Mendesak, BPOM Bentuk Deputi Cyber Obat dan Makanan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Penny Kusumastuti Lukito memberikan keterangan terkait mi Bikini (bihun kekinian) yang disita BPOM saat konpers di Jakarta, 8 Agustus 2016. TEMPO/M Iqbal Ichsan

    Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Penny Kusumastuti Lukito memberikan keterangan terkait mi Bikini (bihun kekinian) yang disita BPOM saat konpers di Jakarta, 8 Agustus 2016. TEMPO/M Iqbal Ichsan

    TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) membentuk badan cyber khusus pengawas obat dan makanan. Hal tersebut disampaikan Ketua BPOM Penny Lukito dalam konfrensi Aksi Pemberantasan Penyalahgunaan Obat di Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis, 10 Agutus 2017.

    Cyber BPOM masuk dalam Deputi 4 yang baru dibentuk dan telah ditandatangani oleh Presiden Jokowi. Kejahatan cyber yang semakin marak terutama terkait dengan penjualan obat secara online membuat BPOM membentuk Direktorat Cyber.

    Baca juga:

    BPOM: Makanan Mengandung Zat Berbahaya Menurun Secara Nasional

    "Kejahatan cyber semakin (marak), butuh satu unit kerja khusus eselon ll untuk menangani ini," ujar Penny. Direktorat Cyber Badan POM bekerjasama dengan cyber kepolisian untuk mengawasi transaksi jual beli obat di media online.

    Penny mengatakan pihaknya kini masih membuat regulasi terkait penjualan online produk-produk beresiko. "Sedang berproses membuat suatu regulasi yang terkait khusus obat dan makanan terkait dengan penjualan online," katanya.

    Regulasi tersebut, menurut Penny, akan menjadi payung hukum bagi BPOM untuk bisa menindak tegas pelaku penjualan. "Payung kita melakukan penindakan yang lebih tegas tidak hanya melaporkan ke Kominfo tapi juga ada danksi yang bisa berikan ke pelaku," kata Penny Lukito.

    WULAN NOVA S  I  S. DIAN ANDRYANTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.