Kasus Suap PT PAL, Bekas Direktur Utama Firmansyah Arifin Diadili

Reporter

Direktur Utama PT PAL Indonesia, M Firmansyah Arifin usai diperiksa di Gedung KPK, 31 Maret 2017. KPK menahan M Firmansyah Arifin terkait pembayaran "fee agency" penjualan kapal perang Strategic Sealift Vessel (SSV) ke Filipina. ANTARA/Sigid Kurniawa

TEMPO.CO, Surabaya - Tiga pejabat PT PAL menjalani sidang perdana perkara suap pengadaan kapal perang jenis Strategic Sealift Vessel (SSV) untuk pemerintah Filipina pada 2014-2017 di Pengadilan Tipikor Surabaya, Senin, 14 Agustus 2017. Mereka adalah bekas Direktur Utama PT PAL M. Firmansyah Arifin, Direktur Keuangan PT PAL Saiful Anwar, dan General Manager Treasury PT PAL Arif Cahyana.

Jaksa penuntut umum KPK menjerat terdakwa dengan dakwaan kumulatif, yakni Pasal 12b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 65 ayat (1).

Baca:
Suap PT PAL, KPK Libatkan Aparat Penegak Hukum Filipina

Jaksa KPK, Irman Yudiandri, mengatakan tiga pejabat PT PAL tersebut menerima suap dari perusahaan perantara Ashanti Sales Incorporated. "Uang itu merupakan cashback atas persetujuan yang telah diberikan terdakwa (Saiful Anwar) dan M. Firmansyah Arifin terkait agent fee Ashanti Sales Inc sebesar 4,75 persen yang ditujukan sebagai exclusive agent PT PAL dalam memperoleh kontrak pembangunan kapal SSV."

Nilai suap kepada pejabat perusahaan strategis milik negara ini mencapai US$ 1,087 juta atau sekitar Rp 14,4 miliar, setara dengan 1,25 persen nilai kontrak. Ashanti Sales Inc memberi suap melalui Kirana Kotama, selaku pemilik PT Perusa Sejati, kepada Direksi PT PAL dalam pembelian dua kapal perang jenis SSV pesanan Kementerian Pertahanan Filipina produksi PT PAL Indonesia.

Simak:
Kasus Dugaan Suap Kapal PT PAL, KPK Selidiki Broker Lokal

Di samping itu, terdakwa Saiful selaku Direktur Desain dan Teknologi yang merangkap Direktur Keuangan PT PAL juga didakwa menerima gratifikasi berupa uang dengan jumlah keseluruhan Rp 3,7 miliar dan USD 80 ribu dari para perusahaan yang menjadi subkontraktor atau supplier yang telah mengerjakan pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan di PT PAL Indonesia.

Kementerian Pertahanan Filipina sebelumnya telah meneken kontrak pemesanan 2 kapal senilai US$ 86,96 juta atau Rp 1,1 triliun pada 2014. Dua tahun kemudian, kapal pertama yang dinamai Tarlac oleh Filipina selesai dibangun dan telah dikirim, disaksikan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Adapun satu unit sisanya dikirim pada awal Mei lalu.

Lihat:
PT PAL Tak Beri Ampun Pejabat Korupsi: Diberhentikan Tidak Hormat

Perkara suap ini terungkap saat penyidik KPK melakukan operasi tangkap tangan pada akhir Maret lalu. Hasil OTT itu, KPK menetapkan empat orang tersangka yakni Arif, Firmansyah, Saiful, dan Agus Nugroho, seorang perantara Ashanti Sales. Pada Jumat peka lalu, Agus telah divonis majelis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya dengan hukuman 2 tahun penjara.

Menanggapi dakwaan itu, ketiga terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi. "Dakwaan sudah jelas, dan bisa diterima," kata Gunadi Wibakso, salah satu pengacara ketiga terdakwa.

Dengen bigitu, sidang akan kembali digelar pada Senin pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi. Sebelumnya berkas ketiga terdakwa dipisah. Namun begitu, sidang dakwaan Arifin dan Saiful dilakukan bersamaan.

NUR HADI






Surya Darmadi Kembali Sebut Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Mengada-Ada

19 hari lalu

Surya Darmadi Kembali Sebut Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Mengada-Ada

Surya Darmadi menyatakan dirinya seharusnya hanya mendapatkan sanksi administratif, bukan pidana.


Komisi Yudisial Diminta Pantau Persidangan Tipikor di Banjarmasin

22 April 2022

Komisi Yudisial Diminta Pantau Persidangan Tipikor di Banjarmasin

Berharap Majelis Hakim tidak dapat diintervensi oleh pihak-pihak yang beritikad jahat


Di Sidang Tipikor, Netanyahu Mengklaim Dirinya Dijebak

24 Mei 2020

Di Sidang Tipikor, Netanyahu Mengklaim Dirinya Dijebak

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, berusaha tampil tak bersalah di sidang tindak pidana korupsi. Ia mengklaim polisi korup menjebaknya.


Surati Presiden dan DPR, KPK Minta UU Tipikor Direvisi

19 Desember 2019

Surati Presiden dan DPR, KPK Minta UU Tipikor Direvisi

Agus Rahardjo menilai, UU Tipikor sebenarnya lebih penting dibandingkan UU KPK.


Data ICW: Tilep Rp 29,41 Triliun, Ribuan Koruptor Divonis Ringan

3 Mei 2018

Data ICW: Tilep Rp 29,41 Triliun, Ribuan Koruptor Divonis Ringan

Hanya 300 dari 1.032 terdakwa pada semester 2 tahun 2017 yang dituntut hukuman di atas 4 tahun.


Pengusaha, Kontraktor Wisma Atlet Dituntut 7 Tahun Penjara

30 Oktober 2017

Pengusaha, Kontraktor Wisma Atlet Dituntut 7 Tahun Penjara

Mantan Direktur PT DGI, Dudung Purwadi, adalah terdakwa kasus korupsi proyek rumah sakit di Universitas Udayana dan pembangunan Wisma Atlet Palembang.


Sempat Terlibat Suap, Pemasaran PT PAL Terganggu

29 September 2017

Sempat Terlibat Suap, Pemasaran PT PAL Terganggu

Direktur Utama PT?PAL Indonesia (persero)?Budiman Saleh tak menampik bahwa perkara suap pengadaan kapal perang Strategic Sealift Vessel (SSV) untuk pemerintah Filipina tahun 2014-2017 sempat menghambat kegiatan ekspor perusahaannya.


Pengadilan Tinggi Bebaskan Dahlan Iskan, Hakim Tidak Satu Suara

6 September 2017

Pengadilan Tinggi Bebaskan Dahlan Iskan, Hakim Tidak Satu Suara

"Karena kalah jumlah, majelis hakim memutuskan bahwa banding Dahlan dikabulkan," ujarnya.




Kasus E-KTP, Farhat Abbas Bilang Miryam Ditekan Anggota DPR

4 September 2017

Kasus E-KTP, Farhat Abbas Bilang Miryam Ditekan Anggota DPR

Farhat Abbas mengaku mendengar cerita dari Elza Syarief soal alasan pencabutan Berita Acara Pemeriksaan Miryam S Haryani.


Kasus Suap Hakim MK, Patrialis Akbar Akan Divonis Hari Ini  

4 September 2017

Kasus Suap Hakim MK, Patrialis Akbar Akan Divonis Hari Ini  

Jaksa menuntut Patrialis dengan pidana 12,5 tahun. Terdakwa perantara Patrialis dan Hariman, Kamaludin, juga akan divonis hari ini.