Romahurmuziy: Gedung Baru DPR Maupun Apartemen Belum Perlu

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum DPP PPP periode 2016-2021 terpilih, Romahurmuziy melambaikan tangan usai meminta ijin menjenguk Suryadharma Ali di Gedung KPK, Jakarta, 11 April 2016. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Ketua Umum DPP PPP periode 2016-2021 terpilih, Romahurmuziy melambaikan tangan usai meminta ijin menjenguk Suryadharma Ali di Gedung KPK, Jakarta, 11 April 2016. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Surabaya - Ketua Umum DPP-PPP Romahurmuziy menilai pembangunan gedung baru DPR serta apartemen untuk anggota belum diperlukan saat ini, sebab masih ada gedung yang belum optimal pemakaiannya.

    "Soal gedung dan lain-lain biar nanti saja. Kalau sekarang dicukupkan dulu dengan gedung yang sudah ada, karena banyak juga gedung yang tidak terlalu optimal penggunaannya," ujar Romahurmuziy di Surabaya, Senin 14 Agustus 2017.

    Baca :

    Fadli Zon Sebut Bakal Lobi Pemerinjtah Soal Anggaran Rp 7,25 Triliun
    Kompleks Parlemen, DPR: Gedung Baru Dahulu Apartemen Kemudian

    Romahurmuziy yang juga merupakan anggota Komisi XI DPR mengatakan sebaiknya DPR bisa memberikan kinerjanya dengan hasil nyata lebih dulu karena Prolegnas yang telah ditetapkan DPR masih banyak yang tertinggal.

    "Mungkin dengan adanya kinerja yang bisa ditunjukkan itu masyarakat bisa melihat jika memang kinerjanya sudah bagus, dan sudah sesuai apa yang diharapkan," jelasnya.

    Dia mengatakan selama hampir tiga tahun terakhir DPR lebih banyak disibukkan dengan wacana seputar dirinya sendiri.

    "Di awal periode kali ini kan disibukkan seputar KIH-KMP (Koalisi Indonesia Hebat=Koalisi Merah Putih), kemudian setelahnya ada pergantian pimpinan DPR yang naik-turun. Sementara kinerja nyata yang menjadi tugas utama belum seluruhnya tercapai, maka sebaiknya konsentrasi dulu," ujar dia.

    Romy menilai pembangunan gedung baru mungkin baru diperlukan untuk DPR periode 2019 karena akan ada tambahan jumlah anggota DPR sesuai yang diatur UU Pemilu. "Kalau untuk DPR periode saat ini dicukupkan saja dengan apa yang ada," kata dia.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.