Selasa, 20 Februari 2018

KPK Pertanyakan Motivasi Pansus Angket Kunjungi Safe House

Oleh :

Tempo.co

Jumat, 11 Agustus 2017 22:18 WIB
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • KPK Pertanyakan Motivasi Pansus Angket Kunjungi Safe House

    Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah memberi keterangan terkait pemeriksaan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam kasus korupsi pengadaan e-KTP di Gedung KPK, Jakarta, 3 Juli 2017. Tempo/ Arkhelaus W.

    TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menanggapi rencana anggota Pansus Angket KPK yang berencana mengunjungi Safe House, tempat perlindungan saksi bagi KPK. Menurut Febri, tidak ada yang perlu dikhawatirkan bagi KPK, karena Safe House memiliki dasar hukum yang kuat dan jelas, karena ada dua Undang-Undang yang mengatur.

    “Nanti kita lihat hasilnya seperti apa, karena sepertinya ada pihak-pihak yang sangat bersemangat ke rumah tersebut, meskipun DPR sebenarnya sedang reses saat ini. Apa motivasinya (Pansus Angket KPK), kami tidak tahu,” tutur Febri dalam pesan tertulisnya, Jumat, 11 Agustus 2017.

    Baca juga: Pansus Hak Angket Bakal Mengecek Rumah Aman KPK

    Menurut Febri, yang aneh apabila ada yang mengatakan bahwa Safe House tidak memiliki dasar hukum. Apalagi menyebutnya sebagai rumah sekap hanya karena berdasarkan keterangan satu orang saksi, yakni Miko. KPK sendiri sudah menghentikan perlindungan terhadap saksi tersebut karena tidak konsisten dan tidak kooperatif saat sebelumnya pernah menjadi saksi.

    Menurut Febri, Miko adalah saksi yang dulu minta perlindungan kepada KPK karena mendapat tekanan dan intimidasi. Setelah KPK melakukan pengecekan, mereka memutuskan untuk memberikan perlindungan.

    Tak hanya Safe House, KPK juga mengganti biaya hidup terhadap istri dan keluarga. “Tapi apa yang dilakukan saat ini? Kami tidak tahu motivasinya apa. Atau jika ada yang menyuruh, dia digerakkan siapa,” ucap dia.

    Meski demikian, menurut Febri Diansyah, hal itu tidak terlalu penting, karena KPK akan terus bekerja menangani kasus-kasus besar seperti E-KTP dan BLBI, termasuk kasus suap terkait pengadaan Al-Quran serta Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang diduga juga mengalir kepada banyak pihak seperti anggota DPR dan swasta. “Semua tindakan yang dilakukan KPK tentu berdasarkan aturan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Febri.

    DESTRIANITA


     

     

    Selengkapnya
    Grafis

    Daftar Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu 2019

    Ketua KPU Arief Budiman memimpin pengundian nomor urut untuk partai politik peserta Pemilu 2019 pada Sabtu 17 Februari 2018, Golkar dapat nomor 4.