Fadli Zon Sebut DPR Bakal Lobi Pemerintah Soal Anggaran Rp 7,25 T

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menggelar tadarus puisi Ramadan dalam memperingati Hari Lahir Pancasila di Taman Ismail Marzuki, 1 Juni 2017. Tempo/Danang Firmanto

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon mengatakan pihaknya bakal melakukan lobi ke pemerintah terkait peningkatan alokasi anggaran pada 2018 untuk DPR.

“Sebenarnya anggaran DPR itu termasuk yang relatif kecil dibanding anggaran eksekutif,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 11 Agustus 2017. 

Ia mengatakan pemegang kekuasaan terhadap anggaran DPR tetap berada di Sekretariat Jenderal DPR.

Baca : Kompleks Parlemen, DPR: Gedung Baru Dahulu Apartemen Kemudian

Fadli mengatakan hingga kini alokasi anggaran untuk DPR yang diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara hanya 0,34 persen. Menurut Fadli, nilai ini kecil untuk memenuhi tata kelola di lembaganya.

“Itu sudah semua dengan pegawai, belanja pegawai, sebagainya. Itu juga tidak dikelola oleh anggota DPR tidak ada sepeserpun yang kita kelola,” ujar Fadli.

DPR mengajukan bujet Rp 7,25 triliun untuk tahun anggaran 2018. Nilai itu naik 70 persen dari anggaran tahun ini, yang besarnya Rp 4,2 triliun. Di antara rencana penggunaan anggaran itu akan digunakan untuk pembangunan gedung baru.

Simak : DPR Sudah Minta Gedung Baru sejak 2006

Sementara itu, anggaran DPR 2018 itu sudah disetujui dalam rapat paripurna pada April lalu. DPR mengklaim anggaran sebesar Rp 7,25 triliun untuk alat kelengkapan DPR dan Sekretariat Jenderal DPR. Dari anggaran itu, Rp 4,87 triliun untuk satuan kerja Dewan dan sisanya, Rp 2,37 triliun, untuk satuan kerja Sekretariat Jenderal DPR.

Fadli, yang juga politikus Partai Gerindra itu, mengatakan soal pembangunan beberapa fasilitas DPR untuk menunjang kerja legislatif telah disetujui pemerintah. “Menkeu juga enggak ada masalah, cuma pelaksanaannya saja yang terlambat,” ujar Fadli.

Ia mengatakan pelaksaanaan penataan kembali kompleks parlemen, termasuk pembangunan gedung baru, dilakukan atas dasar efektivitas kerja anggota dewan. Menurut dia, pelaksanaannya dapat dilakukan pada 2018. “Masih ada waktu  untuk pembicaraan anggarannya, masih kurang-lebih 2 bulanan,” ujar Fadli.


ARKHELAUS W.






Lika-liku RKUHP: 9 Pasal Akhirnya Disepakati Komisi Hukum DPR dan Kemenkumham

1 jam lalu

Lika-liku RKUHP: 9 Pasal Akhirnya Disepakati Komisi Hukum DPR dan Kemenkumham

Komisi Hukum dan pemerintah membahas 23 pasal RKUHP yang dirangkum dari daftar inventarisasi masalah fraksi yang diserahkan ke pemerintah.


UU IKN Direvisi Meski Baru Berumur 9 Bulan, Ini Kata Pengamat

6 jam lalu

UU IKN Direvisi Meski Baru Berumur 9 Bulan, Ini Kata Pengamat

Rencana pemerintah merevisi UU IKN yang baru berumur 9 bulan menuai kritik


Bertemu Raja Sihamoni, Puan Bagi Kenangan Masa Lalu RI-Kamboja

1 hari lalu

Bertemu Raja Sihamoni, Puan Bagi Kenangan Masa Lalu RI-Kamboja

Bung Karno merupakan kepala negara/pemerintahan yang paling sering datang ke Phnom Penh.


Selangkah Lagi Disahkan Jadi Undang-Undang, Ini Pasal yang Direvisi di Draf RKUHP

1 hari lalu

Selangkah Lagi Disahkan Jadi Undang-Undang, Ini Pasal yang Direvisi di Draf RKUHP

Komisi Hukum dan Kemenkumham merampungkan pembahasan RKUHP di tingkat I. Rancangan segera dibawa ke rapat paripurna DPR terdekat untuk disahkan.


RKUHP Disepakati di Pembahasan Tingkat I, Bakal Dibawa ke Sidang Paripurna DPR

2 hari lalu

RKUHP Disepakati di Pembahasan Tingkat I, Bakal Dibawa ke Sidang Paripurna DPR

Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan hampir 99,9 persen masukan Komisi Hukum DPR diakomodasi di RKUHP.


Draf RKUHP Terbaru Masukkan Aturan soal Rekayasa Kasus

2 hari lalu

Draf RKUHP Terbaru Masukkan Aturan soal Rekayasa Kasus

Edward Omar Sharif Hiariej, menyebut di draf RKUHP 24 November 2022, tidak ada penambahan pasal, melainkan reformulasi dan penyesuaian definisi.


Anggota Komisi Hukum DPR Anggap Definisi Penghinaan Pemerintah di RKUHP Tak Jelas

2 hari lalu

Anggota Komisi Hukum DPR Anggap Definisi Penghinaan Pemerintah di RKUHP Tak Jelas

Dalam draf RKUHP terbaru 24 November 2022, pemerintah menambah ayat dan penjelasan sehingga pasal ini memuat empat ayat.


Jelang Uji Kelayakan Calon Panglima TNI, DPR Bakal Tanyakan Netralitas di Pemilu 2024

2 hari lalu

Jelang Uji Kelayakan Calon Panglima TNI, DPR Bakal Tanyakan Netralitas di Pemilu 2024

TB Hasanuddin, memproyeksikan lima poin yang ditanyakan kepada calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa.


Anggota Fraksi Gerindra soal RKUHP: Kalau Bisa Disahkan Hari Ini Juga

2 hari lalu

Anggota Fraksi Gerindra soal RKUHP: Kalau Bisa Disahkan Hari Ini Juga

Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Habiburokhman berharap draf rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) bisa disahkan hari ini.


YLBHI Desak DPR dan Kemenkumham Hapus Pasal-Pasal Antidemokrasi di RKUHP

2 hari lalu

YLBHI Desak DPR dan Kemenkumham Hapus Pasal-Pasal Antidemokrasi di RKUHP

Isnur menilai jika pasal antidemokrasi di RKUHP dipaksakan berpotensi digunakan secara serampangan, mengingat rendahnya etika pejabat negara