TEMPO.CO, Padang - Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Bukittinggi menolak kehadiran transportasi berbasis aplikasi Go-Jek. Penolakan tersebut dilakukan dengan berunjuk rasa ke Kantor DPRD Kota Bukittinggi, pada Kamis 10 Agustus 2017.
"Kami menolak kehadiran Go-Jek dan meminta pemerintah menutupnya," ujar Ketua Organda Kota Bukittinggi Syafrizal saat dihubungi Tempo, Kamis 10 Agustus 2017.
Unjuk rasa digelar ratusan sopir dan pengusaha angkutan umum di Kota Bukittinggi. Mereka menggelar mogok dan memarkir ratusan kendaraannya di sepanjang jalan Kantor DPRD yang terletak di Jalan Khatib Sulaiman Guguk Panjang.
Syafrizal mengatakan ada empat tuntutan Organda, yakni pemerintah harus hentikan izin aplikasi Go-Jek di Bukittinggi dan menghentikan beroperasinya Go-Jek. Kemudian, pemerintah harus menutup kantor Go-Jek dan menolak permohonan perizinan transportasi berbasis aplikasi itu.
"Hari ini ada 500 unit angkutan kota yang tak beroperasi karena ikut aksi menolak keberadaan Go-Jek," ujarnya.
Kata dia, keberadaan Go-Jek sejak awal Agustus 2017 sudah mulai berdampak terhadap angkutan umum. Pendapatan sopir sudah mulai berkurang.
Menurutnya, kendaraan yang bermitra dengan Go-Jek sudah mencapai 200 unit. Ia mengestimasikan rata-rata pendapatannya Rp 100 ribu per hari.
"Rata-rata secara keseluruhan mereka mendapatkan Rp 20 juta sehari. Artinya Rp 20 juta penghasilan angkutan umum pindah ke mereka. Jika dibiarkan angkutan umum akan habis," ujarnya.
Ketua DPRD Bukittinggi Beny Yusrial mengatakan akan menyampaikan aspirasi Organda kepada pemerintah daerah. Ia menyarankan angkutan umum tetap kembali beraktivitas karena banyak warga yang membutuhkan.
ANDRI EL FARUQI
