DPR Sudah Minta Gedung Baru sejak 2006  

Reporter

Ilustrasi sidang DPR. ANTARA/Rosa Panggabean

TEMPO.COJakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana membangun apartemen untuk tempat tinggal semua anggota Dewan di area Kompleks Parlemen, Senayan. Wakil Ketua Fahri Hamzah mengatakan gedung yang bakal dibangun di area bekas Taman Ria Senayan itu sudah masuk desain penataan kawasan kompleks parlemen. "Mungkin paket itu akan dimulai (dibangun) pada 2018," ujar Fahri di kantornya, Kamis, 10 Agustus 2017.

Baca: Fahri Hamzah: Ada Wacana Bangun Apartemen untuk Anggota DPR

Menurut Fahri, Dewan sudah merencanakan pembangunan itu sejak 2015, dan hal ini telah masuk ke program prioritas. Ketika itu anggarannya sekitar Rp 1,6 triliun dengan dana tahun jamak. Pada 2016, Dewan mendapat dana penataan sekitar Rp 564 miliar. "Sebagian dipakai untuk biaya studi perencanaan dan bisa digunakan untuk pembangunan," katanya.

Dana pembangunan apartemen untuk anggota Dewan dan penataan kompleks parlemen itu, ucap Fahri, dimasukkan ke usulan anggaran Dewan pada 2018. Sejak April lalu, Dewan telah mengusulkan anggaran Rp 7,25 triliun atau naik 70 persen dari anggaran tahun ini yang mencapai Rp 4,2 triliun. Menurut Fahri, pemerintah baru menyetujui Rp 5,7 triliun.

Baca juga: DPR Ajukan Rp 7,25 T, Jokowi: Aduh, Belum Dengar Saya

Rencana pembangunan apartemen itu muncul karena rumah dinas anggota Dewan di Kalibata dianggap terlalu jauh dari Senayan. Jaraknya sekitar delapan kilometer. 

Sebenarnya, usul pembangunan gedung baru untuk anggota Dewan sudah muncul lebih dari 10 tahun lalu. Berdasarkan berbagai sumber, Tempo mencatat usulan DPR itu sudah mencuat sejak 2006.

2006
Muncul wacana pembangunan gedung baru untuk anggota Dewan.

2009
Sekretariat Jenderal DPR menyodorkan konsep gedung berbentuk huruf U terbalik. Terdiri atas 36 lantai, lengkap dengan kolam renang, pusat kebugaran, dan spa. Biaya yang dibutuhkan Rp 1,6-1,8 triliun.

2011
April - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta pembangunan gedung tak dilakukan bila tidak sangat dibutuhkan. Namun Dewan melanjutkan rencana pembangunan gedung. Biayanya turun menjadi Rp 1,13 triliun.
Mei - Ketua DPR Marzuki Alie membatalkan pembangunan gedung.

2014
November - Usul pembangunan gedung baru Dewan muncul kembali.

2015
Mei - DPR memastikan akan menjalankan proyek pembangunan gedung baru yang dilengkapi dengan perpustakaan, pusat penelitian, dan museum. Biayanya Rp 1,6 triliun.
Agustus - Presiden Joko Widodo tidak bersedia menandatangani prasasti pembangunan gedung baru Dewan.
30 Oktober - Dewan mendapat Rp 564 miliar untuk membangun gedung. Namun pembangunan belum dilakukan.

2016
Maret - Ketua DPR Ade Komarudin mengusulkan pembangunan perpustakaan terbesar di Asia Tenggara untuk anggota Dewan senilai Rp 570 miliar.

AGUNG SEDAYU |HUSSEIN | EVAN (PDAT) | BERBAGAI SUMBER






Lika-liku RKUHP: 9 Pasal Akhirnya Disepakati Komisi Hukum DPR dan Kemenkumham

1 jam lalu

Lika-liku RKUHP: 9 Pasal Akhirnya Disepakati Komisi Hukum DPR dan Kemenkumham

Komisi Hukum dan pemerintah membahas 23 pasal RKUHP yang dirangkum dari daftar inventarisasi masalah fraksi yang diserahkan ke pemerintah.


UU IKN Direvisi Meski Baru Berumur 9 Bulan, Ini Kata Pengamat

6 jam lalu

UU IKN Direvisi Meski Baru Berumur 9 Bulan, Ini Kata Pengamat

Rencana pemerintah merevisi UU IKN yang baru berumur 9 bulan menuai kritik


Bertemu Raja Sihamoni, Puan Bagi Kenangan Masa Lalu RI-Kamboja

1 hari lalu

Bertemu Raja Sihamoni, Puan Bagi Kenangan Masa Lalu RI-Kamboja

Bung Karno merupakan kepala negara/pemerintahan yang paling sering datang ke Phnom Penh.


Selangkah Lagi Disahkan Jadi Undang-Undang, Ini Pasal yang Direvisi di Draf RKUHP

1 hari lalu

Selangkah Lagi Disahkan Jadi Undang-Undang, Ini Pasal yang Direvisi di Draf RKUHP

Komisi Hukum dan Kemenkumham merampungkan pembahasan RKUHP di tingkat I. Rancangan segera dibawa ke rapat paripurna DPR terdekat untuk disahkan.


RKUHP Disepakati di Pembahasan Tingkat I, Bakal Dibawa ke Sidang Paripurna DPR

2 hari lalu

RKUHP Disepakati di Pembahasan Tingkat I, Bakal Dibawa ke Sidang Paripurna DPR

Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan hampir 99,9 persen masukan Komisi Hukum DPR diakomodasi di RKUHP.


Draf RKUHP Terbaru Masukkan Aturan soal Rekayasa Kasus

2 hari lalu

Draf RKUHP Terbaru Masukkan Aturan soal Rekayasa Kasus

Edward Omar Sharif Hiariej, menyebut di draf RKUHP 24 November 2022, tidak ada penambahan pasal, melainkan reformulasi dan penyesuaian definisi.


Anggota Komisi Hukum DPR Anggap Definisi Penghinaan Pemerintah di RKUHP Tak Jelas

2 hari lalu

Anggota Komisi Hukum DPR Anggap Definisi Penghinaan Pemerintah di RKUHP Tak Jelas

Dalam draf RKUHP terbaru 24 November 2022, pemerintah menambah ayat dan penjelasan sehingga pasal ini memuat empat ayat.


Jelang Uji Kelayakan Calon Panglima TNI, DPR Bakal Tanyakan Netralitas di Pemilu 2024

2 hari lalu

Jelang Uji Kelayakan Calon Panglima TNI, DPR Bakal Tanyakan Netralitas di Pemilu 2024

TB Hasanuddin, memproyeksikan lima poin yang ditanyakan kepada calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa.


Anggota Fraksi Gerindra soal RKUHP: Kalau Bisa Disahkan Hari Ini Juga

2 hari lalu

Anggota Fraksi Gerindra soal RKUHP: Kalau Bisa Disahkan Hari Ini Juga

Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Habiburokhman berharap draf rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) bisa disahkan hari ini.


YLBHI Desak DPR dan Kemenkumham Hapus Pasal-Pasal Antidemokrasi di RKUHP

2 hari lalu

YLBHI Desak DPR dan Kemenkumham Hapus Pasal-Pasal Antidemokrasi di RKUHP

Isnur menilai jika pasal antidemokrasi di RKUHP dipaksakan berpotensi digunakan secara serampangan, mengingat rendahnya etika pejabat negara