Fahri Hamzah Ungkap 3 Alasan DPR Butuh Gedung Baru  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, memberikan keterangan pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 29 April 2016. Ia mengadukan Sohibul Iman, Surahman Hidayat, dan Hidayat Nur Wahid ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, memberikan keterangan pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 29 April 2016. Ia mengadukan Sohibul Iman, Surahman Hidayat, dan Hidayat Nur Wahid ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.COJakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah mengatakan pembangunan gedung baru di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, adalah hal mendesak. Namun, kata dia, pembangunannya akan dilakukan dengan menyesuaikan kemampuan finansial. 

    "Ini soal infrastruktur demokrasi yang hebat. Tapi tetap eksekusinya berdasarkan kemampuan finansial kita," kata Fahri di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 11 Agustus 2017.

    Baca: Fahri Hamzah: Ada Wacana Bangun Apartemen untuk Anggota DPR

    Wacana pembangunan gedung baru di Senayan kembali mengemuka. DPR mengajukan anggaran sebesar Rp 7,25 triliun untuk tahun anggaran 2018. Menurut Fahri, pemerintah baru menyetujui Rp 5,7 triliun. Ia memperhitungkan Rp 500 miliar dari anggaran itu digunakan untuk pembangunan gedung baru secara bertahap atau multiyears.

    Fahri mengatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membahas rencana pembangunan tersebut. Menurut dia, gedung MPR/DPR telah melebihi kapasitas. "Kementerian PU yang membuat analisis bahwa gedung ini berbahaya karena sudah overcapacity," ujarnya.

    Ditambah lagi, menurut Fahri, terdapat peningkatan jumlah pegawai DPR menjadi sekitar 7.000 orang. "Bahaya kalau gedungnya itu-itu saja. Ini juga sambil memasuki tahun heritage," ucapnya.

    Rencana pembangunan gedung baru ini dibarengi kemunculan wacana pembangunan apartemen untuk anggota DPR. Alasannya, rumah dinas anggota Dewan di Kalibata dianggap terlalu jauh dari Senayan dan berada di kawasan rawan macet. Jaraknya sekitar delapan kilometer. 

    ARKHELAUS W.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.