Fadli Zon Sebut DPR Bakal Lobi Pemerintah Soal Anggaran Rp 7,25 T

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua DPR Fadli Zon menggelar tadarus puisi Ramadan dalam memperingati Hari Lahir Pancasila di Taman Ismail Marzuki, 1 Juni 2017. Tempo/Danang Firmanto

    Wakil Ketua DPR Fadli Zon menggelar tadarus puisi Ramadan dalam memperingati Hari Lahir Pancasila di Taman Ismail Marzuki, 1 Juni 2017. Tempo/Danang Firmanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon mengatakan pihaknya bakal melakukan lobi ke pemerintah terkait peningkatan alokasi anggaran pada 2018 untuk DPR.

    “Sebenarnya anggaran DPR itu termasuk yang relatif kecil dibanding anggaran eksekutif,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 11 Agustus 2017. 

    Ia mengatakan pemegang kekuasaan terhadap anggaran DPR tetap berada di Sekretariat Jenderal DPR.

    Baca : Kompleks Parlemen, DPR: Gedung Baru Dahulu Apartemen Kemudian

    Fadli mengatakan hingga kini alokasi anggaran untuk DPR yang diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara hanya 0,34 persen. Menurut Fadli, nilai ini kecil untuk memenuhi tata kelola di lembaganya.

    “Itu sudah semua dengan pegawai, belanja pegawai, sebagainya. Itu juga tidak dikelola oleh anggota DPR tidak ada sepeserpun yang kita kelola,” ujar Fadli.

    DPR mengajukan bujet Rp 7,25 triliun untuk tahun anggaran 2018. Nilai itu naik 70 persen dari anggaran tahun ini, yang besarnya Rp 4,2 triliun. Di antara rencana penggunaan anggaran itu akan digunakan untuk pembangunan gedung baru.

    Simak : DPR Sudah Minta Gedung Baru sejak 2006

    Sementara itu, anggaran DPR 2018 itu sudah disetujui dalam rapat paripurna pada April lalu. DPR mengklaim anggaran sebesar Rp 7,25 triliun untuk alat kelengkapan DPR dan Sekretariat Jenderal DPR. Dari anggaran itu, Rp 4,87 triliun untuk satuan kerja Dewan dan sisanya, Rp 2,37 triliun, untuk satuan kerja Sekretariat Jenderal DPR.

    Fadli, yang juga politikus Partai Gerindra itu, mengatakan soal pembangunan beberapa fasilitas DPR untuk menunjang kerja legislatif telah disetujui pemerintah. “Menkeu juga enggak ada masalah, cuma pelaksanaannya saja yang terlambat,” ujar Fadli.

    Ia mengatakan pelaksaanaan penataan kembali kompleks parlemen, termasuk pembangunan gedung baru, dilakukan atas dasar efektivitas kerja anggota dewan. Menurut dia, pelaksanaannya dapat dilakukan pada 2018. “Masih ada waktu  untuk pembicaraan anggarannya, masih kurang-lebih 2 bulanan,” ujar Fadli.


    ARKHELAUS W.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.