KPK Sita 2 Koper Dokumen dari Kantor Dinas PUPR Kota Malang

Reporter

Petugas KPK melakukan penggeledahan di ruang kerja Wali Kota Malang di Balai Kota Malang, Jawa Timur, 9 Agustus 2017. Penggeledahan tersebut diduga terkait kasus korupsi yang melibatkan Ketua DPRD Kota Malang dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum. ANTARA/HO/H.Prabowo

TEMPO.CO, Malang- Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Malang, Jawa Timur, 14 jam lebih. Penggeledahan dilakukan pukul 9.30-23.00 WIB, Rabu 9 Agustus 2017.

"Banyak data yang diteliti. Saya membantu penyidik menata dokumen," kata Kepala Dinas PUPR, Hadi Santoso, Rabu malam, 9 Agustus 2017.

Baca: KPK Tetapkan Ketua DPRD Malang sebagai Tersangka

Ketua KPK Agus Rahardjo menyampaikan bahwa penggeledahan di sejumlah tempat di Malang bukan operasi tangkap tangan tetapi ada kasus yang sudah naik ke tingkat penyidikan. Karena sudah naik ke penyidikan, kata Agus, KPK telah menetapkan status tersangka. "Ketua DPRD sama Dinas Pekerjaan Umum atau apa. Saya lupa detailnya," ujarnya di Jakarta, Rabu, 9 Agustus 2017.

Hadi mengaku tak tahu soal penetapan sebagai tersangka korupsi. Ia juga mengaku tak pernah dimintai keterangan oleh penyidik KPK. "Saya tak menerima surat penetapan tersangka. Saya tak tahu," ujarnya.

Sebelum penggeledahan, penyidik KPK lebih dulu menyegel sejumlah ruangan di kantor Dinas PUPR Kota Malang. Sejumlah pejabat Dinas PUPR tetap tinggal di kantor hingga penggeledahan berakhir.

Hadi menuturkan penyidik KPK meminta sejumlah barang bukti, seperti Surat Perintah Pencairan Dana 2014-2016. "Diperiksa satu per satu. Semua kegiatan selama tiga tahun itu. Semua dokumen proyek dan kontrak," ujarnya.

Pemeriksaan itu dilakukan di lima ruangan pejabat yang membawahi urusan teknis dan ruangan tata usaha. Semua dokumen disita penyidik KPK sebagai barang bukti.

Simak pula: Ruang Digeledah KPK, Wali Kota Malang: Saya Tak Tahu Kasus Apa

Seusai pemeriksaan, Hadi diminta penyidik KPK menandatangani surat penyerahan dokumen. Saat itu Hadi tengah rapat bersama pejabat Dinas PUPR membahas Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang 2017.

Hadi Santoso menjabat sebagai Kepala PUPR sejak Januari 2017. Ia mengaku tidak tahu sejumlah dokumen yang dokumen apa saja yang disita KPK. Menurut dia, semua dokumen itu diangkut KPK dalam dua koper.

EKO WIDIANTO






Jadi Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak Punya Harta Rp 8,9 Miliar

7 menit lalu

Jadi Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak Punya Harta Rp 8,9 Miliar

Johanis Tanak terakhir kali melaporkan hartanya pada 14 April 2022. Kala itu jabatannya adalah jaksa fungsional menjelang pensiun.


Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

3 jam lalu

Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

Lukas Enembe dua kali mangkir dari pemeriksaan KPK. Beralasan sakit.


Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

14 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

Paulus Waterpauw meminta Lukas Enembe untuk melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Papua.


Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

14 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

Paulus Waterpauw mengusulkan ke KPK untuk tidak memberi izin Gubernur Papua Lukas Enembe untuk berobat ke luar negeri.


Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

16 jam lalu

Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

Publik mendesak eks Jubir KPK, Febri Diansyah, mengundurkan diri jadi pengacara Putri Candrawathi. Apakah kuasa hukum diperbolehkan menolak klien?


Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

18 jam lalu

Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

Wali Kota Ambon selama dua periode ini didakwa telah menerima suap dan atau gratifikasi dari sejumlah kepala dinas di Pemkot Ambon.


KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

19 jam lalu

KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

KPK memeriksa sejumlah pejabat dan karyawan Universitas Lampung (Unila) terkait tindak pidana suap yang melibatkan mantan Rektor Unila Karomani


KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

19 jam lalu

KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.


Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

21 jam lalu

Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

Partai Demokrat menyiapkan bantuan hukum untuk kadernya sekaligus Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang terjerat kasus korupsi oleh KPK.


Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

21 jam lalu

Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

Lukas Enembe dinonaktifkan dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua.