Ketua MPR: Pancasila Jangan Dipakai Stempel Orang  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua MPR Zulkifli Hasan memberi salam pada awak media saat tiba untuk memimpin pelantikan Sekretaris Jenderal MPR yang baru Ma'ruf Cahoyono di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 3 Februari 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Ketua MPR Zulkifli Hasan memberi salam pada awak media saat tiba untuk memimpin pelantikan Sekretaris Jenderal MPR yang baru Ma'ruf Cahoyono di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 3 Februari 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Yogyakarta - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan memastikan pihak-pihak yang selama ini disebut menolak Pancasila sebagai dasar negara sangat kecil jumlahnya.

    “Dari survei yang pernah kami lakukan, tak lebih 3 persen yang menolak Pancasila, sementara 97 persen sepakat bahwa Pancasila sebagai dasar negara sudah final,” ujar Zulkifli Hasan saat menghadiri peresmian Pusat Studi Pancasila dan Bela Negara di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Rabu, 9 Agustus 2017.

    Baca juga:
    Ketua MPR: Demokrasi Bukan Hanya tentang Kebebasan

    Zulkifli menuturkan, dari 3 persen itu pun, tak semuanya menolak Pancasila secara utuh. Ada 1 persen responden yang menjawab ragu-ragu dan hanya 2 persen yang memang tidak mau mengakui Pancasila.

    “Dengan angka yang sangat sedikit itu, kalau khawatir ada pihak yang mau mengganti Pancasila sebagai dasar negara boleh saja, kita memang harus waspada, tapi jangan terus takut secara berlebihan,” ujarnya.

    Baca pula:
    Sekjen MPR Ungkap Tiga Agenda Besar di Agustus 2017

    Zulkifli menuturkan Pancasila sebagai dasar negara sudah final. Pancasila telah menjadi jalan tengah dan kesepakatan konsensus semua agama dan pendiri bangsa. Dengan kondisi itu, Zulkifli meminta perdebatan tentang Pancasila sebagai dasar negara tak diributkan lagi.

    “Pancasila itu alat pemersatu jadi jangan dipakai untuk men-stempel orang,” ucapnya. Zulkifli menuturkan Pancasila menjadi acuan segala kebijakan yang lahir di Indonesia.

    “Jadi, kalau ada yang sampai menentang Pancasila dan ingin menggantinya, ya, sudah harus dilarang. Titik. Tidak perlu ada perdebatan lagi,” tuturnya.

    Zulkifli pun mengapresiasi lahirnya pusat studi Pancasila di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Menurutnya, UIN Sunan Kalijaga sebagai universitas Islam pertama di Indonesia yang memiliki pusat studi Pancasila. Sebab, selama ini, pusat studi Pancasila lebih banyak dijumpai di kampus-kampus umum, seperti Universitas Gadjah Mada.

    “Kampus seperti UIN inilah yang memang seharusnya berada di depan untuk menjelaskan kalau ada yang masih bertanya soal Pancasila,” ujar Zulkifli Hasan.

    PRIBADI WICAKSONO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.