Kematian Johannes Marliem, PKS Ajak Elite Politik Taat Hukum

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden PKS Sohibul Iman membuka tasyakuran 74 tahun hijriah kemerdekaan Indonesia, di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Ahad, 4 Juni 2017. Tempo/Egi Adyatama

    Presiden PKS Sohibul Iman membuka tasyakuran 74 tahun hijriah kemerdekaan Indonesia, di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Ahad, 4 Juni 2017. Tempo/Egi Adyatama

    TEMPO.COJakarta - Presiden Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Iman menyayangkan kematian Johannes Marliem, salah seorang saksi kunci mega-korupsi proyek KTP elektronik (e-KTP). 

    "Kami menyayangkan saksi kunci korupsi e-KTP dikabarkan meninggal," kata Sohibul kepada wartawan di Karawang, Ahad, 13 Agustus 2017.

    Baca: 
    Johannes Marliem, Pemilik 500 GB Rekaman Korupsi E-KTP Meninggal
    ICW Mencurigai Kematian Johannes Marliem 

    Terlepas penyebab kematian Marliem yang masih simpang siur, Sohibul menyatakan hal itu telah mencoreng kehidupan berbangsa dan bernegara. Padahal saksi kunci bisa sangat membantu mengungkap tersangka kasus mega-korupsi e-KTP tersebut.

    "Kehidupan berbangsa dan kenegaraan kita hari ini sangat mengkhawatirkan, karena cara kekerasan susah digunakan untuk persoalan ini," katanya.

    Menurut Sohibul, kasus kematian Marliem adalah permainan kotor dari sejumlah orang yang mengabaikan hukum. "Ini mirip kasus Novel Baswedan atau Hermansyah," kata Sohibul.
    Simak pula: Bagaimana Johannes Marliem Mengontak Tempo dan Apa Percakapannya?

    Ia berharap, pemerintah bekerja sama dengan otoritas di Amerika mengungkap misteri kematian Marliem.

    Ihwal kematian Marliem, Sohibul mengajak semua elite politik taat hukum. "Saya ketuk semua elite politik, mari bangun ketatanegaraan sesuai dengan prinsip negara hukum. Karena kekerasan tidak dibenarkan," ucapnya.

    HISYAM LUTHFIANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.