Kematian Johannes Marliem, PKS Ajak Elite Politik Taat Hukum

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Presiden PKS Sohibul Iman membuka tasyakuran 74 tahun hijriah kemerdekaan Indonesia, di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Ahad, 4 Juni 2017. Tempo/Egi Adyatama

TEMPO.COJakarta - Presiden Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Iman menyayangkan kematian Johannes Marliem, salah seorang saksi kunci mega-korupsi proyek KTP elektronik (e-KTP). 

"Kami menyayangkan saksi kunci korupsi e-KTP dikabarkan meninggal," kata Sohibul kepada wartawan di Karawang, Ahad, 13 Agustus 2017.

Baca: 
Johannes Marliem, Pemilik 500 GB Rekaman Korupsi E-KTP Meninggal
ICW Mencurigai Kematian Johannes Marliem 

Terlepas penyebab kematian Marliem yang masih simpang siur, Sohibul menyatakan hal itu telah mencoreng kehidupan berbangsa dan bernegara. Padahal saksi kunci bisa sangat membantu mengungkap tersangka kasus mega-korupsi e-KTP tersebut.

"Kehidupan berbangsa dan kenegaraan kita hari ini sangat mengkhawatirkan, karena cara kekerasan susah digunakan untuk persoalan ini," katanya.

Menurut Sohibul, kasus kematian Marliem adalah permainan kotor dari sejumlah orang yang mengabaikan hukum. "Ini mirip kasus Novel Baswedan atau Hermansyah," kata Sohibul.
Simak pula: Bagaimana Johannes Marliem Mengontak Tempo dan Apa Percakapannya?

Ia berharap, pemerintah bekerja sama dengan otoritas di Amerika mengungkap misteri kematian Marliem.

Ihwal kematian Marliem, Sohibul mengajak semua elite politik taat hukum. "Saya ketuk semua elite politik, mari bangun ketatanegaraan sesuai dengan prinsip negara hukum. Karena kekerasan tidak dibenarkan," ucapnya.

HISYAM LUTHFIANA






Anies Baswedan Bersiap Hadapi Urusan Berikutnya usai Lengser dari Balai Kota

21 Agustus 2022

Anies Baswedan Bersiap Hadapi Urusan Berikutnya usai Lengser dari Balai Kota

"Kalau sudah selesai satu urusan, kita bersiap dengan urusan yang berikutnya," kata Anies Baswedan sambil mengutip Surat Al-Insyirah ayat 7


Jabatannya Habis Oktober 2022, Anies Baswedan: Insya Allah Tetap Ada di Jakarta

21 Agustus 2022

Jabatannya Habis Oktober 2022, Anies Baswedan: Insya Allah Tetap Ada di Jakarta

Anies Baswedan mengatakan meski tugasnya sebagai gubernur DKI Jakarta selesai Oktober mendatang ia tidak akan meninggalkan Jakarta


Anies Baswedan: Selesai Oktober Istirahat Dulu Baru Kerja Lagi yang Berikutnya

21 Agustus 2022

Anies Baswedan: Selesai Oktober Istirahat Dulu Baru Kerja Lagi yang Berikutnya

"Setelah selesai Oktober tuntas di Jakarta, besoknya ke mana habis itu?" tanya Anies Baswedan yang dijawab kader PKS dengan teriakan 'Presiden'.


Anies Baswedan Hadiri Acara Jalan Sehat PKS, Sorakan Presiden Menggema

21 Agustus 2022

Anies Baswedan Hadiri Acara Jalan Sehat PKS, Sorakan Presiden Menggema

PKS bakal memilih calon presiden dan wakil presiden yang memiliki karakter nasionalis-religius. Anies Baswedan masuk daftar


Anies Baswedan Ubah Rumah Sakit Jadi Rumah Sehat, PKS: Puskesmas Bukan Pusat Kesakitan Masyarakat

5 Agustus 2022

Anies Baswedan Ubah Rumah Sakit Jadi Rumah Sehat, PKS: Puskesmas Bukan Pusat Kesakitan Masyarakat

PKS memuji Anies Baswedan yang mengubah nama rumah sakit jadi rumah sehat dengan mengatakan Puskesmas bukan Pusat Kesakitan Masyarakat.


Anies Baswedan Jelaskan Jamkrida Minta Naik Modal dari Rp 400 Miliar Jadi Rp 1,6 Triliun, Puji PKS

3 Agustus 2022

Anies Baswedan Jelaskan Jamkrida Minta Naik Modal dari Rp 400 Miliar Jadi Rp 1,6 Triliun, Puji PKS

Anies Baswedan menjawab pertanyaan perihal peningkatan modal dasar yang diajukan PT Jamkrida dari Rp 400 miliar menjadi Rp 1,6 triliun.


PKS Gugat Presidential Threshold ke MK, Muzammil: Kami Beda dengan Belasan Gugatan Sebelumnya

27 Juli 2022

PKS Gugat Presidential Threshold ke MK, Muzammil: Kami Beda dengan Belasan Gugatan Sebelumnya

PKS buka suara soal dasar gugatan Presidential Threshold (PT) 20 persen ke Mahkamah Konstitusi (MK).


PKS Sambut Positif Ide Memasukkan Depok, Bogor, Tangerang, dan Bekasi ke Provinsi Jakarta

13 Juli 2022

PKS Sambut Positif Ide Memasukkan Depok, Bogor, Tangerang, dan Bekasi ke Provinsi Jakarta

PKS DPRD DKI Jakarta menilai positif usulan memasukkan Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi ke Jakarta Raya sesuai yang didengungkan Wali Kota Depok.


KPK Panggil Eks Mendagri Gamawan Fauzi dalam Kasus E-KTP

29 Juni 2022

KPK Panggil Eks Mendagri Gamawan Fauzi dalam Kasus E-KTP

Gamawan Fauzi dipanggil sebagai saksi untuk tersangka Paulus Tannos selaku Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra.


KPK Terima Duit Rp 86 Miliar Kasus Korupsi E-KTP dari Amerika Serikat

27 Juni 2022

KPK Terima Duit Rp 86 Miliar Kasus Korupsi E-KTP dari Amerika Serikat

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan uang itu bisa kembali ke Indonesia karena bantuan pemerintah Amerika Serikat dalam kasus korupsi e-KTP.