Kompleks Parlemen, DPR: Gedung Baru Dahulu Apartemen Kemudian

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Ilustrasi Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah mengatakan pihaknya lebih memprioritaskan pembangunan gedung baru DPR untuk perkantoran ketimbang apartemen untuk anggota dewan. Sebab itu, kata Fahri, penataan kompleks parlemen dilakukan secara bertahap.

"Makanya bertahap, tapi memang prioritasnya itu (pembangunan gedung baru)," kata Fahri ketika ditanya soal prioritas dan urgensi pembangunan gedung parlemen, di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 11 Agustus 2017.

Baca :

Fahri Hamzah Ungkap 3 Alasan DPR Butuh Gedung Baru

Gedung DPR yang dibangun pada 1965, kata Fahri, sudah tidak bisa lagi dipugar atau dibangun lantaran sudah masuk dalam kategori cagar budaya.

"Gedung ini sudah stop pembangunannya karena sudah masuk heritage," ujar dia. Ia pun mengusulkan agar gedung DPR digunakan untuk kegiatan non-politik seperti museum dan perpustakaan.

Sementara itu, untuk kegiatan perpolitikan DPR, Fahri menilai perlu adanya infrastruktur yang lebih kokoh dengan perlengkapan sistem yang lebih canggih. "Seperti jika kita rapat bisa di-relay ditonton semua oleh rakyat itu memiungkinkan," kata Fahri.

Simak juga :

DPR Sudah Minta Gedung Baru sejak 2006

Senada itu, politikus Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani menilai pembangunan gedung baru DPR untuk perkantoran harus menjadi prioritas. "Yang paling prioritas perlu dilakukan adalah gedung kantor dan dibangun sesuai dengan standar pemerintah," ujar Arsul.

Ia berpendapat banyaknya beberapa bagian di gedung DPR yang telah mengalami kerusakan seperti elevator yang tak mencukupi kapasitasnya. "Artinya yang dibangun  adalah fasilitas kantor yang lebih proper, yang lebih standar," ujarnya.

Arsul berkaca pada beberapa lembaga negara seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki gedung perkantoran relatif baru.

ARKHELAUS W.






RKUHP Dinilai Berangus Kebebasan Pers, AJI Tuntut 17 Pasal Bermasalah Dihapus

36 menit lalu

RKUHP Dinilai Berangus Kebebasan Pers, AJI Tuntut 17 Pasal Bermasalah Dihapus

AJI mendesak DPR dan pemerintah menunda pengesahan RKUHP karena akan memberangus kebebasan pers dan demokrasi


DPR Ketok RKUHP Menjadi UU

2 jam lalu

DPR Ketok RKUHP Menjadi UU

DPR berkukuh mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP menjadi UU


Pengesahan RKUHP Diminta Ditunda, Ini 12 Hal yang Dipersoalkan

2 jam lalu

Pengesahan RKUHP Diminta Ditunda, Ini 12 Hal yang Dipersoalkan

DPR dan pemerintah hari ini berencana mengesahkan RKUHP. Aliansi masyarkat sipil menilai masih banyak pasal yang mengekang kebebasan berekspresi.


Komnas HAM Minta Pemerintah Pertimbangkan Betul Suara Publik Soal RKUHP

2 jam lalu

Komnas HAM Minta Pemerintah Pertimbangkan Betul Suara Publik Soal RKUHP

Atnike mengatakan, suara-suara tersebut dilontarkan agar menjadikan RKUHP nantinya dapat menjamin hak-hak partisipasi dari publik.


Tolak Pengesahan RKUHP, AJI Semarang Gelar Demonstrasi di DPRD Jateng

13 jam lalu

Tolak Pengesahan RKUHP, AJI Semarang Gelar Demonstrasi di DPRD Jateng

AJI Semarang menggelar aksi tolak pengesahan RKUHP di DPRD Jateng hari ini.


Tolak Pengesahan RKUHP, AJI tanah Papua Gelar Aksi di 2 Lokasi

15 jam lalu

Tolak Pengesahan RKUHP, AJI tanah Papua Gelar Aksi di 2 Lokasi

AJI menggelar aksi tolak pengesahan RKUHP di 40 kota, diantaranya di Manokwari dan Jayapura.


Ikut Aksi Tolak Pengesahan RKUHP, Nenek Berusia 72 Tahun: Hak Saya Dirampas, Dibegal

15 jam lalu

Ikut Aksi Tolak Pengesahan RKUHP, Nenek Berusia 72 Tahun: Hak Saya Dirampas, Dibegal

Seorang nenek berusia 72 tahun ikut dalam aksi tolak pengesahan RKUHP di depan DPR. Merasa haknya terancam jika RKUHP itu disahkan.


Federasi Buruh Ikut Aksi Tolak Pengesahan RKUHP: Khawatir Batasi Hak Buruh untuk Aksi

16 jam lalu

Federasi Buruh Ikut Aksi Tolak Pengesahan RKUHP: Khawatir Batasi Hak Buruh untuk Aksi

Federasi buruh ikut dalam aksi Tolak Pengesahan RKUHP. Khawatir hak untuk menyampaikan pendapat mereka dipasung.


Tolak Pengesahan RKUHP, Demonstran Bawa Bunga Karangan ke DPR

16 jam lalu

Tolak Pengesahan RKUHP, Demonstran Bawa Bunga Karangan ke DPR

Mereka turut menaburkan bunga di depan gedung DPR sebagai bagian dari aksi simbolik atas kekecewaan mereka terhadap RKUHP.


RKUHP Bakal Disahkan dalam Sidang Paripurna DPR Besok

18 jam lalu

RKUHP Bakal Disahkan dalam Sidang Paripurna DPR Besok

Aliansi Reformasi KUHP menggelar aksi tabur bunga di depan Gedung DPR dalam rangka menolak pengesahan RKUHP.