Nama Setya Novanto Hilang dalam Putusan E-KTP, ICW: Bukan Akhir...  

Reporter

Pada 2012, kembali Setya Novanto terseret dalam kasus PON Riau. Muhammad Nazarudin, menyebut Setya Novanto terlibat dalam korupsi pembangunan sarana dan prasarana PON Riau 2012, dan KPK saat itu telah menggeladah ruang kerja Setya Novanto di DPR. TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo

TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti dari divisi hukum Indonesia Corruption Watch, Aradila Caesar, meminta publik untuk tidak berpikir negatif dahulu perihal absennya nama Ketua Dewan Perwakilan Rayat Setya Novanto dalam putusan terpidana kasus e-KTP, Irman dan Sugiharto. Ia berkata, hal itu bukan akhir dari segalanya.

"Itu bukan akhir. Bisa dilihat bahwa ada fakta hukum lain yang masih bisa digali Komisi Pemberantasan Korupsi," ujar Aradila dalam diskusi ICW perihal putusan tindak pidana korupsi, Ahad, 13 Agustus 2017, terkait dengan hilangnya nama Setya Novanto dalam putusan kasus e-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto.

Baca juga:
Hilangnya Nama Setya Novanto dalam Putusan E-KTP, KY Diminta...

Sebagaimana telah diberitakan, hilangnya nama Setya dalam putusan Irman dan Sugiharto tengah menjadi sorotan. Hal itu dirasa janggal oleh sejumlah pihak karena Setya selama ini disebut memiliki peran integral dalam kasus korupsi e-KTP, dari mengkondisikan peserta lelang hingga menentukan pemenangnya. Bahkan, nama Setya pun disebut dalam tuntutan.

Salah satu yang merasa putusan itu janggal adalah Ketua Generasi Muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia. Pria yang berada pada pihak kontra Setya di Golkar tersebut sampai meminta KY untuk mengawasi seluruh persidangan yang berkaitan dengan kasus e-KTP. Adapun KY telah merespons kekhawatiran sejumlah pihak dengan membentuk tim investigasi.

Baca pula:
KY Terjunkan Tim Pemantauan dan Investigasi Kawal Sidang E-KTP

Aradila melanjutkan, hilangnya nama Setya juga bukan berarti dia tak terlibat. Ia berkata, Setya sudah ditetapkan sebagai tersangka sehingga bagaimanapun juga ia memiliki peran dalam kasus e-KTP yang tinggal dibuktikan di persidangan.

Fakta hukum yang ada di persidangan Irman dan Sugiharto, kata ia, bisa digunakan untuk memperkuat berkas perkara Setya. Dengan begitu, walau nama Setya hilang dalam putusan Irman dan Sugiharto, ada kans keterlibatannya malah makin kuat terbukti di persidangannya sendiri nanti.

"Fakta hukum yang hilang dalam putusan bisa jadi tambahan amunisi dalam tuntutan Setya. Memang, kalau ada (dalam putusan) akan lebih memudahkan mengingat semuanya berkaitan, namun bukan berarti Novanto tak bisa dijerat nantinya," ujar Aradila menegaskan.

Aradila menambahkan, sidang Andi Narogong, yang juga tersangka kasus e-KTP, juga bisa digunakan KPK untuk memperkuat bukti peran Setya dalam kasus e-KTP. Adapun Andi, selama ini, disebut membantu Setya untuk mengatur pemenang proyek e-KTP mulai aktif di proses penganggaran, pelaksanaan pengadaan barang, hingga mengatur aliran dana kepada sejumlah anggota Dewan.

"Kasus Andi jadi pintu lain (untuk memperkuat jeratan) ke Setya Novanto," ujar Aradila. Sedangkan, tersangka Andi Narogong akan disidangkan esok, 14 Agustus 2017.

ISTMAN M.P.






ICW Desak Jokowi Tolak Keluarkan Kepres Pemberhentian Hakim MK Aswanto

2 hari lalu

ICW Desak Jokowi Tolak Keluarkan Kepres Pemberhentian Hakim MK Aswanto

DPR mencopot hakim MK Aswanto. ICW menilai DPR memperlihatkan sikap otoritarianisme dan pembangkangan hukum.


