DPR Sudah Minta Gedung Baru sejak 2006  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi sidang DPR. ANTARA/Rosa Panggabean

    Ilustrasi sidang DPR. ANTARA/Rosa Panggabean

    TEMPO.COJakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana membangun apartemen untuk tempat tinggal semua anggota Dewan di area Kompleks Parlemen, Senayan. Wakil Ketua Fahri Hamzah mengatakan gedung yang bakal dibangun di area bekas Taman Ria Senayan itu sudah masuk desain penataan kawasan kompleks parlemen. "Mungkin paket itu akan dimulai (dibangun) pada 2018," ujar Fahri di kantornya, Kamis, 10 Agustus 2017.

    Baca: Fahri Hamzah: Ada Wacana Bangun Apartemen untuk Anggota DPR

    Menurut Fahri, Dewan sudah merencanakan pembangunan itu sejak 2015, dan hal ini telah masuk ke program prioritas. Ketika itu anggarannya sekitar Rp 1,6 triliun dengan dana tahun jamak. Pada 2016, Dewan mendapat dana penataan sekitar Rp 564 miliar. "Sebagian dipakai untuk biaya studi perencanaan dan bisa digunakan untuk pembangunan," katanya.

    Dana pembangunan apartemen untuk anggota Dewan dan penataan kompleks parlemen itu, ucap Fahri, dimasukkan ke usulan anggaran Dewan pada 2018. Sejak April lalu, Dewan telah mengusulkan anggaran Rp 7,25 triliun atau naik 70 persen dari anggaran tahun ini yang mencapai Rp 4,2 triliun. Menurut Fahri, pemerintah baru menyetujui Rp 5,7 triliun.

    Baca juga: DPR Ajukan Rp 7,25 T, Jokowi: Aduh, Belum Dengar Saya

    Rencana pembangunan apartemen itu muncul karena rumah dinas anggota Dewan di Kalibata dianggap terlalu jauh dari Senayan. Jaraknya sekitar delapan kilometer. 

    Sebenarnya, usul pembangunan gedung baru untuk anggota Dewan sudah muncul lebih dari 10 tahun lalu. Berdasarkan berbagai sumber, Tempo mencatat usulan DPR itu sudah mencuat sejak 2006.

    2006
    Muncul wacana pembangunan gedung baru untuk anggota Dewan.

    2009
    Sekretariat Jenderal DPR menyodorkan konsep gedung berbentuk huruf U terbalik. Terdiri atas 36 lantai, lengkap dengan kolam renang, pusat kebugaran, dan spa. Biaya yang dibutuhkan Rp 1,6-1,8 triliun.

    2011
    April - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta pembangunan gedung tak dilakukan bila tidak sangat dibutuhkan. Namun Dewan melanjutkan rencana pembangunan gedung. Biayanya turun menjadi Rp 1,13 triliun.
    Mei - Ketua DPR Marzuki Alie membatalkan pembangunan gedung.

    2014
    November - Usul pembangunan gedung baru Dewan muncul kembali.

    2015
    Mei - DPR memastikan akan menjalankan proyek pembangunan gedung baru yang dilengkapi dengan perpustakaan, pusat penelitian, dan museum. Biayanya Rp 1,6 triliun.
    Agustus - Presiden Joko Widodo tidak bersedia menandatangani prasasti pembangunan gedung baru Dewan.
    30 Oktober - Dewan mendapat Rp 564 miliar untuk membangun gedung. Namun pembangunan belum dilakukan.

    2016
    Maret - Ketua DPR Ade Komarudin mengusulkan pembangunan perpustakaan terbesar di Asia Tenggara untuk anggota Dewan senilai Rp 570 miliar.

    AGUNG SEDAYU |HUSSEIN | EVAN (PDAT) | BERBAGAI SUMBER


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Menunggu Dobrakan Ahok di Pertamina

    Basuki Tjahaja Purnama akan menempati posisi strategis di Pertamina. Ahok diperkirakan akan menghadapi banyak masalah yang di BUMN itu.