DPR Ajukan Rp 7,25 T, Dicurigai Dana Pemilu 2019

Reporter

Aktivis Indonesian Budget Center, Roy Salam. TEMPO/Seto Wardhana

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR mengajukan bujet Rp 7,25 triliun untuk tahun anggaran 2018. Nilai itu naik 70 persen dari anggaran tahun ini, yang besarnya Rp 4,2 triliun. "Kami akan membahas lebih lanjut setelah Presiden Joko Widodo membacakan nota keuangan pada 16 Agustus,” kata Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Anton Sihombing, Selasa, 8 Agustus 2017. Ia tak bersedia merinci peruntukan anggaran itu. Ia hanya menyatakan Dewan akan membahasnya segera setelah Presiden Jokowi membacakan nota keuangan.

Anggaran DPR 2018 itu sudah disetujui dalam rapat paripurna pada April lalu. Saat itu, Wakil Ketua BURT DPR Hasrul Azwar yang mengajukan rancangan kerja dan anggaran sebesar Rp 7,25 triliun untuk alat kelengkapan DPR dan Sekretariat Jenderal DPR. Dari anggaran itu, Rp 4,87 triliun untuk satuan kerja Dewan dan sisanya, Rp 2,37 triliun, untuk satuan kerja Sekretariat Jenderal DPR.

Baca juga:

Wah, DPR Minta Rp 7,25 Triliun untuk Tahun Anggaran 2018

Meski bernilai jumbo, Hasrul mengklaim jumlah usulan anggaran itu termasuk kecil. “Ini hanya sekitar 0,34 persen dari APBN 2017,” ujarnya, kemarin. Hasrul tidak berkomentar ketika ditanyai soal asal-usul rencana kenaikan anggaran DPR ini. Dia menyatakan angka itu datang dari usul Sekretariat Jenderal DPR. “BURT membahas secara umum setelah disetujui sidang paripurna, akan dibahas di Badan Anggaran,” kata Hasrul.

Sekretaris Jenderal DPR Achmad Djuned juga tidak bersedia berkomentar banyak. “Sekretariat Jenderal yang mengusulkan,” katanya. Anggota Badan Anggaran, Robbert Joppy Kardinal, mengatakan segera membahas dan meminta persetujuan pemerintah. “Kalau pemerintah tak menyetujui penuh sesuai usulan, kami akan kompromikan. Kami akan cari anggaran prioritas,” ujarnya. “Pembahasan anggaran harus selesai pada akhir Oktober.”

Baca pula:

Menjelang Pemilu 2019, Anggaran DPR Diusulkan Naik 70 Persen

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Yenny Sucipto, mengatakan besarnya anggaran tak sebanding dengan hasil kinerja Dewan. “Kinerja mereka pun buruk, tapi maunya selalu lebih,” katanya.

Sedangkan Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center, Roy Salam, curiga para anggota DPR menaikkan anggaran tahun depan itu untuk modal ikut Pemilihan Umum 2019. “Jangan-jangan untuk persiapan kampanye,” ujarnya. “Apalagi tujuan penganggaran itu tidak transparan.”

HUSSEIN ABRI DONGORAN






Asal Mula 24 September sebagai Hari Tani Nasional, Berkaitan Undang-undang Pokok Agraria 1960

17 jam lalu

Asal Mula 24 September sebagai Hari Tani Nasional, Berkaitan Undang-undang Pokok Agraria 1960

Hari ini 24 September, Hari Tani Nasional untuk memperingati penetapan Undang-undang Dasar Pokok Agraria pada 1960. Berikut kilas balik peristiwanya.


Gede Pasek Ungkap Alasan DPR Sempat Tak Loloskan Sudrajad Dimyati Sebagai Hakim Agung

1 hari lalu

Gede Pasek Ungkap Alasan DPR Sempat Tak Loloskan Sudrajad Dimyati Sebagai Hakim Agung

Gede Pasek mengungkap alasan Komisi III tidak meloloskan Sudrajad Dimyati pada uji kelayakan dan kepatutan hakim agung tahun 2013 silam.


Marak Serangan Hacker Seperti Bjorka, Komisi I DPR RI Setuju Anggaran Rp624 Miliar untuk BSSN

2 hari lalu

Marak Serangan Hacker Seperti Bjorka, Komisi I DPR RI Setuju Anggaran Rp624 Miliar untuk BSSN

Efek hacker Bjorka bikin DPR setujui pagu anggaran untuk BSSN pada 2023 sebesar Rp624 miliar. Kepala BSSN Hinsa Siburian berterima kasih.


Staf Khusus Erick Thohir: Kompor Listrik 40 Persen Lebih Murah dari LPG

2 hari lalu

Staf Khusus Erick Thohir: Kompor Listrik 40 Persen Lebih Murah dari LPG

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan bahwa migrasi ke kompor listrik tidak akan mengganggu atau menambah pasokan batubara untuk listrik.


Demo Driver Online, Anggota DPR Janji Temui Pengemudi pada 28 September

2 hari lalu

Demo Driver Online, Anggota DPR Janji Temui Pengemudi pada 28 September

Driver online dari berbagai daerah yakni Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Bandung, berunjuk rasa di depan Gedung DPR, kemarin.


Driver Online Demo di Depan Gedung DPR Hari Ini, Berikut 3 Tuntutannya

3 hari lalu

Driver Online Demo di Depan Gedung DPR Hari Ini, Berikut 3 Tuntutannya

Para pengemudi berbasis aplikasi lintas organisasi yang tergabung dalam Koalisi Driver Online (Kado) menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR.


Megawati Usul Nomor Urut Parpol Tak Perlu Diundi, KPU: Kami Sedang Lakukan Kajian

3 hari lalu

Megawati Usul Nomor Urut Parpol Tak Perlu Diundi, KPU: Kami Sedang Lakukan Kajian

Idham Holik mengatakan saat ini KPU sedang melakukan kajian mengenai usulan Megawati soal nomor urut parpol peserta Pemilu 2024 tak berubah


Anggota Komisi III DPR Ungkap Dua Opsi Cara Tentukan Pengganti Lili Pintauli

4 hari lalu

Anggota Komisi III DPR Ungkap Dua Opsi Cara Tentukan Pengganti Lili Pintauli

Ada kemungkinan Komisi III menggunakan uji kelayakan dan kepatutan pengganti Lili Pintauli.


UU PDP Disahkan, Jhonny G. Plate: Tonggak Sejarah Kemajuan Perlindungan Data di Indonesia

4 hari lalu

UU PDP Disahkan, Jhonny G. Plate: Tonggak Sejarah Kemajuan Perlindungan Data di Indonesia

Pemerintah dan DPR RI telah mengesahkan legislasi primer yang menjadi payung hukum pertama perlindungan data pribadi di Indonesia, yakni UU PDP.


Berita Timnas Indonesia: DPR Setujui Naturalisasi Jordi Amat dan Sandy Walsh

4 hari lalu

Berita Timnas Indonesia: DPR Setujui Naturalisasi Jordi Amat dan Sandy Walsh

DPR RI menyetujui permohonan pemberian status warga negara Indonesia kepada calon pemain timnas Indonesia, Jordi Amat dan Sandy Walsh.