkumham Dukung Penelitian Ilmiah Ganja Medis

21 Juli 2022

Respons Putusan MK, Wamenkumham Dukung Penelitian Ilmiah Ganja Medis

Penelitian soal ganja medis seperti yang diminta oleh MK bisa dilakukan oleh pemerintah, selagi DPR membahas revisi UU Narkotika.


MK Perintahkan Pemerintah Segera Kaji Ganja Medis

20 Juli 2022

MK Perintahkan Pemerintah Segera Kaji Ganja Medis

MK tetap menolak gugatan legalisasi ganja medis. Menganggap manfaatnya tidak berbanding lurus dengan akibatnya.