Pilkada Jawa Tengah, Siapa Dua Kader PPP yang Daftar ke PDIP?

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO/Wahyu Setiawan

    TEMPO/Wahyu Setiawan

    TEMPO.CO, Semarang - Sejumlah kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Tengah mendaftarkan diri maju sebagai calon wakil gubernur ke PDIP. Tercatat terdapat dua kader PPP di Jawa Tengah yang mendaftar  ke PDIP agar dapat rekomendasi di Pilkada Jawa Tengah. Mereka adalah mantan wakil Bupati Blora Abu Nafi dan Bupati Jepara, Marzuqi.

    “Diberi tugas DPW PPP untuk mendaftar. Artinya pendftaran saya sudah seizin ketua PPP Jateng Masrukhan Samsoeri," kata Bupati jepara, Marzuqi, saat mengembalikan formulir pendaftaran, Kamis, 10 Agustus 2017.

    Baca juga:

    PDIP Buka Penjaringan Calon Gubernur Jateng, Bagaimana Peluang Ganjar?

    Marzuqi menjelaskan awalnya dirinya komunikasi PDIP  dan deterima ketua PDIP Jateng, Marzuqi juga diperintah komunikasi dengan ketua DPW PPP. “Ketua DPW Masrukhan merasa dapat kehormatan sehingga minta  saya ia mendaftar,” kata Marzuqi menambahkan.

    Menurut dia, selama ini hubungan partai sangat baik, salah satunya  mendirikan majelis dzikir bersama  dibawah pimpinan Maimun Zuber yang punya kedekatan dengan ketua Umum PDIP Megawati.

    Baca pula:

    Pilgub Jateng, Amien Rais Elus Kader Gerindra Ferry Julianto

    Marzuqi tercatat pernah didukung oleh PDIP saat pencalonan Bupati Jepara kedua kalinya tahun 2015 lalu. Ia yang pernah menjadi ketua PPP Kabupaten Jepara saat itu justru ditinggalkan partai yang sedang berkonflik.

    Sementara itu, Mantan Wakil Bupati Blora yang juga ketua PPP di daerah asalnya, Abu Nafi mengaku sengaja mendaftar ke PDIP karena mengemban amanah dari  PPP dan menghormati partner yang dulu pernah menanam budi padanya. “Saat Pilkada Blora, PDIP mengusung saya. Hari ini intinya  saya menghormati PDIP karena pernah menerima budi,” kata Abu Nafi, mengemukakan alasannya mendaftar ke PDIP dalam Pilkada Jawa Tengah itu.

    EDI FAISOL


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.