Wapres JK: Pemerintah Bukan Diktator atau Otoriter, tapi Tegas

Reporter

Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan keterangan soal keterbatasan lahan untuk peningkatan produksi garam di Indonesia. TEMPO/Istman

TEMPO.CO, Makasar - Wakil Presiden Jusuf Kalla ikut bicara soal tuduhan pemerintah otoriter. Sebelumnya Presiden Joko Widodo yang menanggapi mengenai hal itu. Menurut JK, selama ini pemerintah bukan bersikap diktator atau otoriter, tetapi tegas.

"Tegas tidak serta-merta membuat pemerintah diktator. Tolong bedakan ketegasan dengan bersikap diktator," ujar JK ketika ditanya wartawan di kediamannya, Makasar, Sulawesi Selatan, Kamis, 10 Agustus 2017.

Baca: Soal Perpu Ormas, Jokowi: Wajah Begini Kok Dibilang Diktator?

Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah dianggap bersikap diktator setelah mengeluarkan kebijakan yang dianggap merugikan atau mengekang kelompok tertentu. Salah satunya dalam konteks penerbitan Perpu Ormas yang digunakan untuk dasar membubarkan ormas anti-Pancasila. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang hendak mendirikan kekhalifahan di Indonesia, menjadi ormas pertama yang dibubarkan dengan menggunakan Perpu tersebut.

Pemerintah juga dituduh otoriter terkait pengesahan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu. Dalam UU tersebut, ditetapkan ambang batas presidensial 20 persen suara kursi di DPR atau 25 persen suara nasional. Sejumlah partai menganggap aturan itu dibuat karena pemerintah ingin calon tunggal di pemilu 2019.

Wapres JK menjelaskan, pemerintah tidak seperti yang dituduhkan. Sebab, menurut dia, pemerintah tidak berniat untuk bersikap diktator. Semua aturan yang dibuat itu, kata dia, bertujuan untuk memastikan hak-hak warga negara terpenuhi. Selain itu, ia melanjutkan, sekaligus untuk menegakkan Undang-Undang tanpa sentimen terhadap kelompok tertentu saja.

Simak pula: Jokowi: Mana yang Bener? Saya Ini Ndeso, Diktator Apa Otoriter...

JK menambahkan, apabila ada pihak tertentu yang tidak puas dengan aturan yang dibuat pemerintah bisa mengajukannya ke ranah hukum. Pemerintah, kata dia, tidak melarang hal itu.

Sebagai contoh, ormas yang dibubarkan dengan Perpu Ormas bisa mengajukan gugatan tata usaha negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Pihak yang tak puas dengan UU Penyelenggaraan Pemilu bisa mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

"Jangan karena pemerintah tegas kemudian disebut diktator, lalu kalau tidak tegas kemudian disebut lemah," ujar Wapres JK.

ISTMAN M.P.






Beredar Foto Surya Paloh, Syaikhu, JK Bersama Anies Baswedan dan AHY

9 hari lalu

Beredar Foto Surya Paloh, Syaikhu, JK Bersama Anies Baswedan dan AHY

Anies Baswedan menyatakan siap maju sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024.


Anies Baswedan Diskusi dengan Jenggala Center, Pakar: Matangkan Langkah Pilpres 2024

10 hari lalu

Anies Baswedan Diskusi dengan Jenggala Center, Pakar: Matangkan Langkah Pilpres 2024

Pengamat politik menilai JK bakal mendahulukan Anies Baswedan untuk dipersiapkan menjadi calon presiden. meski Partai Golkar mengusung Airlangga.


Anies Baswedan dan Yayasan Jusuf Kalla Gelar Diskusi Tertutup soal Pilpres 2024

10 hari lalu

Anies Baswedan dan Yayasan Jusuf Kalla Gelar Diskusi Tertutup soal Pilpres 2024

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menggelar diskusi tertutup membahas situasi politik jelang Pemilu 2024 bersama Jenggala Center, eks tim Jokowi-JK


JK Bilang Pembentukan Provinsi Baru di Papua untuk Percepat Layanan ke Masyarakat

29 Juni 2022

JK Bilang Pembentukan Provinsi Baru di Papua untuk Percepat Layanan ke Masyarakat

Menurut JK, Papua merupakan wilayah yang sangat luas, namun infrastruktur di daerah tersebut belum cukup memadai bagi masyarakat setempat.


JK Cerita Pesan ke Anies Baswedan untuk Tak Kampanye Kemana-mana

26 Juni 2022

JK Cerita Pesan ke Anies Baswedan untuk Tak Kampanye Kemana-mana

JK menilai terbuka peluang bagi Anies dilirik partai-partai untuk diusung menjadi calon presiden.


JK Prediksi Empat Poros di Pilpres 2024

26 Juni 2022

JK Prediksi Empat Poros di Pilpres 2024

JK menyebut nama-nama kandidat yang menurutnya berminat menjadi capres. Diperkirakan bakal melahirkan empat pasangan calon.


JK Kunjungi SBY di Cikeas Sambil Melihat-lihat Lukisan

23 Juni 2022

JK Kunjungi SBY di Cikeas Sambil Melihat-lihat Lukisan

SBY memperlihatkan sejumlah karya lukisnya kepada JK saat berkunjung. Keduanya juga bertukar pikiran soal masa depan bangsa.


JK Sebut 2022 Tahun Romantis dalam Politik Indonesia

16 Juni 2022

JK Sebut 2022 Tahun Romantis dalam Politik Indonesia

Jusuf Kalla alias JK mengatakan 2022 merupakan tahun politik yang sangat romantis karena partai-partai tengah mencari pasangan yang cocok untuk pemilu


JK Sebut Posisi PKS sebagai Oposisi Saat Ini Sangat Penting

29 Mei 2022

JK Sebut Posisi PKS sebagai Oposisi Saat Ini Sangat Penting

JK mengapresiasi tema milad yang diusung PKS bahwa perbedaan bukanlah masalah.


JK Resmi Teken SK Pemecatan Arief Rosyid dari Dewan Masjid Indonesia

3 April 2022

JK Resmi Teken SK Pemecatan Arief Rosyid dari Dewan Masjid Indonesia

Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI), Jusuf Kalla resmi meneken SK pemecatan Arief Rosyid Hasan dari kepengurusan dan keanggotaan organisasi tersebut.