Aa Gym Akan Datang Rakernas PAN di Bandung untuk...

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Aa Gym. TEMPO/Gunawan Wicaksono

    Aa Gym. TEMPO/Gunawan Wicaksono

    TEMPO.CO, Bandung - Partai Amanat Nasional atau PAN akan mengundang pimpinan Pondok Pesantren Daarut Tauhid Abdullah Gymnastiar atau yang beken disapa Aa Gym pada Rapat Kerja Nasional di Bandung, pada 21-23 Agustus 2017. Aa Gym disinyalir tengah didekati oleh PAN untuk maju di Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018.

    Ketua Pelaksana Rakernas yang juga Sekretaris Fraksi PAN di DPR Yandri Susanto mengatakan, Aa Gym diundang untuk mengisi sesi tausiah dan doa pada Rakernas. Ia pun tak menafikan bahwa partainya sedang melakukan penjajakan terhadap Aa Gym untuk dicalonkan menjadi kandidat calon gubernur pada Pilkada Jabar 2018.

    Baca juga:

    Pilkada Jabar, Zulkifli Hasan: Warga Meminta Aa Gym jadi Gubernur

    Yandri menyebutkan, pada Rakernas tersebut partai akan menggodok calon-calon yang akan diusung dalam pemilihan kepala daerah 2018 dan pemilihan presiden 2019. "Apakah nanti ada rekomendasi nama? Iya. Juga nanti kita bisa menghasilkan paremeter-parameter," kata dia.

    Baca pula:

    Soal Pencalonan di Pilgub Jabar, Aa Gym: Saya Mah Lempeng Aja

    Selain akan membahas nama-nama untuk Pilkada dan Pilpres. Rakernas tersebut akan membahas peta koalisi dengan sejumlah partai. Khusus di Pilgub Jawa Barat, Yandri menyebutkan, PAN kemungkinan besar akan berkoalisi dengan PKS dan Gerindra. "PAN terbuka dengan semua parpol. Tapi cenderung dengan PKS dan Gerindra," ujarnya.

    Pada Rakernas itu, sekitar 5000-an kader PAN dipastikan akan hadir. Mereka merupakan kader yang tersebar di seluruh pelosok Tanah Air. Selain itu, panitia Rakernas akan mengundang sejumlah tokoh dan ulama di Jawa Barat.

    "Semua tokoh calon Gubernur Jawa Barat kami undang. Termasuk Aa Gym yang jauh-jauh hari sebelum Rakernas Ketum PAN sudah membujuk (untuk dicalonkan)," kata Yandri di Bandung, Senin, 14 Agustus 2017.

    IQBAL T. LAZUARDI S


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.