Harun Masiku Buron KPK Lebih 2 Tahun, Firli Bahuri Tak Tahu Kapan Tertangkap

5 hari lalu

Harun Masiku Buron KPK Lebih 2 Tahun, Firli Bahuri Tak Tahu Kapan Tertangkap

Lebih dari 2 tahun Harun Masiku jadi buron KPK, hingga kini kasusnya belum terang. Firli Bahuri menyebut tak tahu kapan politisi PDIP akan tertangkap


Johanis Tanak Jadi Pimpinan KPK, Impunitas Terhadap Koruptor Dikhawatirkan Semakin Menjadi

7 hari lalu

Johanis Tanak Jadi Pimpinan KPK, Impunitas Terhadap Koruptor Dikhawatirkan Semakin Menjadi

Terpilihnya Johanis Tanak sebagai penggati Lili Pintauli Siregar dikhawatirkan membuat impunitas terhadap koruptor semakin menjadi.


ICW Desak KPK Ultimatum Jemput Paksa Lukas Enembe, Bagaimana Mekanisme Berdasarkan KUHAP?

9 hari lalu

ICW Desak KPK Ultimatum Jemput Paksa Lukas Enembe, Bagaimana Mekanisme Berdasarkan KUHAP?

Gubernur Papua Lukas Enembe ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus suap Rp 1 miliar. Mangkir dua kali pemanggilan, haruskah dengan jemput paksa?


Wakil Ketua KPK Sebut Tambang Emas, Lukas Enembe Kemudian Mengaku Punya Tambang Emas

9 hari lalu

Wakil Ketua KPK Sebut Tambang Emas, Lukas Enembe Kemudian Mengaku Punya Tambang Emas

Wakil Ketua KPK mengatakan kalau Lukas Enembe mampu buktikan uang miliaran rupiah miliknya, misalkan dari tambang emas, "Pasti akan kami hentikan".


ICW Desak KPK Layangkan Ultimatum Jemput Paksa ke Lukas Enembe

10 hari lalu

ICW Desak KPK Layangkan Ultimatum Jemput Paksa ke Lukas Enembe

ICW mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan ultimatum penjemputan paksa ke Gubernur Papua Lukas Enembe.


Beberapa Anggota DPR Ini Pernah Diadukan Ke MKD, Termasuk Effendi Simbolon

22 hari lalu

Beberapa Anggota DPR Ini Pernah Diadukan Ke MKD, Termasuk Effendi Simbolon

Rekam jejak DPR, sudah beberapa anggota DPR yang dilaporkan kepada MKD. Setelah Setya Novanto dan Harvey Malaiholo, ada Puan dan Effendi Simbolon.


23 Napi Korupsi Bebas Bersyarat, ICW: Harusnya Mereka Berterima Kasih ke Presiden dan DPR

26 hari lalu

23 Napi Korupsi Bebas Bersyarat, ICW: Harusnya Mereka Berterima Kasih ke Presiden dan DPR

ICW mengatakan presiden dan DPR berjasa membantu 23 napi korupsi keluar penjara lebih cepat.


ICW Duga KPK Berupaya Menghindar Mengusut Korupsi Eks Kapolres Bandara Soekarno-Hatta

29 hari lalu

ICW Duga KPK Berupaya Menghindar Mengusut Korupsi Eks Kapolres Bandara Soekarno-Hatta

KPK dinilai tak perlu menunggu laporan masyarakat utnuk mengusut korupsi eks Kapolres Bandara Soekarno-Hatta Edwin Hatorangan Hariandja.


Inilah 2 Orang yang Pernah Ditolak Permohonannya sebagai Justice Collaborator

56 hari lalu

Inilah 2 Orang yang Pernah Ditolak Permohonannya sebagai Justice Collaborator

Tak semua orang yang mengajukan sebagai Justice Collaborator diterima. Berikut beberapa orang yang pernah ditolak permohonannya.