Menjelang Pilkada NTB, Lima Pejabat Eselon II Dimutasi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dok. TEMPO

    Dok. TEMPO

    TEMPO.CO, Mataram - Lima orang pejabat eselon II, 52 orang pejabat administrator eselon III dan 120 orang pengawas eselon IV dimutasi oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Zainul Majdi. Pelantikannya dilakukan oleh Wakil Gubernur (Wagub) NTB Muhammad Amin, Senin 14 Agustus 2017 setelah tertunda dari kabar yang beredar sebelumnya, Jumat 11 Agustus 2017.

    Mereka yang dimutasi diantaranya dari eselon II adalah Abdul Hakim yang semula Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia menjadi Staf Ahli bidang Aparatur Pemerintahan Politik Hukum dan Pelayanan Publik. Lainnya, Manggaukang Rabah yang semula Kepala Biro Perekonomian menjadi Staf Ahli bidang Ekonomi Keuangan Infrastruktur dan Pembangunan.

    Baca juga: 

    Jawa Barat dan NTB Intensifkan Kerja Sama

    Sedangkan sebaliknya Lalu Saswadi dari jabatan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menjadi Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Rusman yang semula Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Seorang lagi, Ashari dari semula Staf Ahli Staf Ahli bidang Aparatur Pemerintahan Politik Hukum dan Pelayanan Publik menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil.  

    Ini adalah mutasi pertama yang didesas-desuskan menjelang tahun politik pemilihan kepala daerah. Wagub NTB Muhammad Amin mengharapkan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dapat berjalan dengan baik di NTB dan bagi aparatur sipil negara (ASN) agar tetap kompak melaksanakan tupoksi masing-masing. "Insha Allah kepercayaan masyarakat kepada pemerintah akan terus terpelihara dan terjaga,’’ katanya.  Hadir dalam acara pelantikan tersebut Sekretaris Daerah Prov. NTB Rosiady H. Sayuti dan Asisten Adm umum dan Kesra Bachruddin.

    Ia mengemukakan bahwa momen mutasi merupakan bagian dari komitmen dimanapun ASN  ditempatkan harus dapat diterima dengan baik, dengan tulus dan ikhlas. Tidak ada sesuatu yang tetap, pasti ada perubahan. ‘’Program-program yang sudah direncanakan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar berjalan dengan baik dan maksimal dimanapun bertugas,’’ ujarnya.

    Terkait dengan penetapan APBD Perubahan, Wagub menegaskan agar seluruh ASN dapat melakukan evaluasi sejauh mana realisasi fisik dan keuangan sampai bulan Agustus 2017 ini. Diharapkan pada bulan November dan Desember tidak ada program kejar tayang, ini tidak baik bagi program yang kita laksanakan. Kendala pasti bisa diatasi bersama-sama. ‘’Lakukan koordinasi yang baik dengan kabupaten/kota, pastikan koordinasi tersebut produktif bagi penyerapan anggaran kita,’’ ucapnya.

    Ia juga mengingatkan bahwa saat ini tingkat kepercayaan masyarakat sangat penting. Begitu daerah baik maka Pemerintah Pusat juga pasti akan mengapresiasi. Kritikan dan masukan dari berbagai elemen masyarakat terhadap pemerintah kita respon dengan baik tidak perlu terlalu berlebihan. Itu menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja hingga hasilnya bisa dirasakan masyarakat. "Daerah kuat negara juga akan kuat, pemerintah harus memberikan ruang kepada masyarakat untuk merespon,’’ katanya.

    SUPRIYANTHO KHAFID


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Imam Nahrawi dan Para Menteri di Pusaran Korupsi

    KPK menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi sebagai tersangka. Artinya, dua menteri kabinet Presiden Joko Widodo terjerat kasus korupsi.